September 2020 Sumbar Alami Deflasi, Indeks Harga Konsumen Turun

26

Berdasar data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan indeks umum gabungan dua kota di Sumatera Barat (Padang dan Bukittinggi) pada September 2020, mengalami deflasi -0,05% (mtm), atau menurun dibandingkan Agustus 2020 yang mengalami inflasi sebesar 0,06% (mtm).

Laju inflasi Sumbar pada September 2020 itu tercatat sama dengan realisasi nasional dan kawasan Sumatera yang juga mengalami deflasi sebesar -0,05% (mtm).

Secara spasial, pada September 2020 Kota Padang mengalami deflasi sebesar -0,05% (mtm), menurun dibandingkan realisasi Agustus 2020 yang mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm).

Sementara itu, secara bulanan Kota Bukittinggi mengalami deflasi sebesar -0,01% (mtm) meningkat dibandingkan realisasi pada Agustus 2020 yang tercatat mengalami deflasi sebesar -0,17% (mtm).

Realisasi inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi menjadikannya sebagai kota dengan nilai deflasi tertinggi masing-masing ke-8 dan ke-11 dari 11 kota/kabupaten di kawasan Sumatera yang mengalami deflasi. Selanjutnya secara nasional, Kota Padang dan Bukittinggi secara berturut-turut berada pada peringkat ke-41 dan ke-54 deflasi tertinggi dari 56 kota/kabupaten IHK di Indonesia yang mengalami deflasi.

Secara tahunan pergerakan harga pada September 2020 di Sumatera Barat masih menunjukkan inflasi sebesar 0,16% (yoy) meningkat dibandingkan bulan Agustus 2020 yang mengalami deflasi sebesar -0,28% (yoy). Nilai inflasi tahunan Sumatera Barat ini tercatat lebih rendah dari realisasi inflasi nasional sebesar 1,42% (yoy) dan dibandingkan realisasi Kawasan Sumatera sebesar 0,66% (yoy).

Secara tahun berjalan 2020 (s.d September 2020) Sumatera Barat tercatat mengalami inflasi sebesar 0,31% (ytd) atau meningkat dibandingkan Agustus 2020 yang mengalami inflasi sebesar 0,36% (ytd). Inflasi tahun berjalan ini berada di bawah realisasi inflasi nasional sebesar 0,89% (ytd) dan realisasi Kawasan Sumatera sebesar 0,48% (ytd).

Deflasi Provinsi Sumatera Barat pada September 2020 terutama berasal dari deflasi kelompok transportasi dengan andil deflasi sebesar -0,17%(mtm). Deflasi pada kelompok ini terutama disebabkan oleh penurunan tarif angkutan udara yang tercatat memberikan andil deflasi sebesar -0,17%(mtm) didorong oleh penurunan harga dari maskapai penerbangan akibat masih rendahnya permintaan dan penyesuaian tarif angkutan udara oleh pemerintah.

Di sisi lain, tekanan deflasi pada September 2020 tertahan oleh inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang menyumbang inflasi sebesar 0,12%(mtm). Inflasi pada kelompok ini didorong oleh peningkatan harga komoditas bawang merah, daging ayam ras, bawang putih, cabai merah, dan jeruk dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,04%; 0,04%; 0,02%; 0,02%; 0,01% (mtm).

Baca Juga:  UU Ciptaker Ikut Picu Ketidakpastian

Peningkatan harga bawang merah disebabkan oleh keterbatasan pasokan di Sumbar akibat belum masuknya masa panen dan keterbatasan pasokan dari Pulau Jawa. Harga daging ayam ras meningkat disebabkan adanya kebijakan pengurangan stok DOC (day-old chicken) melalui cutting HE (Hatched-egg) di beberapa wilayah luar Sumbar seperti Sumut dan Riau yang mempengaruhi harga daging ayam ras secara umum serta afkir dini PS (Parent-stock) di Sumbar.

Sementara itu kenaikan harga bawang putih dan cabai merah terutama disebabkan oleh berkurangnya pasokan di pasar dan kenaikan harga komoditas di wilayah pasokan akibat belum masuknya masa panen. Adapun jeruk mengalami inflasi disebabkan oleh peningkatan permintaan di masyarakat.

Sementara itu komoditas penyumbang deflasi di kelompok makanan, minuman dan tembakau yaitu jengkol, telur ayam ras, terong dan cabai rawit menyumbang deflasi dengan andil masing-masing sebesar -0,04%; -0,02%; -0,01%; -0,01% (mtm) didorong oleh kecukupan pasokan di masyarakat dan stabilnya permintaan.

“Untuk pengendalian inflasi di daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat melaksanakan berbagai upaya. Sesuai roadmap-nya, maka masing-masing TPID Kota/Kabupaten memberikan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada Semester I tahun 2020 dalam kerangka 4K,” ujar Kepala Perwakilan BI Sumbar, Wahyu Purnama A dalam relis yang diterima Padek.Co, Sabtu (3/10/2020).

Adapun 4K itu yakni: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Kerangka 4K itu dilakukan melalui cara;

  • 1) Menjaga stabilitas harga terutama bahan pangan;
  • 2) Memperkuat produksi, cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan ekspor-impor pangan;
  • 3) Memperkuat kelembagaan di tingkat hulu;
  • 4) Mendorong kerjasama antardaerah;
  • 5) Meningkatkan infrastruktur perdagangan dan memperbaiki tataniaga;
  • 6) Memperbaiki pengawasan jalur distribusi produksi;
  • 7) Memperbaiki kualitas data.

‘Ke depan diharapkan sinergi dan koordinasi TPID Provinsi, TPID Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan Pemerintah Pusat dapat terus ditingkatkan dalam rangka pengendalian inflasi daerah terutama di tengah pandemi Covid-19,” tutup Wahyu. (*/hsn)