BKN Terbitkan Pedoman Penjatuhan Sanksi Bagi ASN yang Nekat Mudik

Presiden Jokowi menetapkan larangan mudik bagi seluruh masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. (Foto: Twitter @jokowi)

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan surat edaran (SE) pedoman penjatuhan sanksi bagi ASN yang keluar daerah atau mudik pada masa pandemi Covid-19.

SE Kepala BKN Nomor 11/SE/IV/2020 itu, diterbitkan menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, dan SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“SE Kepala BKN tersebut pedoman bagi instansi pemerintah dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik, dan untuk meningkatkan kedisiplinan ASN pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19,” jelas Plt. Kepala Biro Humas BKN, Paryono melalui rilisnya, Minggu (26/4).

Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah, kata Paryono, diminta memantau dan mengawasi aktivitas ASN, khususnya terkait pergerakan atau kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik.

“PPK diminta menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN yang nekat berpergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik,” ingatnya.

Dalam SE tersebut jenis pelanggaran disiplin berupa aktivitas keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dibagi ke dalam tiga kategori.

Pertama, ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik mulai 30 Maret 2020 atau saat diterbitkannya SE MenPANRB Nomor 36 Tahun 2020.

Kedua, ASN yang bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai 6 April 2020 atau saat diterbitkannya SE MenPANRB Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan SE MenPANRB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Ketiga, ASN yang bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai 9 April 2020 atau saat diterbitkannya SE MenPANRB Nomor 46 Tahun 2020.

Menurut Paryono, sanksi bagi ASN yang melanggar dibagi dua tingkatkan. Pertama, telah disampaikannya imbauan agar tidak melakukan kegiatan mudik bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam SE MenPANRB 36 Tahun 2020, maka dinilai membawa dampak atau akibat pada unit kerja sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.

Kedua, telah ditetapkannya larangan ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi ASN sebagaimana dimaksud SE MenPANRB Nomor 41 Tahun 2020 dan SE MenPANRB Nomor 46 Tahun 2020, maka dinilai membawa dampak atau akibat bagi instansi atau pemerintah/negara sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Tata cara penjatuhan hukuman disiplin, katanya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah wajib melakukan entri data hukuman disiplin terhadap PNS yang melanggar disiplin atas larangan ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi ASN ke dalam aplikasi SAPK pada alamat web https://sapk.bkn.go.id.

“Surat Edaran ini mulai berlaku sejak ditetapkan, yakni 24 April 2020, sampai dengan berakhirnya masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan pemerintah,” tegas Paryono.(esg)