Presiden Ingatkan Jangan Tergesa-gesa Vaksinisasi

Presiden Jokowi. (jawapos.com)

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto memaparkan bahwa penemuan vaksin Covid-19 bukan berarti akhir dari pandemi ini. Vaksinasi menurut Yuri akan membuat seseorang tidak sakit. Namun tidak melindungi penerima vaksin dari paparan virus Covid-19. ”Dalam penanggulangan pandemi ini yang utama adalah melaksanakan protokol kesehatan,” ucapnya kemarin.

Vaksin ditujukan untuk memberikan kekebalan agar ketika terpapar virusnya tidak menjadi sakit. Menurutnya, masyarakat harus paham bahwa sekalipun sudah tervaksin harus menjaga agar tidak terpapar virus Covid-19. Jika tidak maka di dalam tubuh akan kebal namun bisa terpapar virus. Lalu bisa jadi virus tersebut bisa menular kepada orang lain yang belum divaksin. ”Bila orang yang tertular ini memiliki faktor risiko seperti ada komorbit maka akan jatuh sakit,” kata Yuri.

Dia menegaskan bahwa vaksin tidak boleh dianggap sebagai penyelesaian akhir pandemi ini. Penelitian vaksin Covid-19 sendiri sudah lebih dari 39 kandidat. Namun tahapannya berbeda. Ada vaksin yang masih uji coba di laboratorium, ada yang sudah uji klinis fase 3.
”Seluruh dunia sedang mengidentifikasi yang sudah selesai uji klinis fase 3,” kata Yuri.

Pemerintah Indonesia pun mencari vaksin yang sudah siap dan aman digunakan. Untuk itu, ada tim yang ditugaskan berkunjung ke beberapa negara yang sedang membuat vaksin Covid-19. Tiongkok salah satunya. Sebab di Negeri Tirai Bambu itu meneliti berbagai jenis vaksin Covid-19. Misalnya saja dari Sinovac dan Sinopharm.

Produk vaksin dari Sinovac yang sudah jadi akan dikirim ke Indonesia dalam dua tahap. Tahap pertama 15 juta dosis dikirim November. Pada Desember akan dikirim lagi 15 juta dosis vaksin Covid-19. Untuk masing-masing pengiriman dapat digunakan 7,5 juta orang. Sebab, untuk vaksin ini diberikan dua kali dalam selang waktu 14 hari.

Selain vaksin dari Sinovac, ada juga dari Sinopharm dan Cansino Biologics. Pemerintah juga menjajagi vaksin dari Inggris. Yakni, kerja sama dengan AstraZeneca. Rencananya vaksinasi akan dimulai pada November. Ini menunggu sertifikasi dari BPOM dan MUI.

Vaksinasi tahap pertama akan dilakukan pada 9,1 juta orang. Urutan pertama yang mendapat jatah ini adalah tenaga medis yang melayani pasien Covid-19. Selanjutnya petugas publik yang berisiko seperti Satpol PP, Polri, dan TNI. Lalu peserta BPJS Kesehatan golongan penerima bantuan iuran (PBI). Tahap ini akan dibiayai oleh APBN. ”Untuk skema lainnya tengah dibicarakan, namun ada kemungkinan terbuka pembiayaan secara mandiri,” tuturnya.

Untuk mencapai kekebalan komunitas, setidaknya 70 persen masyarakat tervaksin. Artinya, sekitar 160 juta masyarakat yang divaksin akan menyebabkan kekebalan secara komunitas. Usia yang diharapkan mendapatkan vaksin berkisar 18 hingga 59 tahun.
”Di luar usia tersebut belum ada data uji klinisnya,” ucap Yuri. Syarat lainnya adalah tak memiliki penyakit komorbid.

Lalu berapa kali vaksin Covid-19 ini harus diulang, Kemenkes belum memiliki data. Ada beberapa jenis vaksin yang harus diulang dalam tempo tertentu. Misal vaksin meningitis. Namun ada juga vaksin yang bisa menyebabkan kekebalan seumur hidup seperti vaksin polio. ”Kalau secara teori kekebalan akan terjadi pada enam bulan sampai 24 bulan,” katanya.

Baca Juga:  Waspada, Cuaca Ekstrem Seminggu Penuh

Pemerintah juga telah menggandeng satgas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Mereka yang akan mengawasi dan mengobservasi kasus ikutan setelah seseorang mendapatkan vaksin Covid-19 ini. Pencarian vaksin Covid-19 juga dikawal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan (LPPOM) MUI Muti Arintawati menuturkan bahwa saat ini ada tim yang sedang berangkat ke Cina untuk melihat produksi vakasin Covid-19. Tim ini yang nantinya memberikan data kepada Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan keputusan halal atau tidaknya vaksin. ”Kalau misal produksinya tidak halal maka akan diteruskan ke Komisi Fatwa untuk ditentukan penggunaannya,” ucapnya pada kesempatan yang sama.

Jangan Tergesa-gesa

Urusan vaksinasi Covid-19 juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia meminta persoalan vaksinasi tidak tergesa-gesa. Harus dipersiapkan dengan matang. Sebab, dia memperkirakan persoalan vaksinasi di lapangan nanti sangat kompleks.

Secara khusus program vaksinasi itu dibahas dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka Jakarta, Senin (19/10). Dia mengatakan informasi soal vaksinasi Covid-19 tidak tergesa-gesa disampaikan di masyarakat. ”Menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa terjadi seperti UU Cipta Kerja,” kata Jokowi dalam pidato pengantarnya.

Jokowi meminta persiapan program vaksinasi Covid-19 dipersiapkan dengan baik. Termasuk, urusan komunikasi publiknya. Di antaranya, menyangkut informasi soal halal dan haram vaksin, harga, kualitas, dan sistem distribusinya seperti apa. Jokowi juga mengingatkan tidak semua informasi soal vaksin itu disampaikan ke publik. Khususnya tentang harga, tidak harus disampaikan ke publik. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, titik kritis vaksinasi Covid-19 adalah pada tahap implementasinya. ”Jangan anggap mudah implementasinya,” kata dia.

Penetapan pihak-pihak mana saja yang disuntik vaksin terlebih dahulu harus dipetakan. Kemudian, juga wajib disampaikan ke publik kenapa pihak-pihak itu mendapatkan jatah vaksin lebih dahulu.

Kemudian urusan siapa saja yang mendapatkan vaksin secara gratis dan vaksin dengan biaya mandiri, juga harus dijelaskan dengan baik ke masyarakat. Jokowi tidak ingin proses vaksinasi nanti dihantam isu dan dipelintir. ”(Bisa memicu, red) demo lagi. Karena masyarakat dalam masa sulit,” jelasnya.

Jokowi menjelaskan, program vaksinasi gratis nanti menjadi urusannya Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sedangkan untuk vaksinasi berbayar atau mandiri menjadi urusan Kementerian BUMN dengan perusahaan-perusahaan pelat merah terkait.

Dia meminta persiapan di lapangan harus dimaksimalkan. Untuk mendukung implementasi vaksinasi Covid-19 nanti perlu dipersiapkan program pelatihan atau training mulai sekarang. ”Jangan anggap enteng (implementasi vaksinasi, red),” kata Jokowi. Dia meminta program pelatihan itu melibatkan perwakilan WHO di Indonesia.

Dia menjelaskan, vaksin Covid-19 perlu perlakuan khusus. Bahkan antara satu merek dengan merek lainnya, penanganannya berbeda-beda. Mulai dari penyimpanan, proses distribusi dan lainnya. Seperti selama proses distribusi apakan bisa digoncang-goncang atau tidak. ”Ini bukan barang gampang. Saya yakin tidak mudah,” jelasnya.

Dia juga menyampaikan sudah mendapatkan laporan untuk vaksin Covid-19 dari AstraZeneca diperkirakan tiba pertama kali bulan April tahun depan. Setiap bulannya Indonesia mendapatkan sebelas juta dosis. Dengan total seratus juta dosis. (wan/lyn/jpg)