Dinilai kian Berjarak dengan Rakyat

Aksi unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja mewarnai satu tahun kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Jakarta, kemarin (20/10). (jawapos.com)

Kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin genap setahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai semakin berjarak dengan rakyat. Banyak kebijakan pemerintah yang kontroversi dan mendapat penolakan masyarakat. Jokowi pun didesak mengganti para menteri yang kinerjanya buruk.

Ahmad Khoirul Umam, dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina mengatakan, selama setahun kepemimpinanya pada periode kedua, dia menilai Jokowi semakin berjarak dengan rakyat. Ada proses komunikasi yang tersumbat antara lingkaran inti presiden dengan dinamika sosial-politik di tengah masyarakat. ”Tidak ada dialektika yang memadai antara pemerintah dan masyarakat,” terangnya kepada Jawa Pos (grup Padang Ekspres), kemarin (20/10).

Akibatnya, kata dia, sejumlah produk kebijakan publik seringkali diikuti dengan berbagai kontroversi, baik berskala sedang maupun besar. Hal itu terlihat jelas dari reaksi masyarakat terhadap sikap pemerintah terkait perubahan UU KPK, perumusan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), ketidakpuasan publik terkait penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi, serta kontroversi UU Cipta Kerja belakangan ini.

Umam mengatakan, Presiden Jokowi seolah tak bergeming menghadapi berbagai tekanan politik publik. Hal itu bisa saja dilatarbelakangi oleh surplus kepercayaan diri Jokowi yang merasa bahwa gerakan sosial yang muncul belakangan ini hanya bersifat temporal, mudah terfragmentasi dan mudah dijinakkan.

Dalam konteks kontroversi UU KPK, UU HIP, dan UU Cipta Kerja, mungkin saja pemerintah merasa baik-baik saja. Namun, tersumbatnya komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat, akan berimbas pada menumpuknya kekecewaan publik.

”Pemerintah harus sadar bahwa investasi kekecewaan publik ini bisa berubah menjadi self-delegitimation yang berdampak pada menurunnya kredibilitas pemerintah itu sendiri,” papar Direktur Eksekutif Romeo-Strategic Research & Consulting (RSRC).

Menurut dia, presiden harus membuka ruang komunikasi politik publik. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan publik benar-benar sesuai dengan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Sehingga potensi kontroversial bisa ditekan. Jika presiden tidak melakukan koreksi, sama halnya pemerintah sedang melakukan bunuh diri secara politik. Salah satu langkah koreksi yang bisa ditempuh Presiden Jokowi pada momentum satu tahun pemerintahannya adalah merombak kabinet.

Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, komunikasi Jokowi kurang memuaskan. ”Saya lihat bahwa pemerintahan Jokowi masih belum maksimal dalam membangun komunikasi dengan pemda,” terang Hinca dalam pernyataan tertulis kemarin (20/10). Terutama pada awal masa pandemi. Hinca mempertegas bahwa terdapat perbedaan pendapat, serta kebijakan dalam menangani pandemi antara pusat dan daerah.

Hinca menyinggung soal pembahasan UU Cipta Kerja yang menuai polemik sejak dibawa ke pembahasan April lalu. Hingga puncaknya terjadi gelombang protes besar-besaran pada Oktober ini. ”Komunikasi yang kurang pas juga terjadi tatkala UU Cipta Kerja disahkan bahkan sejak masa pembahasan,” lanjutnya.

Tuntaskan Bidang Hukum dan HAM
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menyatakan bahwa sepanjang satu tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf masih banyak persoalan yang harus dituntaskan. Utamanya di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM). ”Realisasi misi Jokowi-Ma’ruf jauh panggang dari api,” ungkap dia kemarin.

Menurut YLBHI, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setahun belakangan tidak memperkuat penegakan hukum dan HAM, malahan menunjukan adanya upaya pelemahan penegakan hukum dan HAM. Hal itu ditunjukkan lewat beberapa revisi UU. Salah satunya persetujuan revisi UU KPK yang saat ini tidak menunjukkan adanya peningkatan kinerja KPK.

Selain itu, pemerintah setuju dan menandatangani revisi UU Minerba, menyetujui dan menandatangani revisi UU Mahakamah Konstitusi (MK), dan yang terbaru mengusulkan pembuatan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Isnur pun menyebutkan, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga tidak kunjung tuntas.

Karena itu, YLBHI meminta supaya pemerintah mencabut kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum dan HAM. ”Mendesak pemerintah menghormati hukum dan hak asasi manusia dan melindungi warga negaranya,” ungkap Isnur. Itu bisa dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih adil. Khususnya di bidang hukum dan HAM.

Di bidang ekonomi juga banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Ekonom Indef Bhima Yudhistira menjelaskan, beberapa poin yang disoroti yakni Indonesia tercatat menempati urutan ke-7 tertinggi di antara negara berpendapatan menengah dan rendah dalam Utang Luar Negeri (ULN) yakni USD 402 miliar mengacu pada International Debt Statistics 2021-Bank Dunia.

Beban ULN Indonesia jauh lebih besar dari Argentina, Afrika Selatan dan Thailand. ”Di tengah situasi pandemi, pemerintah terus menambah utang dalam bentuk penerbitan utang valas yang rentan membengkak jika ada guncangan dari kurs rupiah,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Bhima melanjutkan, pemerintah di tahun 2020 menerbitkan Global Bond sebesar USD 4,3 miliar dan jatuh tempo pada 2050 atau tenor 30,5 tahun. ”Artinya, pemerintah sedang mewarisi utang pada generasi kedepan,” imbuhnya.

Dengan kata lain, setiap 1 orang penduduk di era Pemerintahan Jokowi-Maa’ruf Amin tercatat menanggung utang Rp 20,5 juta (utang Pemerintah Rp 5.594,9 triliun per Agustus 2020 dibagi 272 juta penduduk). Padahal, Debt to Service Ratio (DSR) berada di level 29,5 persen atau terus memburuk pada kuartal ke II 2020. DSR merupakan indikator kemampuan bayar utang luar negeri.

Selain itu, Bhima juga menyinggung kesiapan pemerintah dalam hal stimulus PEN relatif kecil, yakni hanya 4,2 persen dari PDB. Jumlah itu jauh jika dibandingkan negara tetangga misalnya Malaysia 20,8 persen dan Singapura 13 persen dari PDB.

Baca Juga:  Menteri Pertama Jokowi Terjaring OTT

Sementara, stimulus kesehatan dalam PEN hanya dialokasikan 12 persen, padahal korporasi mendapatkan 24 persen stimulus. ”Ada ketimpangan yang nyata antara penyelamatan kesehatan dibandingkan ekonomi,” katanya.

Di sisi lain, ketimpangan antara si kaya dan si miskin juga semakin meningkat. Hal itu disebabkan karena orang kaya terus menabung di bank dengan lebih sedikit membelanjakan uangnya. Sementara itu, masyarakat miskin tidak memiliki cukup tabungan. ”Pascapandemi ketimpangan aset makin melebar,” tambahnya.

Bhima melanjutkan, angka kemiskinan diperkirakan berada lebih lebih dari 12-15 persen, yang dipicu karena kenaikan jumlah orang miskin baru. Data Bank Dunia mencatat terdapat 115 juta kelas menengah rentan miskin yang dapat turun kelas akibat bencana termasuk pandemi Covid-19.

Minim Inovasi
Direktur Eksekutif Center for Education Regulation and Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji menyoroti satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dari aspek pendidikan. Dia mengatakan setahun belakang ada sejumlah program pendidikan yang digagas pemerintah atau Kemendikbud. Di antaranya adalah Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Program Organisasi Penggerak (POP), penghapusan ujian nasional, dan penyederhanaan kurikulum. Khususnya di tengah pandemi Covid-19.

Dari sejumlah program tersebut, Indra mengatakan, sekilas tidak terlihat ada inovasi baru dalam program pendidikan Kemendikbud. Menurut dia adanya program Sekolah Penggerak hampir sama dengan program sekolah rujukan dalam periode Mendikbud sebelumnya. Kemudian penghapusan ujian nasional dan diganti dengan assessment nasional, menurutnya sama seperti perubahan nama ujian akhir selama ini. ”Semuanya sebatas ganti nama saja. Dan tentunya memakan anggaran lebih banyak,” kata Indra.

Dia mencontohkan anggaran ujian nasional 2020 adalah Rp 200 miliar. Sedangkan untuk asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional anggarannya berlipat yaitu Rp 1,4 triliun. Indra mengatakan, penunjukkan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud banyak memunculkan espektari besar di masyarakat. Sebab dia berhasil mendirikan perusahaan startup berbasis digital yang sukses. Sehingga, diharapkan pengalaman itu bisa diimplementasikan untuk membuat banyak perubahan dalam dunia pendidikan Indonesia.

Sementara itu, peringatan satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin diwarnai aksi ujuk rasa. Ribuan mahasiswa membanjiri kawasan Patung Kuda, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat kemarin (20/10) sebagai bentuk kekecewaan pada masa setahun kepemimpinan keduanya. Aliansi BEM Seluruh Indonesia menilai pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin gagal mengelola negara dalam kepemimpinan satu tahun ini.

Dalam orasinya, Koordinator Aliansi BEM Seluruh Indonesia Remy Hastian menyebut, dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, Indonesia layaknya negeri dongeng. banyak aturan yang dibuat kejar tayang. Bahkan jelas merugikan masyarakat.
Teranyar, UU Cipta Kerja. Menurutnya, pada masa pandemi, pemerintah harusnya fokus menangani Covid-19 bukan malah bermanuver mengesahkan UU Cipta Kerja. Di mana, jelas-jelas banyak pasal yang dinilai bakal merugikan rakyat dan cacat prosedural.

Karenanya, BEM SI meminta agar presiden segera mencabut UU Ciptaker melalui pembuatan peraturan pengganti perundang-undangan (perppu). Presiden diberi waktu sampai tanggal 28 OKtober 2020 nanti. Bila tidak, mahasiswa mengancam akan membuat kegentingan nasional. ”Apabila tidak bisa melakukan hal tersebut dalam 8×24 jam, maka kami akan memastikan gerakan besar mahasiswa tepat di hari sumpah pemuda,” katanya.

Remy juga menyampaikan kekecewaan atas pelarangan aksi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi terkait UU Cipta Kerja. Pemerintah sering beralasan adanya pandemi dan berisiko penularan karena tak bisa menjaga protokol kesehatan. Bahkan, untuk menjegal aksi mahasiswa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan larangan yang ditujukan ke kampus.

Bukan hanya itu, aparat pun bersikap represif terhadap aksi penyampaian aspirasi pada masa kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin ini. ”Rakyat paham soal itu pak (physical distancing, red). Namun masalahnya ada yang lebih mendesak dari Covid-19. Oligarki, 700 konflik agrarian yang tak selesai,” keluhnya.

Sementara Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, kemarin (20/10) mengatakan, PDIP menganggap satu tahun Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin diwarnai oleh tantangan yang praktis tidak pernah dibayangkan sebelumnya yakni pandemi Covid-19. ”Dalam tantangan yang tidak ringan tersebut konsolidasi politik dan pemerintahan merupakan modal terpenting. Krisis harus dihadapi dengan komunikasi politik yang handal, kemampuan membangun harapan, dan perlunya memercepat gerak dan laju perekonomian untuk rakyat,” ujar Hasto.

PDIP, tambah dia, menyadari beratnya tantangan yang dihadapi. Koordinasi, kerja sama, dan kemampuan melakukan komunikasi publik bagi seluruh jajaran kabinet bersifat wajib. Menteri harus fokus pada ruang lingkupnya. Hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat, dan upaya menciptakan lapangan kerja bagi rakyat melalui padat karya berbasis tunai terus dikedepankan.

“Pada saat bersamaan, peningkatan daya tahan rakyat di dalam menghadapi Covid-19 melalui asupan gizi, protein, dan vitamin yang cukup, harus dilakukan melalui kerja gotong royong seluruh jajaran pemerintahan, pusat hingga daerah,” harap dia. Dia juga menegaskan bahwa menteri adalah pembantu presiden. “Menteri harus berani mengambil terobosan. Sebab menteri adalah sosok yang seharusnya memahami hal ikhwal kementerian yang dipimpinnya. Totalitas jajaran kabinet sangat penting,” ujar dia.

“Karena itulah ketika ada indikasi menteri yang terlalu berimajinasi pada kontestasi Pemilu 2024, dan melupakan tugas dan tanggung jawab utamanya sebagai pembantu presiden, sebaiknya segera menghentikan seluruh gerak pencitraannya, dan menempatkan kejar prestasi sebagai bagian budaya kerja. Sebab soliditas dan daya juang para menteri di tengah pandemi ini sangat penting,” ingat dia. (lum/deb/syn/dee/wan/mia/jpg)