Pertumbuhan Kuartal III Diprediksi 0-2 %

Sri Mulyani. (net)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, dalam menangani permasalahan akibat pandemi Covid-19 tak dapat dipisahkan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Apalagi, banyak pihak yang meramalkan Indonesia berpotensi masuk ke jurang resesi karena sebelumnya ekonomi yang kontraksi.

Sri Mulyani menegaskan pemerintah saat ini fokus bagaimana menanggulangi penyebaran Covid-19 di berbagai wilayah. Pihaknya optimistis, jika dilihat dari kondisi saat ini menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan.

“Dalam kondisi seperti ini indikator yang dipantau Juli-Agustus menunjukkan tanda-tanda lebih baik dibandingkan kontraksi ekonomi yang turun pada April, Mei, Juni,” ujarnya, Senin (7/9).

Sri Mulyani mengungkapkan, kontraksi ekonomi yang terjadi ini disumbang oleh konsumsi yang menurun 5,8 persen dan investasi 8 persen. “Kita berharap kuartal III yang akan terdiri Juli, Agustus, September indikator pertumbuhan ekonomi akan lebih baik dibanding kuartal II,” imbuhnya.

Sri Mulyani menyebut, dengan adanya pembatasan penyebaran Covid-19, ditambah saat ini terjadinya kenaikan jumlah kasus positif setiap hari, maka harus berhati-hati. Adapun estimasi pemerintah ekonomi bisa mencapai antara 0 persen – 2 persen.

Menurutnya, masih ada peluang dan rasa optimisme jika belanja pemerintah diakselerasi konsumsi. Meskipun investasi belum masuk ke zona positif karena aktivitas masyarakat sama sekali belum normal. Apalagi, jika dibandingkan negara lain, kontraksi ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan Inggris yang mencapai 17 persen atau negara lain yang sangat dalam. “Kalau secara teknikal kuartal III ini kita di zona negatif maka resesi terjadi,” ucapnya.

Meskipun demikian, kata dia, jika terjadi resesi tidak berarti kondisi Indonesia sangat buruk. Sebab, pihaknya melihat jika kontraksi lebih kecil dan bisa pulih di bidang konsumsi, investasi, belanja pemerintah diakselerasi, serta ekspor membaik maka bisa berharap pertumbuhan ekonomi kuartal III menjdi lebih baik.

Percepat Realisasi APBD
Sebelumnya, Presiden Jokowi berupaya agar ekonomi Indonesia tidak masuk resesi. Untuk itu, Jokowi meminta kepala daerah segera mempercepat realisasi belanja APBD. Baik belanja barang dan jasa, belanja modal hingga bantuan sosial (bansos).

Baca Juga:  Pasar Produk Halal Dikuasai Thailand

“September ini kita masih ada kesempatan. Kita harus betul-betul bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah. Kalau kita masih berada pada posisi minus, kita masuk resesi,” kata Jokowi di Jakarta.

Presiden mencatat, di kuartal I-2020 ekonomi Indonesia masih tumbuh 2,97 persen saat negara lain sudah minus. Namun, pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2020 mengalami kontraksi -5,32 persen. Jika kuartal III-2020 ekonomi kembali minus, menurut Jokowi, Indonesia berstatus resesi. “Kita masih punya waktu satu bulan sampai September. Kalau kita masih berada pada posisi minus, artinya kita masuk resesi,” kata Jokowi.

Karena itu, dia meminta jajaran kepala daerah mempercepat realisasi belanja APBD. “Harus betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah,” ujarnya.

Namun begitu, Jokowi masih mengkhawatirkan lambatnya realisasi APBD di beberapa daerah. Serapan belanja daerah pada akhir Agustus lalu baru mencapai 44 persen. “Untuk belanja APBD masih 44 persen dan untuk belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8 persen. Hati-hati. Angka ini saya kira bisa kita lihat, belanja barang dan jasa realisasi berapa, belanja modal berapa, bansos berapa,” jelasnya.

Sejumlah daerah realisasi belanja daerahnya masih sangat mengkhawatirkan. Meskipun tidak secara spesifik, namun angka-angka yang disampaikan kepala negara perlu dicermati dengan seksama.

“Sumatera Utara itu baru sedikit. Bengkulu juga dilihat baru berapa persen. Sumatera Barat sudah berada di atas 50 persen. Saya kira angka ini betul-betul kita cermati, DKI Jakarta barang dan jasa sudah tinggi 70 persen,” jelasnya. “Yang lain yang masih di angka 10 persen sampai 15 persen, apalagi bantuan sosial masih nol persen. Setiap hari saya ikuti realisasi APBD semua provinsi, kabupaten, kota kelihatan angka-angkanya,” tegas Jokowi. (jpg)