Server PPDB Error, Orangtua Panik

124
Ilustrasi. (net)

Hari pertama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Sumbar tidak berjalan mulus. Pasalnya, sejumlah peserta mengeluhkan sulitnya mengakses website www.ppdbsumbar2020.id yang disediakan Dinas Pendidikan Sumbar untuk pendaftaran SMA/SMK Negeri di Sumbar. Bahkan, setiap kali diakses selalu error.

Kondisi ini membuat sejumlah calon siswa dan orangtua merasa kesal dan jengkel. Bahkan, mereka juga merasa dirugikan mengingat waktu pendaftaran yang hanya dibuka hingga 25 Juli mendatang.

“Belum jadi melakukan pendaftaran. Dari siang sampai sore saya dan anak gentian mencoba mengakses situs PPDB tersebut namun belum bisa,” kata Feni Andriani warga Padang yang mencoba membantu keponakannya mengakses situs tersebut.

Menjelang sore, dirinya semakin panik jika keponakannya tak bisa mendaftar di sekolah pilihannya. Dari awal, keponakannya ingin masuk ke SMAN 2 Padang. “Jangankan memlih sekolah, memasukkan data untuk verifikasi saja tak bisa,” katanya.

Dia berharap, hari kedua pendaftaran website PPDB ini bisa digunakan dengan baik. “Saya minta kerusakan pada hari pertama ini diganti harinya. Dengan memperpanjang jadwal pendaftaran,” ujar ibu satu anak ini.

Pantauan Padang Ekspres, keluhan masyarakat juga disampaikan ke medsos Disdik Sumbar. Seperti di instagram @disdik_sumbar. Sejumlah masyarakat menyampaikan akses PPDB tak bisa digunakan.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib meminta Disdik Sumbar melakukan evaluasi langsung. “Evaluasi sore ini langsung. Jangan sampai tunggu malam hari. Cari solusi mengapa kejadian ini terjadi. Panggil teknisi dan pakar IT. Sehingga, bisa diakses mala mini,” katanya kemarin (22/6).

Suwirpen menyampaikan, kejadian ini mesti menjadi pembelajaran. Sehingga, hari kedua sampai penutupan pendaftaran tak ada lagi kendala website. Dia juga setuju jika memang harus ada penambahan waktu pendaftaran atas kejadian hari pertama ini.

Server Bermasalah
Panitia pelaksana PPDB Sumbar 2020 Irman kepada Padang Ekspres, kemarin (22/6), mengakui terjadi kesalahan di server. “Kesalahan di server atau jaringanlah. Karena, tidak tertampungnya user yang masuk. Sama ibaratnya dengan orang membuka lapangan bola untuk bertanding, setelah dibuka pintu, semua orang yang masuk saling berdesakan itulah yang menyebabkan kebanjirkan di dalam server kita,” ujar

Namun pihaknya sudah membuat pengumuman permintaan maaf untuk diterbitkan di server. Dan, mulai pukul 09.00 atau 10.00 hari ini, website tersebut akan kembali normal seperti biasa. Dan pihaknya berjanji untuk bisa melakukan pengelolaan website PPDB lebih baik lagi, sehingga seluruh masyarakat bisa terlayani dengan baik.

Tapi, prinsipnya dia mengaku jika pihak Dinas Pendidikan Sumbar tidak sedikit pun berkeinginan merugikan calon perserta didik atau masyarakat. Karena, pendaftaran tersebut masih berlangsung sampai tanggal 25 Juni mendatang.

Untuk daya tampung, diakuinya, tidak semua tertampung untuk dapat bersekolah di sekolah negeri. Namun, dia menilai, masih banyak sekolah swasta dan wadah pendidikan sederajat lainnya yang bisa menampung para siswa.

Dalam hal penerimaan peserta didik baru ini, pihaknya juga tidak ingin mematikan sekolah swasta. Cuma, disesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Intinya, pihaknya menjalankannya sesuai tugas dan fungsinya untuk hal tersebut.

Terkait masih banyaknya wali murid yang rela untuk pindah domisili, pihaknya menilai, sesuai sistem zonasi, dokumen yang diperlukan itu adalah Kartu Keluarga (KK). Dia mencontohkan, sesuai KK dia tinggal di Belimbing, namun ada rumah Dinas di Jati, harus pindah domisili ke Jati. Namun, saat pendaftaran harus adalah surat keterangan domisili dari RT/RW yang kemudian dilampirkan dengan KK.

“Bisa (masuk ke sekolah yang dituju, red). Sepanjang tidak menggunakan dokumen palsu. Sesuai pergub, apabila ada peserta didik yang menggunakan dokumen palsu akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan berlaku,” ungkap Kabid Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Disdik Disdik Sumbar tersebut.

Sebelumnya, Kabid Pembinaan SMA Disdik Sumbar, Suryanto menjelaskan, untuk daya tampung ada sekitar 50 ribu siswa yang mampu ditampung di SMA negeri dan sebesar 26 ribu siswa di SMK atau total sebesar 76 ribu.

Jumlah itu memang cukup jauh dibandingkan lulus SLTP yang jumlahnya diperkirakan 95 ribu siswa. Sisa sekitar 19 ribu siswa inilah nantinya yang akan dibagi ke SMA dan SMA swasta, termasuk MAN/MAS dan sebagainya.

“Untuk sekolah negeri memang tidak tertampung semuanya. Tapi, kita kan juga punya sekolah swasta yang juga membutuhkan peserta didik. Jadi, kalau kami perkirakan cukup seimbang lah. Karena, kita juga tidak boleh mematikan sekolah swasta,” sebut Suryanto.

Untuk saat ini, Sumbar memiliki sebanyak 213 SMA Negeri dan 112 SMK Negeri tersebar di seluruh pelosok di ranah Minang. Jumlah itu di luar sekolah swasta. Jika digabungkan negeri dan swasta, diperkirakan jumlahnya lebih dari 600 sekolah.

Harusnya Disdik lebih Siap
Pengamat pendidikan asal UNP, Prof Z Mawardi menjelaskan, kalau menggunakan teknologi jaringan, harusnya instansi terkait perlu mempersiapkan perangkat keras dan perangkat lunaknya.

Karena ada kemungkinan di jaringan tersebut server-nya tidak mendukung dengan bandwith terbatas, storage-nya sedikit atau aplikasinya tidak dikembangkan dengan baik. Itu bisa saja terjadi.

”Ketika menggunakan jaringan internet, server yang dipakai itu, tak bisa server kacang-kacangan (sembarangan, red) saja. Kalau kita akan melayani orang sebanyak itu (95 ribu siswa, red). Termasuk juga harus memiliki teknisi yang andal,” kata mantan rektor UNP tersebut.

Selain itu, lanjutnya, perlu juga adanya pembatasan. Misalnya pada jam tertentu khusus untuk sekolah yang mana. Atau bisa dibagi secara SMP, atau MTsN dan sebagainya. Termasuk pengelolaan bandwith atau platform juga perlu.

Ini dimaksud agar grafik penggunaan website tersebut tidak terlalu sibuk yang akan berdampak pada masalah jaringan. Karena bagaimana pun, jika diteliti sebenarnya teknologi itu bodoh. Sebaliknya, manusialah yang lebih pintar dalam pengendaliannya.

Dulu saat dia menjabat rektor UNP, untuk penerimaan mahasiswa baru di UNP betul-betul dipersiapkan dengan baik, baik dari segi bandwith, storage dan sebagainya. Sehingga, saat proses penerimaan bisa berjalan lancar tanpa kendala.

Soal banyaknya wali murid pindah domisili agar anaknya bisa diterima di sekolah unggulan, dia juga tidak bisa menampik fenomena tersebut masih ada sampai saat ini. Namun secara perlahan nantinya, hal ini berubah karena dinas terkait akan melakukan pemerataan terhadap sekolah unggulan. Sehingga, ke depannya tidak ada lagi sekolah unggulan.

“Untuk menghilangkannya dengan segera, rasanya tidak mungkin karena selama ini imej sekolah unggulan itu telah terbangun dalam benak masyarakat. Tapi, hal ini mungkin bisa dilakukan secara perlahan,” ujar Z Mawardi.

Pengamat pendidikan asal UNP lainnya, Prof Sufyarma Marsidin mengatakan, harusnya sebelum PPDB itu dimulai pihak Dinas Pendidikan Sumbar harusnya melakukan check and recheck agar server-nya, hardware, software dan teknisinya agar pada pelaksanaannya nantinya tidak berdampak pada kegelisahan para orangtua.

Menurutnya untuk mengurangi padatnya user yang masuk, pihak penyelenggara PPDB bisa membagi ke dalam jam-jam tertentunya untuk sekolah tertentu. Atau, bisa juga dibagi dengan KTP orangtuanya yang genap/ganjil.

“Ini hendaknya bisa jadi pembelajaran ke depan bagi pihaknya PPDB. Sehingga, para orangtua tidak merasa dirugikan dan pelaksanaan PPDB juga bisa berjalan baik dan lancar. Karena, para orangtua saat ini dalam kekhawatiran dan takut kalau anaknya tidak diterima di sekolah yang dituju,” ungkap dosen UNP tersebut.

Melebihi Batas Kuota
Sementara itu, pakar IT dari Universitas Dharmas Indonesia (Undhari), Dr Raimon Efendi kepada Padang Ekspres, tadi (22/6) malam mengatakan, suatu situs mengalami gangguan atau error akibat jumlah pengakses melebihi batas daya tampung.

”Dari segi server mungkin juga tidak siap dengan jumlah pengakses yang membeludak itu. Padahal kalau server itu kan pakai sistem antrean, nah ketika diakses oleh banyak orang dari berbagai lokasi, maka akan terjadi gangguan seperti macet atau bahkan tidak bisa diakses,” terangnya.

Agar tidak terjadi gangguan suatu situs dalam hal ini termasuk situs PPDB jenjang pendidikan SMP atau pun SMA sederajat, menurut dia, pemerintah bisa tetap membuka akses server namun dengan memanfaatkan sistem mirror.

“Akses ke databasenya itu tidak satu, harus dua atau tiga. Misalnya PPDB 2020 A dan PPDB 2020 B tetapi menuju ke satu database yang sama. Daripada hanya satu, tapi menimbulkan crowdit gitu,” imbuhnya.

Jika upaya tersebut tidak memungkinkan, sambung Kepala Lembaga Inovasi atau Puskom Universitas Dharmas Indonesia ini, pemerintah bisa menerapkan sistem kuota.

“Dibagi-bagi, misalnya di hari pertama khusus untuk wilayah Padang, Bukittinggi dan Padangpanjang. Di hari berikutnya wilayah lain, dan seterusnya,” ungkap Raimon.

Selain itu, pemerintah mesti memberikan edukasi kepada para calon peserta didik baru bahwa tidak ada jaminan untuk diterima pada suatu sekolah, bila cepat mendaftar.

“Kalau ini dilakukan, pemerintah mesti memperpanjang limit PPDB. Jadi, masyarakat dalam hal ini peserta didik baru tidak waswas dan tidak berbondong-bondong mendaftar di hari pertama PPDB dibuka,” katanya. (zul/eko/i)