Kuota Haji 60 Ribu, 45 Ribu Jamaah Luar Saudi

75
ilustrasi haji. (net)

Kabar penyelenggaraan haji 2021 semakin terang. Pemerintah Arab Saudi bakal membuka kuota haji tahun ini sebanyak 60 ribu orang. Di mana, 45 ribu jamaah di antaranya dialokasikan untuk jamaah haji dari luar Arab Saudi.

Informasi soal kuota haji 2021 itu dilansir oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan, dia juga mendapatkan edaran dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi tersebut. Tetapi, dia mengatakan masih menunggu informasi resmi dari Kementerian Haji Arab Saudi.

”Kami masih terus koordinasikan dan tetap menunggu informasi resmi,” tuturnya, kemarin (23/5). Endang juga menegaskan, belum ada informasi resmi soal distribusi kuota haji untuk jamaah luar negeri. Termasuk, informasi apakah Indonesia bakal mendapatkan kuota haji atau tidak.

Di bagian lain, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Khoirizi H Dasir mengaku masih memastikan informasi soal pembagian kuota haji yang awalnya diposting oleh akun Twitter Haramain Info tersebut. ”Dan yang jelas informasi ini baru dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi,” tuturnya.

Khoirizi mengatakan, domain Kementerian Kesehatan Saudi lebih pada urusan protokol kesehatan. Sementara operasional haji menjadi kewenangan dari Kementerian Haji Saudi.
Untuk itu, dia menegaskan Kemenag masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Haji Saudi. Sedangkan informasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Saudi itu belum bisa menjadi dasar kebijakan Kemenag.

Dia mengungkapkan untuk bahan mitigasi penyelenggaraan haji di tengah pandemi, Kemenag bersyukur sudah ada harapan. ”Walaupun tidak sesuai keinginan kita semua dari sisi jumlah kuotanya,” jelasnya. Khoirizi belum bisa membeber perkiraan kuota haji Indonesia tersebut. Saat ditanya apakah nanti kuota haji Indonesia di sekitaran 10 ribu orang, dia hanya menjawab Aamiin.

Di dalam edaran Kementerian Kesehatan Saudi ada sejumlah ketentuan protokol kesehatan untuk jamaah haji dari dalam negeri Saudi maupun dari luar Saudi. Ketentuan untuk jamaah dari luar Saudi misalnya harus sudah divaksin dosis penuh dengan tipe atau merek vaksin yang disetujui Kerajaan Saudi.

Kemudian, menyerahkan bukti tes swab PCR negatif dari laboratorium terpercaya tidak lebih dari 72 jam dari pengambilan sampel. Kemudian, Saudi juga menegaskan jamaah yang tidak memiliki dokumen hasil swab PCR negatif itu dilarang masuk ke dalam pesawat. Selain itu juga ada prosedur setibanya di Mekkah dan selama mengikuti rangkaian ibadah haji.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan pihak Saudi terkait penyelenggaraan haji 2021 dan kemungkinan kuota jamaah dari tanah air. ”Menteri Luar Negeri Arab Saudi menyampaikan bahwa pembahasan masih terus dilakukan untuk pengaturan haji tahun ini,” ujar Retno dari New York, Kamis (20/5) waktu setempat.

Mengacu aturan umrah, salah satu syarat dari Arab Saudi adalah jamaah harus menjalani suntik vaksin Covid-19 terlebih dahulu. Jenis vaksin yang diterima hanya yang sudah di-approve Saudi, seperti Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Sebelumnya, Kemenag RI sudah menyiapkan sejumlah skenario hingga mitigasi bila ada jamaah haji yang diberangkatkan pada 2021.

Biarpun, Kemenag sendiri belum menerima kepastian untuk pemberangkatan haji 2021. ”Tapi kita terus berharap agar kita dapat memberangkatkan jamaah haji. Karenanya, kami terus mempersiapkan berbagai skenario, serta mitigasinya, termasuk alur pergerakan jamaah, jika ada pemberangkatan,” ucap Sekretaris Ditjen PHU Kemenag, Ramadan Harisman dalam keterangan tertulis, beberapa waktu lalu.

Ramadan menyebut, penyelenggaraan haji saat pandemi Covid-19 diperlukan protokol kesehatan ketat. Di mana, alur pergerakan jamaah pun disusun dengan tujuan untuk memastikan keselamatan dan keamanan. ”Alur pergerakan ini meliputi delapan tahapan yang harus dilalui jamaah selama melaksanakan ibadah haji,” terang dia.

Baca Juga:  Jon Kinoi, Sopir Viral dalam Evakuasi Bus Gracias di Kelok 44

Pertama, vaksinasi Covid-19 dan meningitis. Selama di asrama haji wajib menjalankan karantina selama 3×24 jam yang sebelumnya telah menjalani swab antigen. Setelah tiga hari dilakukan tes PCR swab kembali untuk jamaah. Bila hasilnya negatif akan diberangkatkan, dan jika positif diharapkan melakukan isolasi mandiri di asrama haji.

Pascaberangkat, jamaah akan turun di Jeddah dan melakukan karantina di Mekkah selama 3×24 jam. Setiap hotel kapasitas jamaah maksimal dua orang setiap kamar. ”Setelah dikarantina selama 3 x 24 jam, jamaah haji akan tes PCR swab kembali. Jika hasilnya negatif, pada hari ke-4 jamaah bisa melaksanakan umrah. Jika hasilnya positif, akan dilakukan isolasi mandiri pada hotel di Mekkah,” kata dia.

Menurut dia, jamaah haji yang akan melaksanakan umrah wajib diberangkatkan dengan menggunakan bus menuju tempat miqat dengan prokes yang ditentukan Pemerintah Saudi. Selama di Makkah, selain umrah wajib dan thawaf Ifadhah di Masjidil Haram, jamaah diberikan kesempatan ke Masjidil Haram selama tiga kali. Pelaksanaannya tetep menerapkan protokol yang ada. Untuk pergerakan jamaah saat puncak ibadah haji akan menyesuaikan dengan ketentuan di Arab Saudi.

Sewaktu di Madinah, jamaah ditempatkan pada hotel-hotel yang telah ditentukan dan tinggal selama tiga hari. Artinya, tidak ada pelaksanaan Shalat Arbain. Sebelum pulang ke Indonesia, jamaah di-swab PCR. Bila positif dilakukan isolasi mandiri di hotel kawasan Madinah. Terakhir, jamaah di-swab antigen setibanya di Indonesia. Bila negatif akan dipulangkan ke daerahnya dan melakukan karantina mandiri di rumah. Jika positif, isolasi mandiri di asrama haji.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menyampakan sejumlah saran kepada pemerintah terkait pemberangkatan jamaah haji Indonesia di masa pandemi Covid-19. Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memberangkatkan jamaah haji Indonesia. Salah satu aspek utama yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah saat ini adalah keselamatan jiwa jamaah serta risiko penularan Covid-19.

”Dalam konteks ibadah haji, sekalipun pemerintah Arab Saudi membuka haji dan Indonesia mendapatkan porsi namun harus diperhatikan potensi yang menularkan atau tidak. Negara boleh memberikan pembatasan, serta meminimalisirkan kontak,” kata Ni’am dikutip dari laman resmi Kemenag, baru-baru ini.

Menurut Ni’am, pemerintah tentu menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan tersebut. Makanya, pemerintah perlu mempertimbagkan indikator kesehatan dengan ahli yang memiliki kompetensi dan profesionalitas, selanjutnya kredibilitas.

”Kalau seandainya pun Saudi membuka haji untuk Indonesia tetapi menurut pendekatan kesehatan potensi tinggi terhadap penularan dan mutasi virus lebih ganas misalnya, maka kita tidak boleh memaksakan penyelenggaraan haji. Biarkan regulasi istithaah yang diterapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama,” saran dia.

Baru-baru ini, Pemerintah Arab Saudi kembali membuka penerbangan internasional pada 30 destinasi, termasuk rute Jakarta-Jeddah mulai 17 Mei 2021 pukul 01.00. Dilansir kantor berita Saudi Press Agency (SPA), Senin (17/5), Kemendagri Arab Saudi memutuskan kembali membuka penerbangan internasional melalui 43 bandara internasional di 30 negara.

Hal itu diputuskan setelah pencabutan larangan bepergian bagi penduduk di luar Arab Saudi. Saudi Airlines mengkonfirmasi akan mengoperasikan 153 penerbangan terjadwal setiap pekannya dari Riyadh dan sebanyak 178 penerbangan dari Jeddah. (wan/jpg)

Previous articleKurangi Keramba di Danau Maninjau, Ini yang Dilakukan DKP Sumbar
Next articleUMKM dan Inovasi Pasar