Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Harus Sejalan

ilustrasi. (jawapos.com)

Neraca dagang yang terkontraksi, pertumbuhan ekonomi yang terjun bebas, ancaman resesi yang ada di depan mata, hingga utang luar negeri yang membengkak seolah menambah rentetan daftar panjang PR ekonomi yang harus dibereskan pemerintah.

Memang, tak adil rasanya jika tak memasukkan variabel pandemi Covid-19 sebagai biang kerok utama yang menjadikan ekonomi RI terpuruk. Covid-19 juga seolah menjadi pengingat bahwa kerja-kerja perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK di lima tahun awal menjabat pupus dalam hitungan bulan.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Faisal memandang, layak menyoroti respons pemerintah yang terbilang telat dalam penanganan pandemi. ”Karena respons yang telat, sehingga pandemi masuk ke Indonesia dan menyebar lebih cepat bahkan dibanding negara-negara tetangga yang lebih dahulu terkena (Covid-19),” ujarnya kepada Jawa Pos (grup Padang Ekspres), kemarin.

Kondisi itu diperparah dengan koordinasi dan manajemen risiko untuk penanggulangan pandemi yang semrawut. Padahal, sejak awal, persoalan Covid-19 adalah hal yang serius.
”Pada saat Covid-19 sudah masuk lalu ada usulan melakukan restriksi atau PSBB ini terlalu banyak pro kontra dan ketidakjelasan di awal. Tarik menarik kepentingan pusat dan daerah itu membuat lini komando yang tidak jelas,” tegasnya.

Faisal menambahkan, saat ini pun ketika PSBB tidak seketat di masa-masa awal, grafik peningkatan kasus pun tetap saja tinggi. Dari kondisi itu, bisa disimpulkan bahwa penanganan pandemi dari sisi kesehatan masih menjadi tugas utama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ke depan.

Dari sisi ekonomi, Faisal menyebut, sudah banyak program dan kebijakan yang diberikan pemerintah. Namun, perlu diperhatikan juga bagaimana kecepatan dalam eksekusi dan evaluasi dari program yang sudah diluncurkan.

Namun, Faisal menekankan bahwa persoalan kesehatan menjadi poin penting. Tak akan ada perbaikan ekonomi tanpa mengedepankan persoalan kesehatan. ”Itu masalah inti yang berpengaruh, terutama pada saat pemulihan ekonomi. Kalau grafik Covid masih naik, pemulihan ekonomi akan lambat ke depannya,” tambahnya.

Pandemi juga berdampak pada ancaman angka kemiskinan yang diyakini meningkat. Faisal menyebut, padahal sebelum ada pandemi, pemerintah terbilang berhasil mengurangi angka kemiskinan dari double digit ke single digit.

Namun, permasalahan sebetulnya muncul bukan dari angka si miskin saja. Melainkan masih ada kategori orang-orang rentan yang notabene tidak masuk kategori miskin tapi dekat dengan garis kemiskinan.

”Saat pandemi, jumlah orang miskin yang berasal dari orang rentan ini membeludak. Ini memang bisa ditahan dengan bantalan bansos, tapi kan bansos tidak sustainable, maka strategi utama mengentaskan kemiskinan adalah penciptaan lapangan kerja. Ini PR buat pemerintahan ke depan,” tegas Faisal.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menuturkan hal senada. Bhima menjelaskan, beberapa poin yang disoroti yakni Indonesia tercatat menempati urutan ke-7 tertinggi di antara negara berpendapatan menengah dan rendah dalam Utang Luar Negeri (ULN) yakni USD 402 miliar mengacu pada International Debt Statistics 2021-Bank Dunia.

Beban ULN Indonesia jauh lebih besar dari Argentina, Afrika Selatan dan Thailand. ”Di tengah situasi pandemi, pemerintah terus menambah utang dalam bentuk penerbitan utang valas yang rentan membengkak jika ada guncangan dari kurs rupiah,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Bhima melanjutkan, pemerintah di tahun 2020 menerbitkan Global Bond sebesar USD 4,3 miliar dan jatuh tempo pada 2050 atau tenor 30,5 tahun. ”Artinya, pemerintah sedang mewarisi utang pada generasi ke depan,” imbuhnya.

Dengan kata lain, setiap 1 orang penduduk di era Pemerintahan Jokowi-Maa’ruf Amin tercatat menanggung utang Rp 20,5 juta (utang Pemerintah Rp 5.594,9 triliun per Agustus 2020 dibagi 272 juta penduduk). Padahal, Debt to Service Ratio (DSR) berada di level 29,5 persen atau terus memburuk pada kuartal ke II 2020. DSR merupakan indikator kemampuan bayar utang luar negeri.

Baca Juga:  Nasib Rekrutmen PPPK Gelombang I tak Jelas

Selain itu, Bhima juga menyinggung kesiapan pemerintah dalam hal stimulus PEN relatif kecil, yakni hanya 4,2 persen dari PDB. Jumlah itu jauh jika dibandingkan negara tetangga misalnya Malaysia 20,8 persen dan Singapura 13 persen dari PDB.

Sementara, stimulus kesehatan dalam PEN hanya dialokasikan 12 persen, padahal korporasi mendapatkan 24 persen stimulus. ”Ada ketimpangan yang nyata antara penyelamatan kesehatan dibandingkan ekonomi,” katanya.

Di sisi lain, ketimpangan antara si kaya dan si miskin juga semakin meningkat. Hal itu disebabkan karena orang kaya terus menabung di bank dengan lebih sedikit membelanjakan uangnya. Sementara itu, masyarakat miskin tidak memiliki cukup tabungan. ”Pascapandemi ketimpangan aset makin melebar,” tambahnya.

Bhima melanjutkan, angka kemiskinan diperkirakan berada lebih lebih dari 12-15 persen, yang dipicu karena kenaikan jumlah orang miskin baru. Data Bank Dunia mencatat terdapat 115 juta kelas menengah rentan miskin yang dapat turun kelas akibat bencana termasuk pandemi Covid-19.

Selain itu, di tengah situasi pandemi, Presiden dan DPR mengeluarkan UU Cipta Kerja yang kontraproduktif terhadap upaya pemulihan ekonomi. Bhima menyebut, kondisi draft yang berubah-ubah pasca paripurna DPR serta implikasi dirilisnya 516 aturan pelaksana UU Cipta Kerja justru membuat ketidakpastian regulasi di Indonesia meningkat.

Selama setahun pemerintahan, komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi juga terbilang rendah. Hal itu tercermin dari adanya revisi UU KPK. ”Padahal korupsi adalah masalah nomor satu yang menghambat bisnis di Indonesia berdasarkan pada Global Competitiveness Report,” tegasnya.

Sudah di Jalur Benar
Sementara itu, dari perspektif dunia usaha, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai bahwa pemerintah telah berupaya meningkatkan perekonomian dan investasi. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H Maming mengatakan, salah satu kemajuan yakni disahkannya UU Cipta Kerja, meski peraturan tersebut dikritik sejumlah kelompok, mulai dari aktivis lingkungan hingga serikat buruh.

Menurut Maming, pemerintahan Jokowi memang sudah berada di jalur yang benar untuk meningkatkan investasi. Hipmi menilai bahwa ada kemajuan peningkatan dalam indeks kemudahan berusaha dalam lima tahun pemerintahan Jokowi. ”Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sendiri menargetkan pencapaian investasi tahun 2020 sebesar lebih dari Rp 880 triliun atau sekitar 11 persen lebih tinggi dibanding 2019,” ujar Maming.

Maming menambahkan bahwa perlambatan ekonomi dirasakan sejumlah pengusaha di Indonesia terutama penurunan nilai ekspor. Hal ini bukan hanya soal insentif namun ada hal yang fundamental yang harus diperbaiki, di mana insentif akan sulit didapat jika regulasi belum mendukung.

Maming menjelaskan, Indonesia mempunyai pasar yang besar dalam ekspor. Maka dari itu, selain masalah perizinan dan insentif maka pemanfaatan sumber daya yang ada juga perlu ditingkatkan. ”Banyak orang berpandangan UU Cipta Kerja ini merugikan. Padahal ini menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya,” tambahnya.

Yang harus diperbaiki, lanjut dia, yaitu mempermudah regulasi perizinan, mendorong investor lokal untuk bekerjasama dengan investor asing, dan meningkatkan ekspor. ”Jika unsur kemudahan berbisnis ini diprioritaskan dan difokuskan, maka kemudahan berbisnis di Indonesia akan jauh lebih baik dan bisa mencapai peringkat ke 40 sebagaimana yang ditargetkan,” beber Maming.

Hal lain yang jadi sorotannya yakni pembangunan infrastruktur yang kemudian dilanjutkan Jokowi di periode keduanya. Menurut Maming, ketersediaan infrastruktur jalan akan membuat kawasan menjadi lebih menarik sebagai lokasi kegiatan produksi dan distribusi, yang pada gilirannya akan menarik investasi dalam dan luar negeri. ”Infrastruktur juga menentukan ketahanan pangan,” pungkasnya. (dee/agf/jpg)