Pemerintah Suntik Jiwasraya Rp 22 T

32
ilustrasi. (jawapos.com)

Polemik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terus memanas. Pemerintah mentok, tidak ada pilihan selain memberikan kucuran Rp 22 trilliun. Uang sebanyak itu untuk menyelamatkan dana para nasabah yang jumlahnya jutaan orang.

Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Hexana Tri Sasongko mengatakan, suntikan dari pemerintah adalah langkah tepat untuk menyelamatkan nasib nasabah. Dana tersebut akan dikucurkan dengan program Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui induk Holding, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).

“Dari 2,6 juta pemegang polis ini, kebanyakan dari program pensiun hari tua dan kumpulan peserta, mereka adalah orang menengah ke bawah,” kata Hexana dalam diskusi virtual, Minggu malam (4/10).

Dia optimistis keputusan ini akan berdampak positif. Menurutnya, mekanisme penyelamatan polis nasabah Jiwasraya ada tahapannya. Yang pasti dilakukan adalah pemindahan atau pengalihan seluruh polis Jiwasraya menjadi polis IFG Life.

Untuk diketahui, IFG Life rencananya akan dibentuk beberapa bulan ke depan. Tugas IFG Life adalah menerima pengalihan hasil restrukturisasi polis asuransi jiwasraya.
Terkait kebutuhan dana dalam rangka menyelamatkan seluruh pemegang polis, manajamen baru Jiwasraya dan konsultan independen sudah menghitungnya.

Di mana kebutuhan dana tersebut mengacu pada total ekuitas Jiwasraya saat ini, sebesar negatif Rp 37,4 triliun. “Pasti kami sudah memperhatikan bagaimana kemampuan fiskal atau keuangan negara yang sangat terbatas.

Maka perhitungannya, penanaman modal yang dilakukan pemerintah selaku pemegang saham melalui BPUI adalah Rp 22 triliun,” katanya.

Baca Juga:  BUMN bakal Bentuk Subholding Pertamina

Hexana menyampaikan, dana penyertaan dari pemerintah akan dikelola dan diinvestasikan guna memenuhi kebutuhan pemegang polis. “Karena utang atau liabilitas ini lebih besar, maka tidak bisa langsung semua dilunasi. Harus ada realokasi. Ada proses investasi yang ketat,” terangnya.

Artinya, manajemen akan menginvestasikan dana dari pemerintah sembari melakukan pembayaran angsuran polis peserta Jiwasraya. Kepada mereka yang sudah jatuh tempo, pihak manajemen akan mencicil angsuran polis tersebut.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pilihan saat ini hanya ada dua, likuidasi atau penyelamatan. Untuk opsi penyelamatan, tentu negara turun tangan memberikan suntikan. Maka dalam kondisi seperti ini, negara tidak bisa membiarkan Jiwasraya bangkrut lalu berlepas tangan. “Ini tanggung jawab kami sebagai pemegang saham, sebagai Kementerian BUMN,” kata Arya.

Arya juga meminta masalah ini tidak dipolitisir. Meski dalam kondisi pandemi Covid-19, negara tetap harus bertanggung jawab terhadap nasabah Jiwasraya. Saat ini proses hukum bagi para perampok Jiwasraya juga sudah berjalan. Dia mengingatkan, kasus ini menyangkut nasib 2,63 juta nasabah, yang mana 90 persen adalah pensiunan dan masyarakat menengah ke bawah.

Termasuk ada kelompok dana para guru di dalamnya. “Jelas kami harus bertanggung jawab. Jadi di satu sisi, hukum berjalan. Tapi di sisi lain, ini menyangkut kredibilitas pemerintah, dengan menyelamatkan nasabah,” tegasnya. (jar/jpg)