Kejati Diminta Ungkap Pihak Lain, Aset Tersangka Korupsi Tol Disita

22

Keseriusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi uang ganti rugi lahan tol di Taman Kehati, Padangpariaman, patut diapresiasi. Terlebih, Selasa (22/2) lalu Kejati Sumbar menyita aset milik tersangka BK dan SA. Aset itu diduga bersumber dari hasil uang ganti rugi lahan tol di Taman Kehati.

”Kita jelas mengapresiasi keseriusan Kejati Sumbar mengusut kasus dugaan korupsi uang ganti rugi lahan tol di Taman Kehati, Padangpariaman, sejauh ini. Bagaimanapun juga, kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi Sumbar dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. Makanya, harus diusut tuntas,” terang Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unand, Dr Edita Elda SH MH kepada Padang Ekspres di Padang, kemarin (23/2).

Cuma saja, Edita mendesak Kejati Sumbar untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol ini. Jika seandainya ada pihak lain yang terlibat, Kejati Sumbar harus juga ditetapkan sebagai tersangka. ”

Kita dorong kejaksaan untuk membuka kasus ini secara fair dan bersungguh-sungguh. Apakah ada pihak lain (yang terlibat) harus dituntaskan juga. Setelah itu jika berkas telah lengkap, segera limpahkan ke pengadilan agar segera disidang dan bisa terungkap seluruhnya,” tutur Edita.

Seperti diketahui, 13 orang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Antara lain, BK, MR, SP, KD, AH, SY, RF, SA, SS, YW, J, RN, dan US. Ke-13 tersangka telah diperiksa awal Desember lalu dan ditahan di Rutan Anak Air Padang.

Delapan dari 13 tersangka itu mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Padang. Kedelapan tersangka yakni SA, S, RN, J, RF, SY, YW, dan BK. Namun gugatan praperadilan mereka ditolak.

Penyelidikan terhadap kasus ini sebelumnya dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangpariaman. Lalu, penyidikan diambil alih Kejati Sumbar. Kejati Sumbar pun telah mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada Selasa (22/6) lalu.

Hasil penghitungan sementara, kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp 28 miliar. Kerugian ini diduga akibat uang pembayaran ganti rugi lahan tol yang telah digelontorkan negara diklaim oleh pihak yang tidak berhak sebagai penerima.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumbar Fifin Suhendra kepada Padang Ekspres menyebutkan, sejauh ini prosesnya sedang penyitaan aset yang ada kaitannya dengan tersangka BK dan SA. Aset yang disita dari tersangka BK berupa lapangan futsal di Korong Padangbaru, Nagari Paritmalintang. Lapangan futsal ini belum selesai dan masih dalam proses pengerjaan.

Selain itu, aset yang disita berupa satu unit motor dan dua kavling tanah. ”Tersangka BK ini diduga telah menerima aliran dana uang ganti rugi lahan tol di Taman Kehati senilai Rp 3 miliar. Dana ini kemudian dialirkan untuk membuat lapangan futsal, satu unit motor dan dua kavling tanah,” papar Fifin.

Sedangkan aset yang disita dari tersangka SA berupa rumah. ”Jadi, kita sekarang fokus ke pelacakan aset para tersangka karena modusnya langsung dialihkan menjadi aset atas nama orang lain. Namun, kita akan terus bergerak melacak dan menyita aset-aset yang memang sumbernya dari uang ganti rugi lahan tol itu,” imbuh Fifin.

Fifin mengungkap, pelacakan dan penyitaan aset ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Selain itu untuk melengkapi pemberkasan dan dasar untuk melengkapi barang bukti.

”Tahap satu atau penyerahan berkas ke penuntut umum sudah. Sekarang kita fokus melengkapi berkas dan menyita aset sebagai barang bukti. Jika berkas lengkap akan langsung kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti. Selanjutnya dilimpah ke pengadilan,” ujar Fifin.

Baca Juga:  Berkas Kasus Dugaan Korupsi KONI Dilimpahkan ke JPU

Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat pada Kementerian ATR/BPN Yagus Suryadi mengantarkan, hasil audit pengadaan tanah jalan tol ruas Padang-Pekanbaru seksi Kapalohilalang-Sicincin-Lubukalung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, Selasa (21/2).

Dokumen negara bersifat rahasia itu diantarkan langsung atas permintaan dari Suharizal, kuasa hukum dua orang pegawai BPN berstatus tersangka kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol di Taman Kehati, Padangpariaman yakni, berinisial RN dan J kepada Kementerian ATR/BPN.

”Benar saya mengantarkan surat (hasil audit pengadaan tanah jalan tol ruas Padang-Pekanbaru seksi Kapalohilalang-Sicincin-Lubukalung),” kata Yagus Suryadi kepada Padang Ekspres dengan singkat usai keluar dari Kantor Kejati Sumbar. Saat ditanya lebih lanjut, Yagus tidak banyak bicara dan langsung masuk ke dalam mobil untuk selanjutnya pergi meninggalkan Kantor Kejati Sumbar.

Kuasa Hukum Tersangka RN dan J, Suharizal mengatakan, pihaknya mengirim surat permintaan agar Menteri ATR/BPN mengirimkan hasil audit inspektorat Kementerian ATR/BPN kepada Kejati Sumbar dan BPKP Perwakilan Sumbar pada Rabu (26/1).

”Jadi, kami minta hasil audit versi Kementerian ATR/BPN ini diserahkan ke Kejaksaan agar terang kepastian hukum dua orang klien kami RN dan J. Selain itu bisa jadi second opinion bagi Kejaksaan dan BPKP Sumbar yang juga sedang memfinalkan hasil audit versi BPKP,” ungkap Suharizal.

Suharizal melanjutkan, dokumen hasil audit versi Kementerian ATR/BPN ini juga bisa menjadi pembanding bagi pihaknya dan kliennya.

”Kami tidak tahu apa isi hasil audit dari Kementerian itu. Paling tidak jika ada dua dokumen, bisa jadi pembanding. Begitu. Versi BPKP seperti apa versi Kementerian seperti apa. Jika tidak menguntungkan klien kami tidak apa-apa. Yang jelas ada kepastian,” sebut Suharizal.

Menanggapi hal itu, Kasi Penkum Kejati Sumbar Fifin Suhendra membenarkan Kejati Sumbar telah menerima dokumen hasil audit lahan tol versi Kementerian ATR/BPN dari Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat Kementerian ATR/BPN Yagus Suryadi.

”Benar kita telah terima tapi apa isinya saya tidak tahu. Tapi, kami dari Kejaksaan akan tetap berpatokan pada dokumen yang tetap menguntungkan penyidik dan kepentingan penyidikan. Yang jelas (dokumen itu) diterima dulu. Jika sebagai pembanding ya silakan,” ujar Fifin.

Seperti diketahui bahwa persoalan ini berawal saat adanya proyek pembangun tol Padang-Sicincin pada 2020. Negara menyiapkan uang sebagai ganti rugi bagi lahan yang terdampak pembangunan. Salah satu lahan terdampak adalah Taman Kehati di Paritmalintang, Padangpariaman. Namun, uang ganti rugi diterima oleh orang per orang.

Setelah diusut lebih jauh, ternyata diketahui bahwa Taman Kehati berstatus aset daerah dan tercatat pada bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Padangpariaman. Pasalnya, lahan itu termasuk dalam objek ketika Padangpariaman mengurus pemindahan Ibu Kota Kabupaten (IKK) ke Paritmalintang tahun 2007.

Pengadaan tanah dalam kegiatan pemindahan IKK saat itu dilengkapi dengan surat pernyataan pelepasan hak dari para penggarap tanah, serta dilakukan ganti rugi. Lahan akhirnya dikuasai Pemkab Padangpariaman dengan membangun kantor bupati (2010), hutan kota (2011), ruang terbuka hijau (2012), kantor Dinas PAU (2014), termasuk Taman Kehati (2014) berdasarkan SK Bupati seluas 10 hektare.

Lalu, pembangunan dan pemeliharaan Taman Kehati saat itu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Lingkungan Hidup, serta APBD Padangpariaman. (idr)