Pemerintah Subsidi Bunga Kredit 6 Bulan, Ini Syarat Mendapatkannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan fasilitas subsidi kredit dan syarat-syarat UMKM mendapatkannya. (Foto: Humas Setkab)

Pemerintah memberikan subsidi bunga kredit untuk sektor riil terdampak cukup besar pandemi virus korona (Covid-19).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan fasilitas subsidi dan syarat-syarat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkannya.

Fasilitas-fasilitas yang disampaikan Menkeu dan telah disetujui Presiden tersebut, pertama untuk yang kredit UMKM di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), perbankan, dan perusahaan pembiayaan.

“Yang di BPR itu tercatat 1,62 juta debitur, yang di perbankan 20,02 juta debitur, dan di perusahaan pembiayaan termasuk mereka yang membeli kredit motor roda dua itu ada 6,76 juta debitur,” ujar Menkeu Sri Mulyani usai rapat terbatas, di Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Menkeu menyampaikan, mereka yang meminjam di BPR atau perbankan dan perusahaan pembiayaan yang nilainya di bawah Rp500 juta, setara dengan KUR. Jumlahnya sekitar 28,3 juta rekening atau nasabah.

“Mereka mendapatkan fasilitas 3 bulan pertama bunganya dibayarkan oleh pemerintah 6% dan 3 bulan selanjutnya bunga yang ditanggung pemerintah 3%,” jelasnya.

Jadi dalam hal ini, lanjut Menkeu, pemerintah memberi subsidi bunga selama 6 bulan yaitu 3 bulan pertama 6% sebagian dari bunga yang ditanggung pemerintah, dan untuk 3 bulan selanjutnya 3%.

Kedua, fasilitas untuk pinjaman antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Bantuan pemerintah dalam hal restrukturisasi adalah, 3 bulan pertama bantuan bunga 3%, dan 3 bulan kedua bantuan bunganya 2%.

“Ini adalah para debitur atau peminjam untuk usaha kecil menengah yang kreditnya sampai Rp500 juta dengan skema yang tadi subsidinya, dan untuk yang kredit menengah antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar,” katanya.

Bank-bank, lanjut Menkeu, bisa memberikan restructuring dengan penundaan pokok selama 6 bulan, dan para debiturnya bisa mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah.

Ketiga, fasilitas untuk usaha kecil yang di bawah Kredit Usaha Rakyat treatment-nya yaitu 8,33 juta debitur.

“Treatment-nya persis dengan tadi kredit usaha kecil yang pinjamannya di bawah Rp500 juta,” imbuhnya.

Sedangkan untuk yang ultra mikro yang pinjamannya itu antara Rp5 juta hingga Rp10 juta atau di bawah itu, masuk kategori kredit Mekaar 6,08 juta debitur, UMi 1 juta debitur, dan di Pegadaian 10,6 juta debitur.

“Mereka akan mendapatkan juga bantuan bunga atau subsidi bunga dari pemerintah. Untuk yang UMi, Mekaar, dan Pegadaian ini mereka mendapatkan yang ultra mikro. Ini adalah pembayaran bunga oleh pemerintah selama 6 bulan sebesar 6%,” jelasnya.

Total kredit yang akan ditunda pokoknya, menurut Menkeu, adalah sebesar Rp105,7 triliun untuk KUR, UMi, Mekaar dan Pegadaian. Sedangkan untuk BPR, perbankan dan perusahaan pembiayaan total penundaan angsuran diperkirakan Rp165,48 triliun.

“Dengan demikian total dari keduanya itu penundaan angsuran akan mencapai Rp271 triliun dari total angsuran yang ditunda selama 6 bulan ini,” tambah Menkeu.

Untuk kredit lain, sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti koperasi yang belum mendapatkan akses UMi diperkirakan jumlahnya mencapai 1,7 juta debitur.

Kemudian nasabah LPDB yang mencapai 30 ribu UMKM yang selama ini jadi merchant-nya di berbagai online platform ada 3,7 juta, serta UMKM di pemda, petani, nelayan berjumlah 6,29 juta.

Mereka akan mendapatkan subsidi bunga 6% selama 6 bulan dari pemerintah. Totalnya outstanding-nya sekitar Rp 16,3 triliun dan penundaannya adalah Rp13,87 triliun.

Syarat Mendapatkan Subsidi
Syarat-syarat untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana disebut di atas, menurut Menkeu, sebagai berikut: Pertama, Pemerintah akan minta kepada bank membuat proposal untuk para debitur yang memenuhi syarat.

Kedua, debitur yang memenuhi syarat adalah yang terkena dampak Covid-19 dengan nilai kreditnya adalah KUR berarti sampai Rp500 juta, usaha menengah sampai Rp10 miliar, dan untuk UMi yang jumlahnya kecil.

Ketiga, debitur memiliki track record yang baik. “Jadi mereka selama ini selalu bisa membayar kreditnya dengan kategori lancar, yaitu kolektibilitas 1 dan 2, dan mereka tentu kita harap memiliki NPWP dan pembayaran pajaknya baik, mereka tidak masuk dalam daftar hitam dari OJK,” katanya.

Setelah itu, bank-bank ini dengan proposal tersebut yang diverifikasi oleh BPKP, kemudian pemerintah akan bisa memberikan subsidi bunganya.

“Kalau bank kemudian karena adanya penundaan angsuran menghadapi masalah likuiditas, maka pemerintah akan menyiapkan beberapa hal, yaitu di dalam mekanisme yang selama ini sudah ada di dalam interbank maupun dengan Bank Indonesia,” tuturnya seperti dilansir laman Setkab.

Pemerintah juga menyiapkan suatu cadangan bantuan dukungan likuiditas bagi bank-bank yang melakukan restructuring, dengan penempatan dana pemerintah di bank tersebut.

“Yang ini semuanya nanti akan diatur di dalam PP yang tadi Bapak Presiden minta supaya diselesaikan dalam minggu ini. Sehingga bisa kita segera melakukan program ini kepada masyarakat melalui, tadi perbankan dan lembaga keuangan, BPR, dan bahkan melalui lembaga UMi dan lembaga PNM, serta BAV (Bahana Artha Ventura), dan Pegadaian,” imbuhnya.(esg)