Pemulihan Ekonomi RI lebih Lambat

16
ilustrasi. (jawapos.com)

Sudah bukan rahasia lagi jika ekonomi Indonesia tahun ini menghadapi tantangan yang berat. Hal itu juga diamini oleh World Bank atau Bank Dunia yang merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo menyebut, ekonomi Indonesia tahun ini diproyeksi akan terkontraksi hingga -1,6 persen. Bahkan, dalam kondisi yang paling buruk bisa mencapai -2 persen.

Ramalan Bank Dunia itu lebih rendah dibanding proyeksi pada Juli lalu yang memperkirakan ekonomi RI masih bisa stagnan pada level 0 persen. ”Indonesia dan Filipina memiliki prospek yang tidak pasti. Dua negara dengan populasi terbesar setelah Tiongkok tersebut sejauh ini belum berhasil mengendalikan pandemi,” ujarnya pada diskusi virtual, kemarin (29/9).

Dalam laporan Bank Dunia ”East Asia and Pasific Economic Update October 2020” yang bertema ”From Containment to Recovery”, pemulihan perekonomian di Indonesia akan berlangsung lebih lambat jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Pasifik. Laporan itu juga menyebut bahwa pengendalian pandemi di Indonesia belum berhasil karena belum diberlakukannya lockdown ketat, namun justru mengandalkan kebijakan yang lebih lunak.

Bank Dunia menjelaskan, perlu adanya pengembangan kapasitas untuk menanggulangi pandemi. Sebab, hal itu nantinya akan berpengaruh pada perkembangan pemulihan ekonomi juga.

Aaditya menambahkan, keberadaan vaksin juga diperkirakan tidak akan tersedia dalam waktu dekat. Sehingga, dia mengimbau agar pemerintah bisa melakukan pemulihan ekonomi sembari menunggu kehadiran vaksin. ”Lebih mudah untuk menghidupkan kembali ekonomi, tunggu vaksin, dan coba lah perbaiki kapasitas uji dan tracing,” imbuh dia.

Menanggapi laporan Bank Dunia itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah memandang hal itu sebagai catatan dan masukan penting. Terlebih, dalam upaya mendorong efektivitas implementasi dan evaluasi program pemulihan ekonomi nasional, baik dalam penanganan pandemi maupun implementasi program-program dukungan pemerintah terhadap masyarakat dan dunia usaha.

”Secara umum, outlook Bank Dunia ini masih sejalan dengan asesmen pemerintah terkini yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam rentang -1,7 persen dan -0,6 persen,” kata Febrio, kemarin.

Selain indikator ekonomi, Bank Dunia juga menunjukkan asesmen indikator kesejahteraan, khususnya angka kemiskinan ekstrem yang diproyeksi kembali meningkat untuk pertama kalinya sejak 2006. Kemiskinan ekstrem meningkat dari 2,7 persen di 2019 menjadi 3,0 persen di 2020.

Selain itu, Bank Dunia juga menekankan pentingnya upaya mitigasi pemerintah mengatasi lonjakan angka kemiskinan tersebut. Febrio menjelaskan, pemerintah telah merespons dengan memberikan dukungan melalui program PEN kepada mayoritas masyarakat kelompok 40 persen pendapatan terendah. ”Baik dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), bantuan/pembiayaan usaha, maupun subsidi listrik,” imbuhnya.

Pemerintah, lanjut dia, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 203,9 triliun atau sekitar 0,9 persen dari PDB untuk JPS. Bantuan itu bahkan tidak hanya menyasar masyarakat 40 persen terbawah, namun juga kelas menengah yang terdampak melalui berbagai program, seperti Program Kartu Pra Kerja dan Program Padat Karya.

Ditarget Tumbuh 5 Persen
Kendati dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi, namun tampaknya tak menyurutkan nyali pemerintah untuk mematok target pertumbuhan yang tinggi untuk tahun depan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, pemerintah berangan-angan pertumbuhan ekonomi (PE) bisa ada di level 5 persen.

Hal itu telah disetujui DPR dan pemerintah yang diwakili Kementerian Keuangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN (RUU APBN) tahun anggaran 2021 menjadi UU.
”Kita proyeksikan di kisaran 5 persen dan tentu ini suatu pemulihan yang harus diupayakan dan jaga melalui berbagai kebijakan termasuk APBN,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui virtual conference di Jakarta, kemarin.

Baca Juga:  Tak Terdaftar, Bisa Gunakan KTP

Ani mengakui, dinamika ekonomi di tahun 2021 memang masih diliputi ketidakpastian. Namun, ada beberapa faktor yang diyakininya bisa menjadi sentimen positif agar ekonomi bisa tumbuh di level 5 persen.

Pertama, penanganan Covid-19 baik yang dilakukan tahun ini maupun tahun depan. Hal itu tentu harus didukung dengan kedisiplinan akan protokol kesehatan yang amat penting dalam penanganan pandemi.

Kedua, ketersediaan vaksin. Ani menyebut, ketersediaan vaksin Covid-19 bisa membuat ketidakpastian yang kini masih tinggi menjadi berkurang. Ini tentu pengaruhi swing dari pemulihan ekonomi. ”Kalau bisa dapatkan vaksin dan vaksinasi cukup luas, kita mampu akselerasi pemulihan ekonomi juga,” imbuh mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Namun, Ani tetap menekankan bahwa risiko ketidakpastian ekonomi tetap harus dimitigasi dengan baik. Sehingga, dampak negatif yang ditimbulkan dari pandemi bisa diminimalisasi.
Ketiga, pemerintah juga tetap berkomitmen menjaga kesinambungan demand and supply. Dari sisi demand, bantuan sosial akan tetap disalurkan. Hal itu terutama untuk masyarakat ekonomi ke bawah yang persentasenya mencapai 40 persen.

Sementara, dari sisi supply, pemerintah akan tetap memberikan berbagai dukungan insentif pajak, bantuan kredit, hingga penjaminan mulai dari dari UMKM hingga korporasi. ”Dengan demikian, untuk bantuan kredit dan penempatan dana diharapkan akselerasi dan jadi stimulus katalis bagi permintaan terhadap kredit modal kerja dan investasi. Ini merupakan hal yang diharapkan terjadi dan terakselerasi melalui intervensi pemerintah,” tutur Ani.

Terlalu Tinggi
Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memandang, target pertumbuhan yang dipatok di tahun depan terlampau tinggi. ”Jauh dari realistis. Karena ada hal yakni inkonsistensi pada apa yang terjadi saat ini dengan apa yang diinginkan ke depan,” ujarnya kepada Jawa Pos (grup Padang Ekspres), kemarin.

Tauhid mengingatkan pada statement pemerintah yang sebelumnya telah mengakui bahwa saat ini Indonesia telah masuk fase resesi. Namun, justru penetapan target pertumbuhan ekonomi 2021 yang mencapai 5 persen dilakukan sebelum pemerintah mengakui kondisi resesi itu.

Semestinya, justru harus ada revisi target yang dilakukan pemerintah. ”Karena kan perkiraan (tahun 2021) itu sudah jauh dari apa yang terjadi di tahun 2020 dalam outlooknya. Kalau di 2020 saja rendah, harusnya (target) 2021 dikoreksi,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, Indonesia saat ini menghadapi kondisi jumlah peningkatan kasus positif yang masih tinggi. Indonesia tak sendirian, ada Filipina yang mengalami hal serupa.

Tauhid menambahkan, jika hanya mengandalkan vaksin, maka pemulihan ekonomi akan berjalan lebih lama. Sebab, meski belum ada vaksin pun, negara-negara lain mampu menekan pandemi lebih baik daripada yang dilakukan Indonesia.

Dia menilai, target pertumbuhan ekonomi RI pada 2021 yang ideal ada di kisaran 3,5 persen. Pemerintah diimbau lebih realistis mematok target pertumbuhan pada 2021. Sebab, hal itu juga berpengaruh pada banyak pihak yang akan membuat perencanaan bisnisnya di tahun depan.

”Itu dengan melihat kapasitas maksimum kita (untuk naik) dari kondisi negatif (saat ini) ke arah positif. Di 2020 saja akan negatif, kalau misal total pertumbuhan (2020) ada di -1 atau nol koma sekian, maka itu akan berpengaruh pada pencapaian 2021. Jadi agak berat kalau tumbuh 5 persen,” tuturnya. (dee/jpg)