Pemerintah Perluas Stimulus Perpajakan bagi 18 Sektor Riil

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers. (Foto: Humas Setkab)

Pemerintah memperluas kebijakan stimulus perpajakan untuk 18 sektor riil. Kebijakan tersebut telah dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto kepada Presiden Jokowi, pada rapat terbatas secara virtual, Rabu (22/4/2020).

“Untuk itu, ada juga beberapa yang telah diputuskan yaitu terkait dengan KUR, PNM dan Pegadaian, nanti Ibu Menteri Keuangan yang akan menjelaskan. Namun saya akan menambahkan bahwa terkait PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan Pasal 25 itu sektornya diperluas,” ujar Airlangga Hartarto.

Sektor riil yang tercakup pada perluasan adalah, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan itu ada 100 KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).

Selanjutnya, sektor pertambangan dan penggalian ada 27 KBLI; industri pengolahan 127 KBLI; pengadaan listrik, gas, uap air panas, dan udara dingin 3 KBLI; pengelolaan air, air limbah, daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi 1 KBLI; sektor konstruksi ada 60 KBLI; perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor ada 133 KBLI.

Kemudian, pengangkutan dan pergudangan ada 85 KBLI; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 27 KBLI; terkait informasi dan komunikasi 36 KBLI; aktivitas keuangan dan asuransi 3 KBLI; real estate 3 KBLI; servis jasa profesional ilmiah dan teknis 22 KBLI; aktivitas penyewaan, sewa gudang usaha, ketenagakerjaan, agen perjalanan termasuk pariwisata dan penunjang usaha lain itu 19 KBLI; pendidikan 5 KBLI; kesehatan manusia dan aktivitas sosial 5 KBLI; industri pariwisata, kesenian, hiburan, rekreasi 52 KBLI; aktivitas jasa lainnya 3 KBLI, serta perusahaan-perusahaan di kawasan berikat.

“Jumlah KBLI dalam PMK yang lalu ada 440 KBLI dan jumlah usulan tambahan 761 KBLI, termasuk 118 KBLI yang merupakan perluasan insentif, sehingga totalnya sebesar 1.083 KBLI, dan juga terkait perusahaan di kawasan berikat yang tercakup di dalam PMK 23,” imbuh Airlangga.

Rincian ke masing-masing sektor, menurutnya sudah ada yang termasuk dalam PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25 dan juga ada tambahan terkait industri yang terkait dengan sektor kesehatan ataupun fasilitas kepabeanan dan cukai.

“Yang nanti disampaikan Ibu Menteri Keuangan terkait pembebasan PPN baik bea masuk, PPnBM untuk barang-barang yang diperlukan pembuatan sanitizer, tes kit, obat dan vitamin, peralatan medis, APD yang itu tercakup pada PMK 31 dan 34,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa program mitigasi dampak pandemi Covid-19 pada sektor rill sangat penting karena sektor inilah yang sangat terpukul. Begitu juga segmen sosial ekonomi masyarakat.

Jokowi menyebutkan bahwa diperlukan penyelamatan atau stimulus ekonomi yang menyentuh sektor-sektor yang paling terdampak. Apalagi sektor riil menyerap banyak tenaga kerja dan diharapkan mereka mampu bertahan dan tidak melakukan PHK. (esg)