Defisit APBN Melebar jadi Rp 1.039 T

28
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Dok.Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan ada pelebaran defisit APBN pada 2020. Pemerintah pun akan melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 untuk mengubah struktur fiskal yang digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta agar jajaran menteri yang mengurus perekonomian untuk mengatur defisit APBN agar tidak meningkat. Adapun, defisit APBN untuk tahun ini akan diperlebar dari sebelumnya 5,07 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menjadi 6,34 persen terhadap PDB.

“Perpres No.54/2020 mengenai postur (APBN) akan direvisi dengan defisit yang meningkat dari Rp 852,9 triliun atau 5,07 persen dari PDB, meningkat jadi Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari PDB. Kenaikan defisit ini kita tetap jaga secara hati-hati seperti arahan presiden dari sisi sustainabilitas dan pembiayaannya,” kata dia usai rapat terbatas melalui telekonferensi pers, Rabu (3/5).

Ani, sapaan akrabnya, mengatakan pendapatan negara akan terkoreksi dari Rp 1.760,9 triliun menjadi Rp 1.699,1 triliun. Untuk penerimaan pajak-perpajakan juga menurun dari Rp 1.462,6 triliun menjadi Rp 1.404,5 triliun.

Dana untuk belanja negara pun akan turut naik, dari sebelumnya Rp 2.613,8 triliun menjadi Rp 2.738,4 triliun. Kenaikan sebesar Rp 124,5 triliun ini mencakup berbagai rangka belanja untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19, termasuk bagi daerah dan sektoral. Agar tidak ada lagi pelebaran defisit, pihaknya pun akan menggunakan berbagai sumber pendanaan yang memiliki sumber risiko paling kecil dan biaya paling kompetitif atau rendah.

“Termasuk menggunakan sumber internal pemerintah sendiri seperti penggunaan saldo anggaran lebih pemerintah dana abadi yang dimiliki pemerintah untuk bidang kesehatan dan BLU (badan layanan umum) serta penarikan pinjaman program dengan bunga rendah,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan penerbitan surat berharga negara (SBN) di domestik maupun di global serta akan mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) melalui kebijakan-kebijakan moneter seperti penurunan giro wajib minimum (GWM) dan sebagai ‘standby buyer’ di pasar perdana.

Uang Beredar Tumbuh Melambat

Di sisi lain, likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh melambat pada April 2020. Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi M2 April 2020 tercatat Rp 6.238,3 triliun. Atau tumbuh 8,6 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya, 12,1 persen (yoy).

Perlambatan pertumbuhan M2 tersebut disebabkan oleh perlambatan seluruh komponennya. Baik uang beredar dalam arti sempit (M1), uang kuasi, maupun surat berharga selain saham.

M1 tumbuh melambat dari 15,4 persen (yoy) pada Maret 2020 menjadi 8,4 persen (yoy) pada April 2020, disebabkan oleh perlambatan giro rupiah. Selain itu, uang kuasi pada April 2020 tumbuh melambat, dari 10,8 persen (yoy) pada Maret 2020 menjadi 8,5 persen (yoy).

Perlambatan juga terjadi pada surat berharga selain saham. Dari 44,6 persen (yoy) pada bulan sebelumnya menjadi 20,6 persen (yoy) pada April 2020. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi, perlambatan pertumbuhan M2 pada April 2020 disebabkan oleh kontraksi operasi keuangan pemerintah dan perlambatan penyaluran kredit.

Tagihan bersih kepada pemerintah pusat dilaporkan melambat, dari 14,5 persen (yoy) pada Maret 2020 menjadi 1,7 persen (yoy). Penyaluran kredit juga mengalami perlambatan pada April 2020, dari 7,2 persen (yoy) pada bulan sebelumnya menjadi 4,9 persen (yoy).

Sementara itu, aktiva luar negeri bersih pada April 2020 tumbuh sebesar 15,8 persen (yoy). Angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan Maret 2020 yang besarnya 13,9 persen (yoy), sehingga menahan perlambatan uang beredar. (jpg)