Penopang Ekonomi Indonesia, Fondasi UMKM Harus Kuat Hadapi Pandemi

Yuliandre Darwis memandu diskusi virtual yang diselenggarakan Sahabat Pekerja Indonesia bekerjasama dengan JawaposTV, Sabtu (08/08/2020). (IST)

Pandemi Covid-19 telah meluluhlantakan setiap segi kehidupan. Tidak terkecuali imbasnya pun dirasakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM kesulitan hidup bahkan tak jarang yang harus gulung tikar dan juga mem-PHK pekerjanya. Perlu ada upaya yang serius agar sektor ekonomi kerakyatan ini mampu bertahan di tengah pandemi. Caranya tidak saja dengan memberikan bantuan sosial tapi bagaimana mereka juga mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

“Hanya 50 persen penduduk dunia yang memiliki akses untuk jaminan sosial. Kemudian hanya 29 persen penduduk dunia yang punya akses terhadap jaminan sosial yang komprehensif. Tantangan kita adalah masih kurangnya pekerja bukan penerima upah atau sektor UMKM ini yang dilindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkap Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJasmsostek, Sumarjono saat menjadi narasumber diskusi virtual yang diselenggarakan Sahabat Pekerja Indonesia bekerjasama dengan JawaposTV, Sabtu (08/08/2020).

Dalam diskusi yang mengangkat tema “Advokasi UMKM dan Pekerja Menghadapi Pandemi Covid-19” itu, Sumarjono, menjelaskan, UMKM merupakan penopang ekonomi Indonesia sekaligus penyumbang PDB serta menyerap banyak tenaga kerja. Jika UMKM ini terdampak karena Covid-19, maka ekonomi Indonesia secara keseluruhan juga terdampak. “Bagaimana kita bisa melindungi UMKM ini. Bagaimana para pekerjanya di hari tua mereka mempunyai jaminan,” ujarnya di dalam diskusi yang dipandu Ketua Dewan Pembina Sahabat Pekerja Indonesia, Yuliandre Darwis.

Berbeda dengan krisis ekonomi pada 1998 silam, menurut Sumarjono, pandemi Covid-19 mempengaruhi semua hal, semua segi kehidupan, terutama UMKM. Sekitar 10-15 persen bisnis UMKM ini terganggu akibat pandemi. Bahkan sekitar 37 ribu UMKM terdampak serius dan terjadi penurunan omset sampai 75 persen.

Pemerintah katanya, melalui program pemulihan ekonomi telah menyediakan Rp 123,46 triliun bagi UMKM agar dapat bertahan hidup.

Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan ini sangat penting untuk melindungi para pekerja UMKM, terutama pada masa pandemi saat ini.

Total cakupan kepesertaan BPJamsostek saat ini sebanyak 52 juta. Namun tidak seberapa yang aktif, hanya 28 juta saja dengan total iuran Rp 36,56 triliun. “Jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Indonesia, jumlah UMKM yang sudah terlindungi BPJamsostek masih sangat kecil,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Ketua DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Suwandi Wiratno. Ia mengatakan, iklim dunia usaha sangat berdampak akibat Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) imbas dari Covid-19 yang membatasi aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia memaparkan, jika dibandingkan dengan krisis ekonomi 1998, yang terdampak hanya pengusaha besar. Pandemi ini UMKM sangat terkena dampaknya. Padahal UMKM mempunyai peran yang paling penting terhadap ekonomi Indonesia, dimana sekitar 62,4 juta penduduk Indonesia adalah usaha UMKM. “Mereka terpaksa harus berdiam diri di rumah tidak berusaha bahkan ada yang dirumahkan,” ucapnya.

Ia mengapresiasi pemerintah yang telah melakukan berbagai cara dan upaya untuk meringankan beban masyarakat terutama UMKM dengan cara membuat berbagai program untuk pemulihan ekonomi, salah satunya program pemulihan UMKM. Dimana UMKM mendapatkan restrukturisasi pinjaman. “Hampir Rp 71 triliun telah direstrukturisasi oleh pemerintah di UMKM,” ujarnya.

Tapi di satu sisi, menurutnya dilema. Ketika pandemi berlangsung lama akibatnya ekonomi masih belum bisa berjalan normal, maka ke depan pinjaman-pinjaman UMKM itu nanti akan membuka ruang menjadi kredit macet.

Baca Juga:  Andre: Revisi UU BUMN jadi Momentum Perbaikan Rangkap Jabatan

“Inilah yang harus menjadi perhatian kita semua bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini. Ini bukan hanya persoalan pemerintah, perbankan, tapi adalah masalah kita bersama,” tandasnya.

UMKM katanya tidak boleh hanya bergantung kepada pemerintah tapi harus mampu mengembangkan diri dan memanfaatkan segala situasi yang ada agar mampu bertahan hidup, salah satunya memanfaatkan platform daring untuk berusaha. UMKM adalah penopang perekonomian Indonesia. Karena itu, fondasinya harus dikuatkan, agar perekonomian dapat kembali berjalan normal. “Pelaku usaha yang masih bisa bertahan di kondisi saat ini harus saling bahu-membahu agar kita bisa keluar dari kondisi ini,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Praktisi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Afdiwar Anwar, mengatakan, akibat Covid-19 banyak orang hilang pekerjaan sehingga bermasalah dengan ekonomi.

Padahal katanya, sektor UMKM menyumbang 90 persen penyerapan tenaga kerja di Indonesia dan penyumbang PDB. Persoalannya, belum semuanya menjadi peserta BPJamsostek. Perlu ada edukasi kepada masyarakat bahwa keberadaan jaminan ketenagakerjaan ini sangat penting terutama di situasi-situasi krisis saat ini.

Bagaimana upaya kita bersama menggeser paradigma bahwa mendaftar BPJamsostek adalah hal yang wajib dan perlu dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya terutama di situasi pandemi ini.

Sementara itu, Pakar Jaminan Sosial Nasional, Ahmad Ansyori, menegaskan, negara seharusnya menjamin masyarakat agar mampu tetap bertahan hidup saat krisis terjadi, tidak saja memberikan bantuan sosial.

Industri Film juga Terdampak
Tak saja sektor UMKM, industri perfilman tanah air juga terdampak akibat Covid-19. Para seniman ini tidak dapat lagi memproduksi film karena adanya pembatasan kegiatan dan aktivitas karena harus menjaga jarak selama pandemi Covid-19.

Hal ini dibenarkan Ketum Parfi56, Marcella Zalianty. Marcella mengatakan, sektor perfileman sangat terkena dampak Covid-19, karena produksi tidak bisa dilakukan. Agar dapat bertahan, pemerintah perlu memberikan stimulus ekonomi.

Parfi katanya, telah memberikan bantuan kepada 874 orang dari pekerja film yang terdampak Covid-19.

Menurutnya, perlu upaya bersama agar persoalan yang ditimbulkan dari pandemi ini dapat segera diatasi sehingga ekonomi kembali berjalan normal dan semua orang, dunia usaha termasuk industri perfilman di Tanah Air kembali menggeliat dan ekonomi para pekerjanya pun kembali baik.

Perbaiki Data
Direktur Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja, Retna Pratiwi, mengungkapkan, pendataan yang tidak valid menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya bantuan yang diberikan pemerintah dalam penanggulangan pandemi secara ekonomi.

Data tersebut katanya sangat diperlukan sebagai landasan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan terutama membantu ekonomi UMKM yang terdampak akibat Covid-19.

“Mengapa masih belum maksimal karena belum baiknya data yang dimiliki, sehingga masih banyak UMKM dan pekerja yang belum terakomodir dengan bantuan pemerintah. Karena itu perlu pembenahan data ke depan. Dengan adanya data valid itu maka akan memudahkan pemerintah untuk membuat kebijakan,” jelasnya.

Pemerintah katanya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membantu UMKM. Dengan cara memberikan keringanan-keringanan melalui berbagai stimulus, mulai dari stimulus kredit pembiayaan, listrik, bantuan langsung tunai, sembako dan lain sebagainya.

Di akhir diskusi, moderator, Ketua Dewan Pembina Sahabat Pekerja Indonesia, Yuliandre Darwis menutup diskusi dengan mengatakan, diperlukannya kolaborasi bersama semua pihak, agar bisa melindungi pekerja dan menjadi kebaikan bagi kita semua. (bis)