Wapres: Tatap Muka Hanya Daerah Hijau

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. (IST)

Tingkat penularan Covid-19 pada anak-anak tidak bisa dianggap enteng. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa saat ini sekitar 1.851 anak di Indonesia menjadi korban keganasan virus korona itu.

Keterangan tersebut disampaikan Ma’ruf dalam seminar nasional yang digelar oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP FKDT), kemarin (24/6). Menurut dia, dampak pandemi Covid-19 bagi anak-anak, termasuk murid di madrasah perlu menjadi pembahasan serius.

Ma’ruf menuturkan, saat ini tercatat sekitar 1.851 anak di Indonesia menjadi korban virus korona. ”Hal ini merupakan peringatan bagi kita semua,” katanya. Semua pihak harus memiliki perhatian dan perspektif perlindungan anak-anak di tengah pandemi. Termasuk di dalam pemberlakuan new normal atau tatanan baru, juga harus memperhatikan keamanan anak-anak dari virus korona.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menuturkan, selama ini pemerintah konsentrasi pada penanggulangan penularan Covid-19. Apalagi penyakit ini memiliki tingkat penularang yang sangat tinggi. Selain itu juga belum tersedia vaksin serta obat Covid-19.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memutus penyebaran virus itu adalah menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Salah satunya adalah jaga jarak fisik dan sosial. “Akibatnya anak-anak di sekolah umum atau madrasah terpaksa tidak bisa belajar secara reguler (di kelas, red),” jelasnya. Sebagai gantinya anak-anak belajar dari rumah masing-masing. Supaya para murid dan guru terlindungi dari potensi penularan sekaligus mencegah penyebaran virus korona.

Ma’ruf menuturkan setelah sejumlah daerah menunjukkan penurunan tingkat penyebaran Covid-19, pemerintah menyiapkan protokol tatanan kenormalan baru. Sehingga masyarakat bisa kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19. Tatanan kenormalan baru ini termasuk juga dimulainya kegiatan belajar mengajar di sekolah, madrasah, maupun di pesantren.

Dia menegaskan pertimbangan untuk dapat memulai kegiatan belajar mengajar tatap muka adalah kriteria tingkat keamanan pandemi Covid-19. “Hanya daerah yang masuk zona hijau yang dapat memulai kegiatan persekolahan secara tatap muka,” tuturnya. Selain zona tersebut, pelaksanaan protokol kesehatan dalam kenormalan baru akan terus dievaluasi.

Ma’ruf juga mengatakan, pemerintah ingin memastikan kegiatan pembelajaran tatap muka di wilayah zona hijau Covid-19 menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Di antaranya, tes kesehatan bagi siswa. Sebab tidak menutup kemungkinan sekolahnya di zona hijau, namun siswanya berasal dari zona merah atau lainnya. Ketentuan ini khususnya berlaku bagi pesantren atau lembaga pendidikan berasrama. Sebab para anak didiknya berasal dari lintas daerah.

Ma’ruf mengakui pembukaan kegiatan sekolah atau madrasah sekaligus perlindungan kesehatan dari Covid-19 menjadi dilema yang sangat sulit bagi pemerintah. Hasil studi di sejumlah negara menyebutkan, Covid-19 menimbulkan dampak jangka Panjang. Sementara pendidikan harus memberikan keamanan, perlindungan, sekaligus harapan untuk masa depan.

Selain itu Ma’ruf menyebutkan, pemberlakuan belajar dari rumah juga tidak efektif dan menimbulkan persoalan ketidaksetaraan. “Banyak rumah tangga yang tidak dapat memiliki akses terhadap internet,” jelasnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 lalu, ada sekitar 61 persen anak tidak memiliki akses internet di rumahnya.

Ketua Umum DPP-FKDT Lukman Hakim mengatakan, pemerintah juga perlu memperhatikan madrasah diniyah. Sebab, saat ini jumlah madrasah diniyah atau madin mencapai 86 ribuan unit. Kemudian, jumal pengajar atau ustad sekitar 600 ribu dan siswa atau santrinya mencapai 6,3 jutaan. Menurut dia munculnya pandemi Covid-19 menjadi keprihatinan sekaligus tantangan. Baginya pendidikan keagamaan tidak boleh berhenti. “Madrasah diniyah harus melakukan adaptasi,” katanya.

Dia lantas menyebutkan apakah madin juga harus menjalankan pembelajaran jarak jauh atau online layaknya sekolah formal. Jika diharuskan menjalankan pendidikan online, tentu harus memperhatikan kondisi di lapangan. Apalagi saat ini banyak madin yang berada di pelosok daerah dan sulit akses internet. “Bagaimanapun tantangan ini harus dicarikan solusinya,” tandasnya.

Kemendikbud Siapkan Modul
Kemendikbud tengah menyiapkan modul-modul khusus bagi 94 persen siswa yang nantinya masih akan menjalani pembelajaran dari rumah. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Kabalitbang dan Perbukuan) Totok Suprayitno mengungkapkan, modul ini akan dibuat menarik sehingga bisa mengurangi kebosanan anak. Terlebih bagi anak yang terpaksa belajar sendiri atau minim panduan dari guru.
“Modul akan dibuat baik untuk belajar daring maupun luring,” ujarnya .

Modul tersebut, kata dia, bakal disusun dengan mengedepankan pendekatan project-based learning atau activity-based learning. Harapannya, dapat lebih memandu anak agar tidak memahami konsep sebatas yang tertuang di buku teks saja. Tapi, juga memandu anak bagaimana cara belajar dan memahaminya lebih mendalam. “Ini tentunya bukan satu-satunya solusi, tetapi bagian dari upaya untuk membantu anak bisa belajar,” ungkap Totok.

Khusus untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) atau yang tidak terjangkau internet, Kemendikbud akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk pendistribusian modul-modul cetak. Sehingga, siswa dapat terbantu untuk belajar selama di rumah.

Di sisi lain, ia juga menyinggung tentang efektivitas belajar dari rumah selama masa pandemi. Pihaknya telah melakukan survei secara daring dalam rentang waktu 13-22 Mei 2020, dengan responden 38.109 siswa dan 46.547 orangtua pada seluruh jenjang pendidikan di seluruh provinsi di Indonesia.

Survei kemudian dilanjutkan pada 18 Mei-2 Juni 2020. Bekerja sama dengan UNICEF, Kemendiskbu melakukan survei melalui layanan SMS gratis terhadap 1.098 siswa dan 602 orangtua, terutama yang berdomisili di daerah 3T. Dari hasil survei tersebut, baik di wilayah 3T maupun non-3T, sebanyak 96,6 persen siswa belajar sepenuhnya dari rumah.

“Hampir 90 persen orangtua mendampingi anaknya belajar dari rumah di semua jenjang pendidikan,” papar Totok. Menurutnya, hal ini merupakan hal yang positif karena orang tau memiliki peran cukup sentral dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Meski, ada keluhan yang cukup menonjol soal ketidakpahaman materi ajar.

Kemudian, sebanyak 3,3 persen siswa masih ada yang belajar bergantian di rumah dan di sekolah dan 0,1 persen siswa harus belajar penuh dari sekolah karena tidak ada yang mendampingi belajar dari rumah. Jaringan internet yang tidak memadai menjadi salah satu alasan sehingga sejumlah siswa melakukan pembelajaran dari rumah dan di sekolah secara bergantian. Selain itu, survei menunjukkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi.

“Siswa-siswa tersebut berdomisili di wilayah 3T yang tidak terdampak Covid-19,” jelasnya.
Selain itu, yang menjadi sorotan lainnya ialah masih banyaknya guru yang hanya memberikan penugasan mengerjakan soal-soal saja. Hal ini dikhawatirkan bakal membuat anak kehilangan konsep inti dari kurikulum yang seharusnya dikuasai lebih dulu.

Di bagian lain, persiapan dimulainya semester baru bagi pendidikan tinggi juga tengah dilakukan. Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam mengatakan, pembelajaran masih akan dilaksanakan secara daring. Karenanya, bakal ada penyempurnaan di sejumlah aspek termasuk proses pembelajaran oleh dosen.

“Para dosen kami beri pelatihan akademisi atau vokasi selama satu bulan sejak 18 Juni 2020 mengenai bagaimana cara pembelajaran daring yang efektif hingga menghemat pulsa,” paparnya.

Namun, bagi kegiatan yang tidak memungkinkan dilakukan secara daring seperti praktikum ataupun penelitian untuk tugas akhir, pihaknya memberikan izin bagi universitas untuk membuka laboratorium atau bengkel. Dengan catatan, wajib menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Hal tersebut diamini oleh Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendibud Wikan Sakarinto. Pada awal tahun ajaran baru nanti, seluruh pendidikan vokasi bakal difokuskan pada materi. Sehingga dilakukan secara daring selama tiga bulan pertama.

Sementara praktikum akan diterapkan setelahnya. Itu pun, dengan protocol kesehatan yang telah ditetapkan. “Kita minta perguruan tinggi untuk mendetilkan juga protocol kesehatan di bengkel seperti apa. lalu didiskusikan dengan kami,” tegasnya.

Kondisi tidak Memburuk
Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa ancaman Covid-19 di Indonesia belum berakhir. Bahkan, kasus konfirmasi positif meningkat di sejumlah daerah. beberapa provinsi juga masih tinggi angkanya. Meskipun demikian, pemerintah yakin pandemi tersebut bisa segera dikendalikan dengan baik, bila ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

”Kita semakin optimistis karena datanya semakin baik tetapi kita juga harus tetap waspada,” terangnya di Istana Merdeka kemarin. Data sebagai bahan analisis kondisi dinilai sudah cukup komplet saat ini. Karena itu, bila sebuah daerah hendak masuk ke dalam era kenormalan baru, harus memperhatikan data-data itu terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

Menurut Presiden, bagaimanapun masyarakat memiliki peran besar dalam menekan jumlah kasus dan mencegah penularan Covid-19. Karena itu, dia berulang kali mengampanyekan budaya disiplin menjaga jarak, mengenakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. “Saya minta juga agar masyarakat saling mengingatkan untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” lanjutnya.

Ketua tim pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Prof Wiku Adisasmito membandingkan kondisi di Indonesia dengan negara-negara lain. berdasarkan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. “Posisi Indonesia dibanding dengan negara lainnya ternyata secara ekonomi dan kesehatan, kita tidak lebih buruk daripada yang lainnya,” urainya. (wan/mia/byu/tau/jpg)