Angka Kematian Sumbar Lampaui Nasional

Sumbar tercatat sebagai daerah dengan tingkat kematian tertinggi akibat Covid-19. (INTERNET)

Kasus terkonfirmasi positif virus korona (Covid-19) di Sumbar sejak pertama kali dilaporkan pada Sabtu (28/3) lalu, belum menunjukkan tanda-tanda mereda memasuki pekan kelima ini. Bahkan, kemarin (27/4) bertambah 19 kasus menjadi 121 kasus positif Covid-19.

Lebih memprihatinkan lagi, angka kasus kematian pasien positif Covid-19 di Sumbar sebesar 11,6 persen (14 kasus) ternyata lampaui nasional hanya 8,4 persen. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Cabang Sumbar, dr Akmal Mukriady Hanif menyebutkan bahwa di awal pandemi Covid-19 ini, negara mempunyai dua pilihan yaitu fight it hard now (berjuang keras sekarang) atau we will suffer a massive epidemic/pandemic (kita akan menderita wabah massif ).

”Namun, pada akhirnya negara atau pemerintah pusat memilih opsi nomor dua, dan itulah yang kita rasakan sekarang betapa massifnya peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19,” ungkap dr Akmal kepada Padang Ekspres, Senin (27/4).

Dalam penatalaksanaan epidemi atau pandemi wabah, menurut dia, semua upaya yang dilakukan bertujuan bagaimana menurunkan puncak kurva kasus. Semakin intensif upaya yang dilakukan, semakin cepat kurva menjadi landai dan ini juga tergantung kepada kapasitas pelayanan kesehatan yang berbeda-beda di masing-masing daerah.

Dari contoh beberapa negara melakukan upaya yang intensif untuk memutus rantai penularan dengan melakukan isolasi kasus, karantina di rumah, pakai masker, cuci tangan dan social distancing. Upaya ini bila dilakukan oleh lebih dari 70 persen populasi atau penduduk ternyata sangat efektif, secara bermakna dapat menurunkan puncak kurva.

”Apa yang menjadi problem kita? Ada tiga kemungkinan yang menjadi problem kita yaitu pertama underdiagnosis, di mana kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 masih jauh dari jumlah yang sebenarnya. Kedua, kapasitas pelayanan kesehatan kita masih sangat rendah, mencakup jumlah dokter, jumlah tempat tidur rumah sakit, jumlah tempat tidur ruang rawat intensif (ICU) dan jumlah APD. Ketiga, strategi contigency plan yang akan dijalankan harus jelas dan konsisten,” terangnya.

Data dari 11 negara di Asia Tenggara per Sabtu (25/4), menurut dia, memperlihatkan jumlah rasio tes Covid-19 di Indonesia masih sangat rendah dan menempati ranking terbawah, yaitu 235 tes per 1 juta penduduk. Jauh lebih rendah dibandingkan Brunei Darussalam 28.413 tes per 1 juta penduduk dan Singapura 16.203 tes per 1 juta penduduk.

”Padahal secara iklim dan genetik kita tidak berbeda dengan mereka, tetapi ada perbedaan dari kesigapan pemerintahnya, sistem kesehatan sebelumnya, karakter masyarakatnya dan kemampuan kita untuk melakukan tes,” imbuhnya.

Selain underdiagnosis, kapasitas pelayanan kesehatan juga masih sangat kurang. Pertama, rasio dokter di Indonesia hanya 4 per 10 ribu penduduk, jauh kurang dibandingkan dengan rasio dokter di Singapura 23 per 10 ribu penduduk, Malaysia 16 per 10 ribu penduduk. Dalam hal rasio dokter ini, Indonesia menduduki ranking terbawah di bawah Timor Leste dan Laos.

Rasio tempat tidur rumah sakit di Indonesia, sambungnya, juga masih sangat rendah yaitu 12 tempat tidur per 10 ribu penduduk, di bawah Brunei Darussalam 28 per 10 ribu penduduk, Singapura 24 per 10 ribu penduduk dan Malaysia 19 per 10 ribu penduduk.

Jika dilihat dari rasio tempat tidur ICU rumah sakit per 100 ribu penduduk, Indonesia hanya mempunyai 3 tempat tidur ICU rumah sakit per 100 ribu penduduk, di bawah Brunei Darussalam dengan 13 ICU bed per 100 ribu penduduk, Singapura 12 per 100 ribu penduduk dan Thailand dengan 11 ICU bed per 100 ribu penduduk. ”Karenanya jika 5 persen dari kasus Covid-19 yang memerlukan ruang rawat intensif, tetapi dia tidak mendapatkannya maka banyak kasus akan meninggal,” katanya.

Bagaimana Sumbar? Dengan jumlah penduduk sebanyak 5,5 juta jiwa, jika dipakai rasio tersebut, menurut Akmal, maka jumlah dokter di Sumbar seharusnya sebanyak 2.200 orang tenaga dokter, tersedia 6.600 tempat tidur rumah sakit dan 165 tempat tidur ICU. ”Apakah jumlah ini tersedia di Sumbar sesuai standar nasional? Saya belum mendapatkan data pasti, tapi sepertinya kita belum mencapai standar minimal nasional itu,” sebutnya.

Sekaitan mitigation strategy, Akmal menilai, walaupun wabah pandemi Covid-19 ini bukan wabah bencana alam, tetapi secara micro health system, harus diperlakukan seperti wabah bencana alam. ”Kalau manajemen bencana alam jelas siklusnya yaitu mitigasi, fast response, late respose dan kemudian rehabilitasi, frame time-nya jelas dan terukur.

Nah, walaupun wabah pandemi Covid-19 ini bukan wabah bencana alam yang masih berlangsung, maka untuk menghindari kematian massal diharapkan semua siklus penanganan bencana tersebut harus diperlakukan sama. Mulai dari mitigasi, fast response, late response dan rehabilitasi,” paparnya.

Secara micro health system, prinsip siklus bencana di mana pelaksanaan harus berjalan secara paralel meliputi mitigasi, fast response, late response dan rehabilitasi. Alur komando harus jelas dengan sistem yang jelas dan tegas. ”Pada kondisi bencana tidak ada ruang diskusi panjang lebar, otoriter kadang dibutuhkan dan keputusan selalu berdasarkan skala prioritas.

Pengaturan SDM selalu mempertimbangkan potensi bahaya yang masih mengancam. Jadi semua relawan yang terjun akan punya risiko terdampak Covid-19. Nah, pertimbangan untung rugi dan prioritas di fokuskan pada menolong orang sebanyak mungkin dari ancaman kematian dan penderitaan. Oleh karena itu, butuh kepemimpinan yang kuat dan harus dilakukan secara bersama oleh seluruh elemen bangsa,” tegasnya.

Dalam menghadapi situasi ini, sangat penting dipahami prinsip bencana, bukan kondisi normal. Strategi yang dijalankan jelas akan mengakibatkan dampak yang luas yaitu kehancuran tatanan ekonomi, sosial dan politik. Strategi yang harus dijalankan sebetulnya kalau disederhanakan hanya dua saja yaitu memutus rantai penularan dan meningkatkan kapasitas sistem pelayanan kesehatan.

Dokter spesialis paru itu mengatakan, memutus rantai penularan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu zero contact, lakukan karantina wilayah, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan memakai masker, physical distancing dan cuci tangan. Serta, lakukan tes massif untuk selanjutnya dilakukan tracing, clustering and containing.

”Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dengan tiga cara yaitu, meningkatkan jumlah bed, jumlah ruang isolasi, jumlah ventilator, sistem pembiayaan, dan pengadaan obat efektif. Lalu, meningkatkan jumlah dan kemampuan SDM kesehatan dan jumlah APD. Dan terakhir, menyediakan tempat isolasi, menyempurnakan dan melaksanakan sistem tracing, clustering and containing dengan maksimal,” tukasnya. (i)