7.634 Korban PHK dan Dirumahkan di Sumbar Diusulkan Kartu Prakerja

Infografis ilustrasi korban PHK.

Jumlah tenaga kerja di Sumbar yang terpaksa dirumahkan dan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh dunia usaha yang terkena dampak pandemi global virus korona (Covid-19) terus bertambah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar, Nasrizal mengatakan, hingga Senin (6/4) sudah tercatat 7.634 pekerja yang dirumahkan dan di-PHK. Rinciannya, sebanyak 7.216 dirumahkan dan 418 di-PHK.

“Untuk pekerja yang dirumahkan, ada yang mendapat upah setengah dari gaji sesuai kesepakatan karyawan dengan perusahaannya. Kebanyakan yang dirumahkan itu dari sektor pariwisata, seperti perhotelan,” katanya, Senin (6/4).

Nasrizal menambahkan, para pekerja yang dirumahkan dan di-PHK itu merupakan karyawan yang bekerja di 1.691 perusahaan, baik mikro, menengah mauun besar.

“Kemungkinan jumlah pekerja yang dirumahkan dan di-PHK ini akan terus bertambah. Kami akan terus menerima laporan dan melakukan pendataan bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dan Kota se-Sumbar,” sebutnya.

Lebih lanjut, kata Nasrizal, pihaknya akan menyampaikan data tersebut kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) agar bisa masuk daftar calon penerima program kartu prakerja.

“Untuk di Sumbar, kuota penerima program kartu prakerja yang diberikan Kemnaker sebanyak 74.920 orang,” jelas Nasrizal.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari, menyampaikan bahwa program kartu prakerja akan menyasar sekitar 5,6 juta peserta di tahun 2020, dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif yang diterima masing-masing peserta Rp 3.550.000.

Pekerja formal/informal yang terdampak wabah Covid-19 dapat mendaftarkan diri di situs resmi program di www.prakerja.go.id mulai minggu kedua April.

Manfaat program kartu prakerja sebesar Rp 3.550.000 terdiri dari bantuan pelatihan Rp 1.000.000, insentif pasca pelatihan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan dan insentif survei kebekerjaan Rp 50.000 per survei untuk tiga kali survei atau total Rp 150.000 per peserta.

“Setiap peserta program hanya dapat mengikuti program sebanyak satu kali. Insentif dibayarkan setelah peserta menyelesaikan minimal satu sekali pelatihan,” katanya.(esg)