Ganti Rugi Lahan Tol Sumbar Mandek!! BPN Sumbar Menutup Diri!

175
PENGERJAAN TERHENTI: Kondisi Flyover Tol Padang- Pekanbaru di Nagari Kapalohilalang tampak tidak ada aktivitas pekerjaan.(ARIS PG/PADEK)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar harus duduk bersama terkait mandeknya pembebasan lahan untuk pembangunan tol Padang-Pekanbaru, seksi I Padang-Sicincin. Hal ini diyakini mampu mengurai sengkarut persoalan tol.

”Saya berpikir kewenangan menjelaskan bagaimana tol ini berjalan adalah tim secara keseluruhan, dan BPN adalah bagian dari tim tersebut. Jika terjadi sebuah persoalan pada tim tersebut, tentunya harus berkoordinasi bagaimana mencari cara agar persoalan tersebut dapat diselesaikan,” ujar pengamat hukum dari Universitas Eka Sakti (Unes) Otong Rosadi kepada Padang Ekspres, kemarin (22/6).

Sejak awal, sambung Otong, banyak permasalahan dibagian pembebasan lahan dan untuk penyelesaiannya, tim percepatan pembebasan lahan tol harus segera melakukan koordinasi.

”Jika kita mendengar bagian dari tim tidak benar, seharusnya keseluruhannya juga dikaji. Apakah sudah berjalan secara benar atau belum. Jika kita melihat dari satu sisi, tentunya tidak bisa dilakukan semudah itu. Padahal, keseluruhan tim itu adalah sebuah sistem. Jika ada tim yang tidak maksimal, tentu kita duga ada sistem yang salah di dalam tim tersebut,” katanya.

Otong mendorong seluruh pemilik kebijakan pembebasan dan pengerjaan jalan tol duduk bersama dan sampaikan permasalahannya kepada publik agar semua kecurigaan dan polemik tersebut dapat diselesaikan dan tidak berkepanjangan.

”Kita mendorong agar BPN, Pemprov dan seluruh elemen yang terlibat dalam tol agar mau duduk bersama dan sampaikan apa yang sebenarnya menjadi persoalan. Misalkan melalui sebuah konferensi pers seluruh pihak bisa menyampaikan persoalan yang menghambat berjalannya tol di Sumbar. Bagaimanapun tim ini adalah kolektif kolegial, sehingga semuanya harus diselesaikan secara bersama-sama,” terangnya.

Hal sama juga disuarakan Ketua Komisioner Informasi (KI) Sumbar Noval Wiska. Menurut dia, pihak-pihak terkait soal tol khususnya BPN Sumbar, harus berani terbuka kepada khalayak umum tentang apa yang terjadi dengan proses penyelesaian tol Sumbar-Riau. Sebagai lembaga pemerintahan tidak seharusnya BPN menutup diri dari khalayak umum dan pemprov sebagai mitra kerja dalam pembangunan jalan tol tersebut.

”Keterbukaan akan melahirkan kepercayaan publik terhadap BPN. Namun jika BPN masih menutup diri kepada publik, tentunya hal tersebut dapat mengganggu kepercayaan masyarakat dalam proses ganti rugi,” ucapnya.

Ia mengatakan, informasi tol adalah informasi terbuka yang seharusnya dapat diketahui oleh masyarakat luas. ”Termasuk di dalamnya kendala yang dihadapi oleh BPN di lapangan. Sehingga setiap masalah yang dialami BPN, masyarakat dapat memahaminya,” ucapnya.

Baca Juga:  Akhir Agustus Ini, Seksi I Tol Sumbar Dilanjutkan

Noval mengatakan, akibat ketertutupan tersebut masyarakat dan media tidak mengetahui siapa yang lamban dalam proses penyelesaian jalan tol tersebut. Apabila BPN mau membuka informasi bisa jadi masyarakat menjadi menaruh simpati atas kinerja yang dilakukan BPN selama ini.

Sebagaimana diberitakan Padang Ekspres Senin (20/6) lalu, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy heran, sebenarnya tugas Pemprov Sumbar sejauh mana untuk tol ini. Pasalnya, BPN Sumbar sendiri sangat sulit diajak untuk berkoordinasi. Bahkan, pemprov sendiri tidak pernah diajak bersosialisasi ke masyarakat. ”Jadi, kesannya untuk tol ini jalan sendiri-sendiri,” tuturnya.

Tidak tuntas-tuntasnya proses ganti rugi pembebasan lahan Tol Padang-Pekanbaru terutama Seksi Padang-Sicincin (Seksi I) ini menjadikan pembangunan tol ini paling lambat se-Indonesia. ”Ya kalau memang lambat, memang seperti itu kondisinya,” ujarnya.

Meski begitu sebagai bagian dari Tim Percepatan Pembebasan Lahan Tol, Audy mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya mendorong percepatan ganti rugi lahan masyarakat tersebut. Untuk itu setiap persoalan di masyarakat harus diselesaikan dan di runut satu persatu.

Dari informasi yang dihimpun Padang Ekspres, terdapat sebanyak 86 NIS yang harus diselesaikan permasalahannya. Dominan, kunci percepatan penyelesaian lahan tersebut ditangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Sicincin, serta Panitia Pengadaan Tanah (P2T).

Permasalahan-permasalan yang harus diselesaikan tersebut menyangkut koordinasi, surat persetujuan ahli waris, verifikasi perbaikan, peninjauan lokasi, verifikasi lahan, dan verifikasi dokumen administrasi pemilik lahan, dan verifikasi untuk tahap validasi.

Sebelumnya, Padang Ekspres sudah berupaya mengkonfirmasikan persoalan jalan tol ini kepada Kakanwil BPN Sumbar, Saiful. Baik lewat telepon maupun WhatApps, namun tidak direspons biarpun handphone-nya aktif. Bahkan, Senin (20/6) Padang Ekspres mendatangi Kanwil BPN Sumbar.

Namun selama satu jam menunggu di pintu masuk Gedung Kanwil BPN Sumbar, tetap tak ada jawaban yang didapat. Bahkan saat Saiful keluar dari gedung tersebut, tak sepatah kata pun yang dikeluarkannya. Dia justru menghindar sambil memasuki kendaraannya dan langsung pergi. (cr1)