Mendagri Pastikan Pilkada sesuai Jadwal

Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan kepada Satgas Covid-19 Provinsi Sumbar, di Padang, tadi malam (25/8). (IST)

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 yang rencana dilaksanakan 9 Desember mendatang, dipastikan tidak akan diundur. Meskipun ada permintaan sebagian pihak kalangan pilkada diundur, lantaran mengingat masih belum melandainya wabah pandemi Covid-19.

Hal itu ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian didampingi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Anggota DPR RI Komisi II Guspardi Gaus, usai Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan kepada Satgas Covid-19 Provinsi Sumbar, di Padang, tadi malam (25/8).

”Kita tetap pada posisi 9 Desember mendatang. Karena kita sudah rapatkan di DPR RI kan mewakili suara rakyat juga. Kemudian komunikasi saya juga dengan DPD RI, para pimpinan DPD RI ini juga saya lakukan komunikasi. Mereka bisa memahami,” ungkapnya.

Eks Kapolri ini mengakui bahwa memang ada beberapa pihak yang meminta agar Pilkada Serentak tahun 2020 diundur. Tapi, Tito mempertanyakan kapan waktunya jika seandainya pilkada diundur. Sebab, belum ada jaminan bahwa angka kasus Covid-19 bisa melandai.

”Pertanyaan kita mau diundurnya kapan. 2021 jamin ga (kasus Covid-19) akan bisa melandai. Kalau ga bisa jamin berarti undur lagi 2022. Jamin ga 2022 bisa melandai gitu. Kita belajar Spainish Flu tahun 1917 meledak. Ledakan keduanya tahun 1918 dan korban terbesar Amerika Serikat. Tiga tahun sampai 1920,” sebutnya.

”Nah, akan kita plt kan terus (para kepala daerah). Kalau di-plt kan terus yang paling senang Kemendagri sebetulnya, karena saya bisa milih-milih orang (untuk jadi plt kepala daerah),” sambungnya.

Menurut Tito, jika itu dilakukan maka akan tidak bagus. Oleh sebab itu, pilkada saat pandemi sebagai sarana untuk memilih kepala daerah yang mampu menangani pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Diharapkan bakal calon kepala daerah adu ide atau gagasan penanganan Covid-19.

”Saya ingin muncul pimpinan kepala daerah yang legitimat dipilih oleh rakyatnya sehingga kuat. Makanya, saya ingin muncul adu ide atau adu gagasan dan adu berbuat dari para calon kepala daerah soal penanganan pandemi Covid-19,” katanya.

Lebih lanjut Tito mengatakan, pilkada serentak tahun 2020 bukan merupakan bagian terpisah dari penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, pilkada harus menjadi momentum untuk bisa bergerak maksimal dalam menghadapi pandemi Covid-19 untuk menggerakkan mesin-mesin daerah.

”Kenapa? Karena ada 270 daerah di Indonesia yang akan melakukan pilkada dan sembilan tingkat provinsi. Sumbar salah satunya. Kalau 270 daerah dan 9 provinsi itu semuanya bergerak dalam penanganan pandemi Covid-19, maka otomatis akan bisa menstimulasi 278 daerah yang tidak melaksanakan pilkada,” paparnya.

Baca Juga:  Satu Orang Sembuh, 10 Orang Positif Covid-19 di Tanahdatar

”Nah saat ini momentum emas bagi kita untuk kita bisa menghadapi pandemi Covid-19, kalau setting-nya benar. Kalau settingnya tidak benar, akan menjadi klaster baru, karena akan menjadi kerumunan massa,” ujarnya.

Dia menyatakan, penanganan pandemi Covid-19 berbicara soal kendali sosial. Mesin pemerintah pusat bergerak harus 50 persen. Untuk itu, perlu ada dukungan dari semua jajaran pemerintah daerah. ”Apakah cukup diimbau? Oke diimbau iya. Didorong iya didorong. Tapi momentum pilkada itulah momentum power struggle. Momentum pertarungan untuk merebut kekuasaan. Di dalam politik dan sistem demokrasi itu tidak masalah. Selagi digunakan dengan cara-cara yang benar,” ujarnya.

”Nah, karena banyak kepentingan untuk power struggle. Momentum itu harus kita manfaatkan. Menjadi momentum untuk mendorong mesin daerah bergerak menangani pandemi. Caranya dengan melakukan settingan semua aturan dan perlindungan penanganan pandemi Covid-19, dimasukkan dalam proses pilkada,” sebutnya.

Sementara itu, Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI masih dalam posisi menolak penyelenggaraan pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2020 di 270 daerah, yaitu 9 pilkada provinsi, 224 pilkada kabupaten dan 37 pilkada kota, melibatkan lebih dari 150 juta warga Indonesia.

Hal tersebut diungkap Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dalam acara diskusi Empat Pilar MPR RI, bertajuk ”Pilkada Serentak, Menghidupkan Semangat Kebangsaan di Tengah Pandemi Covid19”, di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8).

”Sampai kini, Komite I DPD RI masih menolak penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Kami berpandangan daerah-daerah yang selama ini relatif aman dari pandemi Covid19, kini justru meningkat rakyat yang terpapar Covid19. Saya mau tegaskan, kesehatan rakyat jauh lebih penting ketimbang pilkada,” kata Fachrul, saat berdiskusi bersama Wakil Ketua dan Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera dan Yanuar Prihatin, serta pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe.

Menurut Anggota MPR RI dari kelompok DPD RI ini, jika pilkada serentak tetap dilangsungkan, ini berarti lebih dari 150 juta rakyat kesehatannya dalam keadaan terancam terpapar Covid-19 dalam pilkada dengan sendirinya menjadi klaster baru Covid19. ”Tapi, rezim yang saat ini berkuasa tak pernah melihat pilkada di saat pandemi sebagai ancaman untuk masyarakat,” tegas Fachrul. (i)