TWK Pegawai KPK Cacat Prosedur, Ombudsman Minta Presiden Ambil Alih

21
Anggota Ombusdman RI (ORI), Robert Na Endi Jaweng.(NET)

Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) memasuki babak baru. Kemarin (21/7), Ombusdman RI (ORI) memaparkan hasil pemeriksaan aduan perwakilan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi ASN. Hasilnya, ORI menemukan adanya maladministrasi dalam proses peralihan status kepegawaian KPK itu.

Anggota ORI Robert Na Endi Jaweng menjelaskan maladministrasi itu terjadi dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan asesmen TWK, hingga penetapan hasil TWK. Terkait pembentukan kebijakan, maladministrasi yang ditemukan berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang terkait harmonisasi terakhir Peraturan KPK Nomor 1/2021.

Penyimpangan yang dimaksud adalah kehadiran pimpinan kementerian/lembaga dalam rapat harmonisasi itu. Menurut Robert, rapat itu mestinya hanya dihadiri para perancang kebijakan, jabatan pimpinan tinggi (JPT) dan administrator yang dikoordinasi Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM.

Sementara, penyalahgunaan wewenang terjadi dalam penandatanganan berita acara pengharmonisasian. Temuan ORI, berita acara itu justru ditandatangani oleh mereka yang tidak hadir rapat harmonisasi tersebut.

Yaitu Kepala Biro Hukum KPK serta Direktur Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM.

Selain itu, ORI juga menemukan bahwa KPK telah melakukan penyimpangan prosedur karena tidak menyebarluaskan informasi terkait rancangan Peraturan KPK Nomor 1/2021 di sistem informasi internal. Padahal, merujuk Peraturan KPK Nomor 12/2018 mengisyaratkan agar rancangan produk hukum peraturan disebarluaskan dalam sistem informasi internal.

”Terakhir kali KPK menyebarluaskan informasi rancangan peraturan KPK pada 16 November 2020,” jelas Robert.

Terkait maladministrasi pelaksanaan asesmen TWK, ORI menemukan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak berkompeten melaksanakan asesmen TWK. Sebab, BKN ternyata tidak memiliki alat ukur, instrumen dan asesor untuk melakukan asesmen itu. Instrumen yang digunakan BKN adalah milik Dinas Psikologi Angkatan Darat.

Sedangkan saat pelaksanaan, pihak BKN hanya bertindak selaku pengamat. Sementara asesmen sepenuhnya dilakukan Dinas Psikologi AD, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Pusat Intelijen TNI AD (Pusintel AD), Badan Nasional Penanggulangan Terorismen (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Bukan hanya itu, ORI juga menemukan kontrak swakelola pengadaan barang/jasa antara Sekjen KPK dan Kepala BKN yang dibuat dengan tanggal mundur (backdate). Kontrak itu ditandantangani pada 26 April 2021 namun secara tertulis dibuat tanggal 27 Januari 2021. Sementara asesmen TWK dilaksanakan pada 9 Maret 2021.

”Jadi pelaksanaan TWK dimulai sebelum adanya nota kesepahaman dan kontrak swakelola (antara KPK dan BKN),” ungkapnya.

Dalam penetapan hasil TWK, ORI menemukan maladministrasi berupa perbuatan tidak patut yang dilakukan Ketua KPK. Perbuatan itu merujuk pada terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 652/2021 tentang Hasil Asesmen TWK Pegawai yang TMS dalam Rangka

Baca Juga:  KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Selama Hari Raya Idul Fitri 1443 H

Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

SK tersebut merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun sesuai Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Selain itu, ORI menyebut KPK mengabaikan pernyataan Presiden Jokowi pada 17 Mei yang menyebut hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan terhadap individu maupun institusi KPK, tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes.

Berdasarkan temuan itu, ORI menyarankan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan dan manajemen ASN untuk mengambil alih (take over) kewenangan yang didelegasikan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) KPK terkait pengalihan status 75 pegawai itu.

ORI juga menyarankan Presiden perlu melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Menteri Hukum-HAM, serta Menteri PAN-RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara untuk pimpinan dan sekjen KPK, ORI menyarankan agar petinggi lembaga antirasuah itu memberikan penjelasan kepada pegawai perihal konsekuensi pelaksanaan asesmen TWK. Serta tidak menjadikan hasil asesmen itu sebagai dasar memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menyatakan pihaknya menghormati hasil pemeriksaan ORI tersebut. Ali menyebut KPK segera mempelajari temuan itu secara detail sambil menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) tentang hasil uji materi atas Peraturan KPK Nomor 1/2021 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan yang diajukan beberapa pihak.

”Yang pasti sampai dengan hari ini KPK tidak pernah memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS untuk menjadi ASN,” terangnya.

Saat ini, kata Ali, KPK juga masih fokus untuk menyelenggarakan pendidikan dan latihan (diklat) bela negara dan wawasan kebangsaan untuk 18 pegawai. Rencananya, diklat itu mulai dilakukan hsri ini di Universitas Pertahanan (Unhan).

Di sisi lain, Tim Advokasi Selamatkan KPK mendesak Presiden Joko Widodo segera menindaklanjuti temuan ORI atas laporan 75 pegawai KPK yang dinyatakan TMS dalam TWK. Muhammad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan bahwa KPK wajib membatalkan seluruh keputusan terkait TWK. ”Lalu mengaktifkan kembali, memulihkan, serta mengembalikan posisi dan hak-hak pegawai KPK yang dinyatakan TMS,” terang dia kemarin.
Bila perlu, Isnur menegaskan, presiden memberhentikan Firli dari tugas sebagai ketua KPK.

”Agar indikasi obstruction of justice Firli Bahuri dan kawan-kawan bisa diproses,” imbuhnya. (tyo/syn/jpg)