Baru Empat Kabupaten/Kota Serahkan Data

Ilustrasi bantuan. (INTERNET)

Empat kabupaten dan kota telah menyerahkan data masyarakat terdampak Covid-19 sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT) Provinsi kepada Dinas Sosial Sumbar, kemarin (27/4). Keempatnya adalah, Pariaman, Padangpanjang, Sawahlunto, dan Agam.

”Empat kabupaten dan kota itu sudah menyerahkan, selain itu belum. Besok (hari ini, red) kita lihat valid atau tidak validnya. Kalau sudah dinyatakan valid ya Rabu besok (29/4) mudah-mudahan bisa ditransfer untuk langsung dikirim lewat pos,” kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit kepada Padang Ekspres, tadi malam.

Mantan Bupati Pessel dua periode itu merinci, jumlah penerima BLT Provinsi untuk Pariaman sebanyak 2.142 KK, Padangpanjang 705 KK, Sawahlunto 665 KK, dan Agam sebanyak 10.857 KK. ”BLT dari Provinsi ini akan disalurkan untuk dua bulan sekaligus April dan Mei, nilai sebesar Rp 1.200.000 per KK. Selanjutnya nanti baru bulan ketiga yakni bulan Mei,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Feris Novel menyebutkan, Dana Desa bisa dipakai untuk penanganan Covid-19. “Penggunaannya harus sudah disepakati dengan Badan Pemusyawaratan Nagari (BPN) dan telah dialihkan menjadi belanja tidak terduga di APB nagari,” jelas dia. Ketentuan ini berdasarkan surat edaran Mendes PDTT dan Gubernur yang diikuti surat edaran dan Instruksi Bupati.

Intinya, tambah dia, selama untuk kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 boleh digunakan, seperti untuk membeli masker, hand sanitizer, pembuatan spanduk atau baliho untuk imbauan, penyemprotan dan lainnya. Termasuk, membantu warga yang terdampak ekonominya karena Covid-19, seperti bantuan pangan atau sejenisnya.

Nagari dapat melakukan perubahan APBNag bila terjadi Keadaan Luar Biasa (KLB), dan perubahan dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun anggaran. Terkait hal itu nagari dapat berkoordinasi dengan BKD dan DPMN untuk melakukan pergeseran pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak nagari. “Tentunya wali nagari juga harus memahami hukum, artinya harus konsultasi dulu dengan pihak-pihak terkait,” tambahnya.

Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Solok tahun anggaran 2020 naik dari tahun sebelumnya hanya Rp 74,3 miliar menjadi Rp 78,11 miliar. Di mana kenaikan tersebut berlaku pada seluruh kabupaten di Indonesia, seiring keputusan pemerintah pusat yang menaikkan anggaran Dana Desa menjadi Rp 72 triliun untuk tahun anggaran 2020.

Guspardi: Jangan Berbelit-belit
Anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah tidak berbelit-belit menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga terdampak. Poliitsi PAN ini menjelaskan bahwa BLT diberikan kepada masyarakat miskin dalam kondisi normal sebagai subsidi. Sedangkankan bantuan sembako dari pemerintah hak dari masyarakat yang miskin akibat terkena dampak Covid-19.

“Jadi, seharusnya yang menjadi ukuran seseorang berhak atau tidaknya sebagai penerima bantuan sembako tidak dilihat apakah yang bersangkutan penerima BLT atau bukan. Sepanjang masyarakat yang bersangkutan terkena pandemi dampak Covid-19, seharusnya ia masuk dalam orang yang berhak sebagai penerima bantuan sembako,” tegas Guspardi.

Dengan kata lain, tambah dia, seseorang dikatakan berhak menerima bantuan sembako karena kondisi ketidakmampuannya untuk memenuhi akan kebutuhan hidupnya. Makanya, secara teoritis penerima BLT sudah pasti masyarakat miskin, apa lagi dalam kondisi pandemi Covid -19. Jadi sudah suatu keniscayaan mereka masuk dalam daftar penerima bantuan sembako dari pemerintah walaupun statusnya mereka sebagai penerima BLT secara administratif tetap harus diberikan meskipun terkesan double.

Namun demikian karena kondisi pandemi Covid -19 ini lebih bersifat darurat, menurut anggota DPR RI dari Dapil Sumbar 2 ini, seyogianya pemerintah mengutamakan status penerima bantuan ini sebagai masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sembako. “Mendagri, Mendes dan Mensos, serta kementerian terkait lainnya harus keluar dari mainstream BLT),” pungkas Guspardi. Alangkah eloknya yang dikedepankan justru azas kemanfaatan dari pemberian bantuan sembakonya dalam upaya mengatasi berbagai dampak pandemi virus covid-19 ini.

Dan sebagai salah satu alat untuk memantau pelaksanaan di lapangan, bisa dilakukan dengan membuka saluran informasi 24 jam yang quick respons atas berbagai persoalan yang ada menyikapi penyaluran bantuan kepada masyarakat. Sehingga, persoalan bisa segera ditangani. “Jangan sampai persoalan bantuan kepada masyarakat akibat dampak Covid-19 ini akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat ke pemerintah nantinya,” ujar tokoh Muhammdiyah Sumbar ini. (i/f)