Riau yang Terima Pitih Sanang, Bukan Sumbar

KERING: Beberapa bagian waduk PLTA Koto Panjang tampak kering ketika musim kemarau melanda, seperti yang terjadi pada Oktober tahun 2019 lalu. (Dok. RIAU POS)

Gubernur Sumbar Prof Irwan Prayitno mengaku mengikuti dan memonitor dinamika persoalan Pajak Air Permukaan (PAP) Waduk Koto Panjang, Kampar, Provinsi Riau. Pemprov juga sudah merespons dengan mengirim surat kepada Pemerintah Pusat.

“Saya mengikuti dan selalu memonitor dinamika persoalan itu. Dan rasanya apa yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD Sumbar, pantas didukung. Kami Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah merespons secara administratif ke Kemendagri. Secara tertulis kita proses, dengan melampirkan semua dokumen pendukung, sehingga PAP tidak hanya Riau yang mendapatkannya, tetapi juga kita Sumatera Barat. Kami harapkan masyarakat Sumbar di ranah dan di rantau, untuk sementara tenang dulu. Percayakan kepada kami dan berikan kesempatan kepada kami bersama DPRD mengurusnya,” ujar Irwan Prayitno.

Melawan Lupa

Seperti diketahui, berbagai media online di Riau menulis soal berakhirnya masa Sumbar makan pitih sanang dari PAP Waduk Koto Panjang. Kontan saja kata majemuk itu membuat DPRD Sumbar tersentak dan tersinggung.

Marahnya anggota DPRD Sumbar yang dimulai dari pernyataan Nurnas di berbagai media online di Sumbar, yang kemudian dilanjutkan ke rapat di Komisi III. Rapat yang dipimpin oleh Afrizal itu menyimpulkan bahwa DPRD Sumbar sangat menyesalkan pernyataan tersebut dan seakan-akan melupakan sejarah pembangunan PLTA Koto Panjang. Melupakan pengorbanan rakyat Sumatera Barat atas tenggelamnya 11 nagari di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumbar. Dan bagaimana masyarakat Sumbar berjuang sampai ke Jepang untuk mendapatkan dana pembangunan waduk tersebut.

“Mungkin teman kita di DPRD Riau lupa, bahwa air yang mengalir itu asalnya dari mana. Ataukah perlu dilakukan seperti dulu, ada rencana warga Limapuluh Kota mengalihkan aliran air ke tempat lain. Kalau ini dilakukan, tentu PLTA Waduk Koto Panjang, tidak berfungsi. Padahal akibat waduk Koto Panjang ini, wilayah Kabupaten Limapuluh Kota selalu kebanjiran setiap tahun,” ungkap Nurnas.

Selama ini tidak ada permasalahan soal jatah pembagian pajak antara Pemprov Sumbar dengan Provinsi Riau. Berapapun hasilnya dari PLN, selalu dibagi dua. Namun adanya surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, akhirnya memicu polemik dan protes dari Sumatera Barat.

Yozawardi: Menjaga Catchment Area Rp2 Miliar Tiap Tahun

Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozawardi menyatakan bahwa terdapat Daerah Tangkapan Air /DTA (Catchment Area) di Koto Panjang seluas 150.000 Ha yang menampung air hujan, menyimpan serta mengalirkannya ke anak-anak sungai, terus ke sungai dan bermuara ke Danau Koto Panjang, Kabupaten Kampar, Riau. Artinya, sumber air waduk Koto Panjang berasal dari hutan-hutan yang berada di Sumatera Barat.

Catchment area itu merupakan sumber utama penggerak turbin PLTA Koto Panjang yang berasal dari sungai-sungai dan hutan dari Sumatera Barat,” ungkap Yozawardi.

Dan jangan lupa, kata Yozawardi, untuk menjaga daerah tangkapan air itu, Pemprov Sumbar mengeluarkan Rp2 Miliar tiap tahun.

“Untuk memastikan hutan tetap terjaga di Catchment Area, Pemprov Sumbar melakukan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan pada wilayah tersebut serta melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebesar Rp 2 miliar per tahun di APBD Provinsi Sumatera Barat,” tegasnya.

Maswar Dedi: Gubernur Bisa Alihkanfungsikan

Di sisi lain, Kepala Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi, menyatakan di lokasi daerah tangkapan air itu meskipun dengan fungsi hutan lindung, namun untuk kebutuhan pembangunan daerah, dapat diajukan perubahan fungsi pada RTRW menjadi kawasan budidaya HP (hutan produksi) atau Area Penggunaan Lain (APL).

“Perubahan fungsi hutan itu bisa dilakukan oleh Gubernur Sumbar. Kami buka saja sekarang bahwa sebenarnya telah banyak investor perkebunan yang tertarik berinvestasi di catcment area Waduk Koto Panjang itu. Namun karena ini menyangkut ketersediaan air untuk Waduk Koto Panjang dan demi mempertimbangkan warga Riau, Gubernur Sumbar belum mau mengalihfungsikan hutan tersebut,” ungkap Maswar Dedi.

Afrizal: Riau yang Banyak Terima Senangnya

Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal menyatakan pembagian pajak hanya Rp1,5 miliar itu tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan APBD Sumbar Rp2 Miliar untuk pemeliharaan hutan di catcment area. Namun demi umat, selalu Pemprov Sumbar menganggarkannya tiap tahun.

“Kalau soal untung-rugi, rugi kami. Jadi, sebenarnya siapa yang terima senangnya itu siapa? Kalau boleh saya nyatakan, Pemprov Riau lah yang dapat senangnya dari adanya Waduk PLTA itu. Masyarakat kami yang selalu tertimpa bencana banjir tiap tahun, namun kami tetap ikhlas menjaga persaudaraan dengan masyarakat Riau. Ke depan kami akan mempertimbangkan opsi pengalihan air sungai ke tempat lain, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan oleh Kemendagri,” tegas Afrizal.

Pemicu kisruh polemik antara Riau dengan Sumatera Barat berawal dari surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri nomor 973/2164/KEUDA tanggal  5 Mei 2020 tentang Penyelesaian Pajak Air Permukaan ULPLTA Koto Panjang ke GM PT PLN UIK Sumatera Bagian Utara pada point nomor 3 berbunyi;

a. DAS, Hulu dan HILIR dapat dipandang sebagai satu kesatuan Sumber Daya Air, tetapi dalam konteks perpajakan titik pajaknya adalah di mana air tersebut dimanfaatkan.

b. Pemerintah Daerah yang berwenang memungut pajak air permukaan adalah pemerintah daerah yang memiliki wilayah di mana air permukaan tersebut berada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebelumnya, Anggota DPRD Sumbar Nurnas marah besar. Politisi senior Partai Demokrat itu minta Pemprov Sumbar melakukan protes, kapan perlu perlawanan secara aturan yang berlaku.

“Saya itu termasuk pelaku sejarah adanya PLTA Koto Panjang itu. Mulai dari perencanaan sampai pembangunan, dan saya merasakan sampai saat ini bagaimana pengorbanan masyarakat melepaskan kampung dan pandam kuburannya serta ulayatnya dijadikan waduk Koto Panjang,” ujar Nurnas, Selasa (28/7/2020).

Gubernur, kata Nurnas, harus protes. DPRD Sumbar juga harus melakukan pembahasan terkait “pitih sanang” PAP Koto Panjang Sumbar yang ditiadakan lagi.

“PLN kalau menyetujui itu, maka gubernur harus protes dan sanggah sesuatu yang tidak benar ini. Jika benar ada persetujuan Kemendagri maka gubernur harus melakukan lobi pelurusan ke Kemendagri,” ujar Nurnas.(rb/ktr)