Paripurna DPRD Kabupaten Solok Ricuh, Meja Ditendang Asbak Rokok Melayang

35
PERSOALKAN PIMPINAN SIDANG: Kericuhan anggota DPRD Kabupaten Solok setelah diwarnai ”perang” interupsi soal keberadaan Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra selaku pimpinan sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Solok, kemarin (18/8). Enam fraksi menolak Dodi yang dinilai dalam proses mosi tidak percaya, sedangkan dua fraksi lainnya memberi dukungan kepada politisi Partai Gerindra tersebut.(IST)

Dipicu ”perang” interupsi saat menentukan pimpinan sidang, paripurna DPRD dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Ranperda RPJMD 2021-2026 Kabupaten Solok ricuh, kemarin (18/8).

Enam fraksi menolak sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra, sedangkan dua fraksi lainnya bersikukuh mendukung politisi Partai Gerindra itu. Video kericuhan wakil rakyat ini menjadi viral di media sosial.

Keenam fraksi yang menolak itu terdiri dari Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem dan Fraksi PDIP-Hanura. Mereka bersikukuh pimpinan sidang diserahkan kepada wakil-wakil ketua.

Mengingat, posisi Dodi Hendra dalam proses mosi tidak percaya. Sedangkan dua fraksi pendukung Dodi Hendra itu adalah Fraksi Gerindra dan Fraksi PPP. Mereka bersikeras sidang harus dipimpin Dodi Hendra.

”Perang” interupsi pun tak bisa dihindarkan dalam sidang paripurna yang dihadiri 32 anggota DPRD Kabupaten Solok itu. Serta, turut dihadiri Bupati Solok Epyardi Asda, Wakil Bupati Jon Firman Pandu dan unsur Forkopimda.

Bahkan, gelagat sidang bakal berlangsung panas sudah terlihat sejak awal. Sewaktu sidang dibuka sekitar pukul 11.00 itu, anggota Fraksi PKS Nazar Bakri menginterupsi dan mengusulkan agar pimpinan sidang dipindahkan ke Wakil Ketua DPRD, Ivoni Munir. Pernyataan itu langsung dibalas Hafni Hafiz dari Gerindra.

Namun, saat Hafni Hafiz menyampaikan argumentasinya soal posisi Dodi Hendra sebagai ketua DPRD dan pimpinan sidang yang sah, suasana makin kacau karena terjadi ”hujan” interupsi. Kondisi kian panas saat Dendi dari Fraksi PPP mengangkat asbak rokok dan memperlihatkan gestur bakal melemparnya.

Melihat itu, Aurizal dari PAN dan Zamroni dari PDIP terlihat geram. Mereka pun melempar asbak rokok ke dekat tempat duduk Dendi. Tak terima, Dendi pun, mengejar keduanya.

Namun, niatnya dicegah Wakil Ketua DPRD Ivoni Munir dan beberapa anggota lainnya. Kondisi itu makin membuat suasana kian memanas dan tidak terkendali. Di sela-sela itu, Bupati Solok mengambil inisiatif turut menenangkan suasana lewat pengeras suara.

Melihat sidang tidak berjalan normal, pimpinan sidang pun menskors sidang selama 30 menit untuk menghindarkan hal-hal buruk. Terlebih, hampir semua peserta sidang sudah tersulut emosi.

Selepas itu, anggota DPRD melakukan rapat internal dan musyawarah, apakah rapat dilanjutkan atau tidak. Dan, seluruh anggota pun sepakat untuk melanjutkan sidang, meskipun masih terjadi ketidaksepahaman tentang pimpinan sidang.

Sekitar pukul 14.30, Dodi Hendra kembali membuka sidang. Namun, persoalan pimpinan sidang masih diperdebatkan, interupsi pertama datang dari Aurizal fraksi PAN. Dia menilai, pimpinan sidang harus dipindahkan dulu.

Tak tinggal dia, Dendi pun kembali membela Dodi Hendra. Dia bersikukuh Dodi Hendra sah secara hukum memimpin sidang. Namun, pernyataan itu lagi-lagi dihujani interupsi dari enam fraksi yang menolak. Mereka pun mengusulkan agar dilakukan voting, namun Fraksi Gerindra dan PPP menolak voting tersebut.

Akhirnya Setrismen dari Gerindra meminta sidang ditunda selama 15 menit. Upaya ini dilakukan agar Fraksi Gerindra bisa bermusyawarah dulu untuk menentukan sikap. Pimpinan sidang kemudian mengabulkan permintaan tersebut.

Sekitar pukul 15.15, sidang kembali dilanjutkan. Namun, mendadak kembali diskors sampai waktu belum ditentukan oleh pimpinan sidang Dodi Hendra. Terlihat, Fraksi Gerindra dan Fraksi PPP meninggalkan ruangan sidang.

Dodi Hendra tiba-tiba memutuskan untuk menskor sidang sampai batas waktu belum ditentukan. Dirinya tidak bisa mengambil sikap jika ada hal-hal yang kurang dan tidak berpihak kepada rakyat. Pihaknya mendukung langkah-langkah eksekutif, namun tentu harus memperhatikan aturan-aturan berlaku.

”Maka itu sidang saya skor sampai waktu yang belum ditentukan demi masyarakat Kabupaten Solok. Palu sidang belum saya serahkan kepada siapapun, jika ada yang mengambil maka itu bertentangan dengan undang-undang. Untuk itu, kita harus menghargai produk-produk hukum,” ujarnya.

Mosi tidak Percaya

Ketua Fraksi Gerindra Hafni Hafiz kepada Padang Ekspres menegaskan bahwa tidak ada yang salah pada pimpinan sidang DPRD. Bagaimanapun juga, Dodi Hendra masih tercatat sebagai ketua DPRD Kabupaten Solok. ”Atas dasar itu kami dari Fraksi Gerindra tetap berjalan pada aturan, bahwa Dodi Hendra sah secara hukum untuk memimpin sidang,” jelasnya.

Sementara itu, Dendi selaku ketua Fraksi PPP mengaku bahwa musyawarah belum melibatkan seluruh anggota DPRD. Makanya, belum sewajarnya voting dilakukan, dan seharusnya musyawarah terlebih dahulu.

”Apalagi, hingga saat ini belum ada satu pun aturan yang memberhentikan ataupun mencabut hak-hak Dodi Hendra sebagai ketua DPRD, dan dia sah untuk memimpin sidang,” katanya.

Baca Juga:  Amerika akan Tetap Ada di Laut China Selatan

Aurizal dari Fraksi PAN menyebut, enam fraksi meminta sidang dipimpin wakil ketua DPRD karena saat ini ketua DPRD Dodi Hendra masih dalam proses mosi tidak percaya. Terlebih, sidang sebelumnya juga dipimpin wakil ketua DPRD.

”Makanya, kami juga harus konsisten terhadap mosi tidak percaya itu. Karena setelah musyawarah juga tidak ditemukan kesepakatan, makanya harus dilakukan voting untuk memilih pimpinan sidang. Tapi, beberapa fraksi malah menolak itu,” ungkapnya.

Zamroni dari Fraksi PDIP-Hanura menjelaskan bahwa jika situasi dan perbedaan pendapat soal pimpinan sidang bakal terus terjadi. Makan, voting jalan satu-satunya untuk menentukan siapa pimpinan sidang. Apalagi, saat ini mosi tidak percaya juga masih dalam proses.

Efdizal dari Fraksi Demokrat menyebut, keenam fraksi yang menolak sidang dipimpin Dodi Hendra bukanlah bermaksud untuk mengintervensi hak-hak Fraksi Gerindra dan Fraksi PPP. Namun, hal ini merujuk pada mosi tidak percaya yang diberikan kepada ketua DPRD tersebut.

”Kami meminta ketua DPRD untuk legowo agar ketidaksepahaman ini segera berakhir dan agenda sidang bisa dimulai. Terlebih, sidang paripurna kali ini agendanya besar dan masyarakat membutuhkan pengesahan RPJMD untuk lima tahun ke depan,” tegas dia.

Terpisah, Bupati Solok Epyardi Asda berharap kisruh di DPRD segera dapat diselesaikan agar agenda sidang bisa berjalan lancar. Sebab, proses pembangunan Kabupaten Solok lima tahun ke depan tergantung pada RPJMD ini.

”Kita harus dengan kepala dingin menghadapi situasi semacam ini, kita semua baik legislatif maupun eksekutif berada di sini itu untuk masyarakat. Jadi, mari sama-sama satu tujuan,” singkatnya.

Dinilai tidak Pantas

Sementara itu, Pengamat Politik asal UIN Imam Bonjol Taufik menjelaskan, terlepas apapun persoalan yang dihadapi dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Solok tersebut, sangat tidak pantas untuk mempertontonkan aksi-aksi kekerasan cenderung premanisme tersebut.

Sebab menurutnya, anggota DPRD representasi masyarakat, dan harusnya memberikan nilai moral yang baik kepada masyarakat. Apapun persoalan yang dihadapi, harus diselesaikan dengan aturan dan mekanisme berlaku.

Apalagi, aturan-aturan yang mengatur persidangan lembaga, khususnya DPRD sudah sangat tertata, ketat, jelas dan bersih. Makanya, apapun masalah yang dihadapi harusnya berpedoman kepada aturan tersebut.

”Melihat video-video yang beredar, itu memalukan. Saya rasa ini bukan hanya perkara mekanisme persidangan, mungkin ada hal-hal lain yang memicu anggota dewan itu bertindak seperti preman dalam sidang,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut, anggota dewan harus menggunakan nalarnya dalam beragumentasi. Jika perilaku anggota dewan seperti itu, maka perlu belajar lagi bagaimana beragumentasi. Selain itu, mampu mengagregasi kepentingan.

”Artinya, apa yang dilakukan tidak hanya tidak beretika tapi juga menunjukkan ia tidak punya kapasitas dalam melakukan fungsi agregasi kepentingan di masyarakat,” tutupnya.

Minta Pahami Aturan

Ketua DPRD Sumbar Supardi menyebut, polemik yang terjadi di DPRD Kabupaten Solok mencoreng nama baik legislatif. Kejadian ini mesti menjadi pelajaran semua. Kejadian ini diketahui masyarakat Indonesia karena video ricuh saat paripurna itu sudah menyebar luas.

Dia meminta anggota dewan yang melakukan tindakan tak sepantasnya dalam paripurna ditegur masing-masing ketua fraksi. Apalagi sampai melempar asbak rokok, membalikkan meja dan berkata tak sopan.

Dia juga melihat ada pemahaman kurang pas dalam persoalan penghentian jabatan ketua DPRD. Secara umum mesti berpedoman pada Peraturan Pemerintah Repubuk Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Katanya dalam Pasal 36 berbunyi pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD, diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan atau diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai pimpinan DPRD dalam hal ini terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik berdasarkan keputusan badan kehormatan atau partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari aturan tersebut, maka dalam menghentikan jabatan ketua DPRD tak bisa semena-mena. Dalam kasus yang terjadi di DPRD Kabuaten Solok itu, Supardi melihat pemahaman aturan ini harus dipahami semua anggota dewan. (frk/eko)