Optimistis Ekonomi 2021 Tumbuh 5%

23
ilustrasi. (net)

Pemerintah optimistis ekonomi Indonesia tahun depan tetap bertengger pada kisaran 5 persen. Hal itu merujuk pada proyeksi tiga lembaga internasional, yakni International Monetary Fund (IMF) yang menyebutkan tumbuh mencapai 6,1 persen, Word Bank yang menyebutkan tumbuh 3 hingga 4,4 persen, dan Asian Development Bank (ADB) yang menyebutkan tumbuh mencapai 5,3 persen.

“Dalam APBN 2021, kita menggunakan asumsi pertumbuhan pada kisaran 5,0 persen,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam sebuah diskusi secara virtual, Selasa (6/10).

Menurutnya, untuk mencapai angka di tersebut, harus dengan kerja keras yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sinergitas antara seluruh pemangku kepentingan harus dapat dilakukan demi, mewujudkan pertumbuhan perekononomian dalam negeri mencapai 5 persen. “Ini sesuatu yang mudah, ini yang kita harus kerjar dengan kerja keras,” tuturnya.

Febrio memaparkan, faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan antara lain kebijakan dalam penanganan Covid-19, dukungan ekspansi fiskal melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), akselarasi reformasi, dan pertumbuhan ekonomi global.

Pengendalian Covid-19 harus dilakukan dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan harus dilakukan secara disiplin. Kemudian, ketersediaan vaksin virus global ini dapat dipastikan diterima masyarakat. “Faktor yang cukup membuat kita bisa optimistis dan bergerak lagi,” katanya.

Selanjutnya, dukungan ekspansi fiskal melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), maksudnya dukungan sisi demand melalui penguatan bantuan sosial (Bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT). Kemudian, dukungan sisi supply yang berfokus pada insentif kredit dan penjaminan bagi UMKM dan korporasi.

Kemudian, melalui akselarasi reformasi Ia mengklaim, untuk bisa pulih UU Omnibus Law menjadi modal. Karena dengan dukungan perundangan itu, akan mampu mendorong para investor memeilih Indonesia sebagai tempat usahanya. Sehingga, akan mendorong pertumbuhan perekonomian dalam negeri menjadi lebih baik, pasca Covid-19. “Kita harus dorong investasi sekencang-kencang dari perundangan Omnibus Law. Menarik dan memperbanyak usaha yang dibuka” katanya.

Empat, pertumbuhan ekonomi global menjadi penyebab yang harus diperhatikan secara khusus. Pemerintah harus mencari rekan kerja sama yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, agar dapat membawa dampak positif bagi negara.

Baca Juga:  Defisit APBN Tembus Rp 682,1 T

“Tiongkok adalah salah satu negara dengan recovery yang cepat, trading partner seperti negara itu akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi,” tutupnya.
Terpisah, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Indef (Institute for Development of Economics and Finance) Tauhid Ahmad memandang, untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke kisaran 5 persen pada 2021 akan berat, jika vaksin Covid-19 belum ada dan belum didistribusikan secara merata.

“Saya kira sulit ya kalau dalam kondisi seperti ini selama angka penularan tinggi sulit bagi Indonesia untuk mengakselerasi ekonomi tumbuh 5 persen,” ujarnya, Selasa (6/10).
Menurutnya, hingga saat ini ekonomi belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Hal itu terlihat dari IHK (indeks harga konsumen) yang belakangan mengalami deflasi yang menandakan lemahnya permintaan.

“Sektor konsumsi masyarakat yang menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi pun masih rendah,” imbuhnya. Di sisi lain, ekspor impor juga sulit diharapkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi karena kondisi ekonomi global yang masih suram. Tauhid menyebut, investasi sebetulnya bisa dijadikan penopang pertumbuhan ekonomi.

Sebab, di tengah situasi seperti saat ini, banyak perusahaan yang memutuskan untuk tidak lagi menggantungkan sumber produksi di Tiongkok dan berencana merelokasi investasinya.
Masalahnya, dampak investasi, khususnya penanaman modal asing, ke pertumbuhan ekonomi tidak bisa langsung. Selain itu, investor saat ini juga tengah wait and see dan mencari negara yang paling aman untuk menjadi basis produksi manufaktur.

Tauhid menambahkan, pemerintah juga harus siap menyediakan insentif maupun fasilitas lainnya sesuai permintaan investor. Sehingga pemberian fasilitas maupun insentif berdasarkan kasus masing-masing alias case by case. Di samping itu pemerintah perlu melakukan pendekatan terhadap produsen-produsen global. “Tanya apa yang mereka minta dan siapkan permintaan mereka,” tutupnya.

Sebagai informasi, penghujung Kuartal-III 2020, perekonomian Indonesia tak kunjung menunjukkan angin segar. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan optimismenya terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Kondisi pelemahan ekonomi ini membawa Indonesia diambang masa resesi. Ancaman ini tentu berdampak pada multi sektoral seperti melemahnya daya beli masyarakat hingga tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. (jpg)