Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi

Kualitas demokrasi Indonesia dinilai mengalami penurunan. Itulah hasil survei yang dirilis Indikator Politik, kemarin (25/10). Penurunan kualitas demokrasi juga berdampak pada merosotnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap sistem tersebut.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi menyatakan, mayoritas masih mendukung demokrasi, yakni 62,4 persen. Namun, bila dibandingkan dengan survei Februari lalu, terjadi penurunan cukup signifikan. Saat itu dukungan pada demokrasi mencapai 72,9 persen. Jumlah warga yang menilai kualitas demokrasi Indonesia memburuk juga lumayan tinggi. “Sebanyak 36 persen menyatakan Indonesia kurang demokratis,” ujarnya dalam rilis yang disampaikan secara daring.

Meski tidak mencapai 50 persen, Burhanudin mengingatkan bahwa jumlah tersebut menjadi alarm jika dibandingkan dengan yang menilai demokrasi Indonesia semakin baik. Hanya ada 17,7 persen yang menyebut lebih baik. “Yang mengatakan memburuk lebih besar daripada yang bilang lebih demokratis,” katanya.

Persepsi itu, lanjut dia, didukung sejumlah indikator lain yang ditanyakan kepada responden. Mayoritas responden menilai berdemonstrasi agak lebih sulit, aparat semakin bertindak semena-mena, dan orang semakin takut menyatakan pendapat (data di grafis).
Yang menarik, kata dia, suara-suara tersebut juga muncul dari demografi masyarakat yang mendukung partai pemerintah. Mengenai persepsi penurunan kualitas demokrasi, misalnya, 60 persen simpatisan Nasdem dan 63 persen simpatisan PPP menyatakan persetujuan.

Baca Juga:  Menteri Pertama Jokowi Terjaring OTT

Politikus Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menuturkan, persepsi publik dalam survei terbilang wajar. Hal itu tidak terlepas dari fenomena belakangan. Contohnya, makin banyak orang yang ditangkap hanya karena berbeda pendapat lewat jerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Pemerintah menggunakan UU ITE secara berlebihan,” tegas mantan Sekjen Demokrat tersebut.

Hinca mengakui, pada era Presiden SBY, memang ada upaya represif aparat. Namun, SBY tidak sampai memidanakan yang berbeda pendapat. “Pada era Pak SBY, tidak ada satu pun yang berujung kriminalisasi menyatakan pendapat,” jelasnya.

Di sisi lain, politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menilai situasi demokrasi di Indonesia masih baik. Buktinya, demonstrasi masih bisa dilakukan masyarakat hampir setiap hari. “Di Thailand kan ada larangan. Apalagi, di Myanmar demo ga bisa,” ungkap dia.

Eva menilai aparat tidak berbuat semena-mena. Represivitas aparat merupakan salah satu upaya meminimalkan persebaran Covid-19. “Kalau dilos (dibiarkan), kasus terpapar naik. Yang disalahin pemerintah,” tandasnya. (far/c14/bay/jpg)