Studi Banding ”Massal” Wali Nagari dan Wali Jorong se-Dharmasraya

225

Studi banding ”massal” 154 orang wali jorong dan 52 orang wali nagari se-Dharmasraya ke DKI Jakarta dan Bandung pertengahan Oktober 2021 lalu, melahirkan tanggapan beragam sejumlah elemen.

Kendati kegiatan yang menelan anggaran sekitar Rp 800 juta dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) tahun anggaran 2021 tidak menyalahi aturan, namun momennya dinilai kurang tepat. Pasalnya, kegiatan tersebut dilaksanakan ketika pandemi Covid-19 belum berakhir.

”Saat ini, kebutuhan anggaran penanggulangan dampak pandemi Covid-19 sangat besar. Mestinya, anggaran difokuskan untuk membantu masyarakat nagari menghadapi pandemi.
Namun jika pemerintah nagari dan jorong tetap menganggap ini prioritas, maka wali nagari dan wali jorong harus dapat mempertanggungjawabkan apa manfaat dari studi banding ini bagi masyarakat,” terang Pengamat Politik asal Unand, Dr Aidinil Zetra ketika dihubungi Padang Ekspres di Padang, kemarin (21/11)..

Menurut Aidinil, studi banding puluhan wali nagari dan kepala jorong di Dharmasraya bernilai positif jika dilaksanakan dengan konsep dan tujuan jelas sebagai bentuk benchmarking.

Yakni, mempelajari best practices di desa-desa lebih maju sebagai inspirasi meningkatkan kinerja nagari ataupun jorong.

Namun jika kegiatan studi tiru ini tidak dilengkapi perencanaan kegiatan jelas dan instrumen lengkap dan relevan, mantan Wakil Dekan I FISIP Unand ini menyebut, kegiatan ini bisa berubah menjadi sekadar plesiran yang tidak memberikan manfaat terukur bagi masyarakat luas.

”Seharusnya benchmarking atau patok duga yang dilaksanakan ini dapat mendorong nagari ataupun jorong di Dharmasraya menyiapkan suatu inovasi. Apakah berupa kebijakan, pelayanan, pembangunan berdasarkan pelajaran dari praktik terbaik di desa yang dituju, menganjurkan peningkatan dan perbaikan bagi seluruh unsur nagari, serta jorong,” ujarnya.

Pengamat Kebijakan Publik asal UNP, Dr Eka Vidya Putra menuturkan, bila hitungannya studi tiru ini untuk mencari perbandingan, itu tidak ada masalah.

Dari sisi pembelajaran justru lebih baik, karena perjalanan seperti ini dapat memberikan ide untuk meniru daerah-daerah lain yang lebih maju. Kita dapat menerapkan setiap inovasi dan pembelajaran yang didapat dari daerah lainnya di kampung sendiri.

Menurut Eka, selama ini pemda baik eksekutif maupun legislatif, baik tingkat kota maupun provinsi tidak memberikan dampak signifikan terkait studi banding yang mereka lakukan.

”Jadi, saya mencoba berpikir positif untuk itu (studi banding wali jorong dan wali nagari, red). Jika niat dan orientasinya memang untuk membangun nagari, masyarakatpun akan mendukung ini. Apabila dikaitkan dengan covid, banyak daerah melakukan hal yang sama, jadi tidak ada masalah,” tuturnya.

Pengamat Politik asal Unand lainnya, Dr Asrinaldi berpendapat, studi banding tidak menjadi persoalan serius sepanjang anggaran yang digunakan tidak mengurangi alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat. Karena, kepentingan masyarakat tetap yang utama.

”Pertama, tidak menggunakan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Kedua, transparansi terkait studi tiru tersebut. Apa saja yang diperoleh dari studi tiru tersebut, bagaimana pengimplementasiannya di daerah masing-masing dan dampaknya terhadap masyarakat. Itu yang perlu kita follow up,” tutur dia.

Soal studi banding di masa pandemi ini tidak menjadi satu permasalahan serius asalkan memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya, mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan publikasi hasil studi tiru kepada masyarakat.

”Kita tidak bisa memberikan penilaian singkat terkait apa yang sesungguhnya di balik itu. Tapi yang jelas bahwa studi banding itu juga dibenarkan dalam undang-undang. Biasanya setelah studi banding itu mereka punya gagasan, inspirasi maupun ide untuk mengembangkan topik dari studi tiru yang telah dijalani,” jelasnya, kemarin (21/11).

Baca Juga:  Intip Kemeriahan HUT Ke-76 Bhayangkara, Bakal Ada 3.000 Biker di Sumbar!

Wali Jorong Ranah Pulau Punjung, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Andrizal yang ikut studi banding itu menyebutkan, dirinya bersama wali jorong lainnya studi banding ke Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cihampelas Bandung Barat.

Di tempat tersebut, menurut dia, pemerintahan desa bekerja sama dengan pemda memungut sampah dari rumah ke rumah dengan mobil sampah. Di mana, masing-masing rumah dikenakan biaya sebesar Rp 7.500 per bulan.

Selanjutnya, sampah-sampah tersebut dikumpulkan pada suatu tempat untuk dipilah-pilah. Sampah yang bisa dikomersilkan disisihkan untuk dijual, dan hasil penjualan masuk ke kas desa. Sementara sampah yang tidak bisa dijual dibakar.

”Nah, dari studi banding tersebut, setidaknya bisa menambah wawasan atau pengalaman kami. Jika selama ini sampah-sampah tersebut langsung dibuang begitu saja, ternyata di daerah tersebut mereka komersilkan dan bisa menambah kas desa. Jika kondisi memungkinkan seperti ada tempat yang juga bisa untuk menampung sampah tersebut, bisa saja hal itu kita lakukan. Intinya, ada hal positif yang bisa kita dapatkan dalam studi banding tersebut,” ucapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Hasto Kuncoro dan Kepala Bidang Pemberdayaan Nagari, Sasrawati membenarkan studi banding ini.

”Keberangkatan tersebut menempuh perjalanan darat atau dengan bus. Sementara alokasi pembiayaan atau biaya perjalanan dibebankan atau ditanggung masing-masing nagari melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBN). Untuk satu orang wali nagari dengan budget Rp 5 juta, sementara wali jorong masing-masing Rp 3,5 juta dengan lama perjalanan dinas lima hari perjalanan. Untuk kegiatan wali jorong dimulai tanggal 12-16 Oktober, sedangkan wali nagari 18-22 Oktober,” urainya.

Keberangkatan wali nagari tersebut tertuang dalan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 094.2/290/DPMD /2021, sementara wali jorong bernomor 094.2/275/DPMD /2021 ditandatangani Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Wali jorong akan melakukan sharing informasi pada Kamis (14/10) ke Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

Lalu, Jumat (15/10) ke Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cihampelas, Bandung Barat. Sedangkan wali nagari di samping menghadiri kegiatan Apkasi, juga berlanjut sharing informasi ke Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas.

Diperkirakan Pemkab Dharmasraya mengelontorkan dana lebih Rp 800 juta untuk kegiatan dinas luar 154 orang wali jorong dan 52 orang wali nagari ini, serta beberapa orang pendamping dari DPMD PMD. Dana tersebut dibebankan kepada masing-masing nagari melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBN) tahun anggaran 2021.

Jika para wali jorong melakukan studi banding ke Kota Bandung Jawa Barat, maka wali nagari di samping menghadiri acara Asosiasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Apkasi) yang di ketuai Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, berupa kegiatan Otonomi Daerah Expo tahun 2021 di Hall Jakarta Convention Centre pada Rabu-Jumat (20-22/11), juga studi banding ke Bandung

Sementara itu, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyebut, studi banding wali jorong dan wali nagari tersebut guna menambah wawasan, serta memperkaya pengetahuan guna optimalisasi tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan nagari.

”Di samping menjalin silaturahmi, ada banyak dampak positif dari sharing informasi tersebut,” katanya. Di antaranya, tambah dia, menambah wawasan dan pengetahuan yang nantinya diterapkan untuk lebih baik.

”Kegiatan seperti ini sangat bagus bagi perkembangan suatu kebutuhan yang diharapkan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pemerintah nagari bisa mengetahui perbedaan mengelola nagari mereka dengan desa atau nagari tempat studi banding tersebut. Dan tentu saja pengetahuan dan wawasan tersebut dapat digunakan sebagai penilaian serta perbandingan,” tegas Sutan Riska. (ita/cr3)