Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina memperhatikan kenaikan harga kebutuhan pokok (sembako) yang hingga kini belum juga terkendali. Padahal sudah lebih sepekan tahun baru usai. Dia meminta agar operasi pasar yang akan dilakukan tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan.
Nevi mengatakan, beberapa harga kebutuhan pokok terpantau mengalami kenaikan sejak menjelang natal dan tahun baru (Nataru).
Menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan jelang Nataru di antaranya adalah minyak goreng, telur ayam, cabai merah, cabai rawit dan bawang merah.
“Saya mendengar pemerintah hendak menggelontorkan anggaran cukup besar untuk menstabilkan harga minyak goreng. Saya harap jangan hanya minyak goreng, tapi seluruh bahan pangan utama mesti juga stabil. Seperti beras, gula pasir, daging sapi atau daging ayam, telur ayam, garam, susu, bawang merah dan bawang putih. Memang yang sangat drastis kenaikannya adalah minyak goreng akibat situasi global ditambah momen Nataru. Untuk itu, operasi pasar ini mesti tepat sasaran dan zero mistake,” tegas Nevi.
Politisi PKS ini mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok telah menambah beban masyarakat di saat pandemi Covid-19 belum berakhir. Terlebih lagi banyak masyarakat yang terkena PHK selama pandemi sehingga penurunan daya beli masyarakat semakin lebar.
Nevi juga sangat prihatin terhadap situasi PHK di masyarakat semakin besar. Mengutip data Kementerian Tenaga Kerja, tren klaim JHT (Jaminan Hari Tua) ke BPJS Ketenagakerjaan sampai 7 Agustus 2021 sebanyak 538.305 orang pekerja. Prediksi akhir tahun 2021 ada sekitar 894.579 orang, atau hampir 895 ribu orang kehilangan pekerjaan.
“Dengan semakin banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, stabilisasi komoditas pangan ini sangat berarti untuk bertahan hidup. Pangan yang dikonsumsi setiap hari merupakan pengeluaran tiap hari. Jika terlalu besar, akan sangat mengganggu keuangan keluarga. Bila tidak terpenuhi, akan berpengaruh terhadap ketercukupan gizi,” ucap Nevi.
Legislator asal Sumbar II ini mengusulkan kepada pemerintah agar memperhatikan upaya menjamin tersedianya pasokan stok komoditas agar terjadi stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Kementerian Perdagangan mesti melakukan pemeriksaan gudang-gudang yang menyimpan komoditas kebutuhan pokok untuk memastikan tidak terjadi penimbunan. Selain itu pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas jika ada yang terbukti melakukan penimbunan,” pintanya.
Pemerintah, katanya harus dapat mengambil langkah tepat untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok agar tidak merugikan pihak-pihak terkait seperti petani, nelayan, pedagang, dan juga rakyat selaku konsumen.
“Pemerintah harus memastikan operasi pasar pada sasaran yang tepat. Tidak ada penyimpangan sedikitpun. Ini jadi kunci suksesnya tindakan pemerintah dalam langkah stabilisasi komoditas pangan di masyarakat,” tukasnya.(idr)
