220 Aset Tanah PLN belum Bersertifikat, PLN Kerja Sama dengan BPN Sumbar

6
Foto bersama usai penandatangan Perjanjian Kerja Sama unit PLN dengan kepala BPN di Sumbar. (IST)

Untuk melindungi dan menjaga aset tanah yang dimiliki PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumatera Barat (Sumbar) yang tersebar di berbagai daerah, perusahaan pelat merah ini menjalin kerjasama dengan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sumbar.

“Kerjasama ini kami lakukan guna menjaga aset tanah milik PLN yang tersebar di berbagai tempat di Sumbar serta terjaganya pemberian pelayanan yang baik pada masyarakat,” ungkap GM PLN Unit Induk Wilayah Sumbar dalam kegiatan penandatanganan kerjasama PLN dengan 19 kantor BPN dari 19 kabupaten/kota di Sumbar yang dilaksanakan di Hotel Grand Inna Muara Padang, Kamis (12/3).

Bambang menjelaskan saat ini PLN Sumbar memiliki 220 unit aset tanah dan bangunan yang terdiri dari gedung, kantor, tanah kosong dengan berbagai kondisi seperti belum bersertifikat, pemakaian aset oleh orang lain tanpa dan lainnya. Ia mencemaskan jika ada aset milik PLN yang belum dilegalitas secara hukum, maka tanah atau bangunan itu akan diambil oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Selain itu, dengan adanya tanah dan aset yang belum memiliki legalitas hukum, ditakutkan dapat mengganggu operasional PLN dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Sampai saat ini, aset PLN Sumbar yang telah memiliki sertifikat baru mencapai 31 persen. Oleh karena itu, pada 2020 PLN berupaya untuk dapat menyelesaikan urusan legalitas tanah itu dengan BPN hingga mencapai angka 80 persen.

Sementara, Kepala Kantor BPN Sumbar Syaiful mengungkapkan bahwa kegiatan itu merupakan turunan dari perjanjian kerja sama yang telah dilakukan beberapa waktu lalu di Kantor Induk PLN.

“BPN sebagai instansi pelayanan pendataan tanah siap untuk membantu dalam kepengurusan legalitas hukum dari aset-aset tanah dan bangunan yang dimiliki PLN,” ungkap Syaiful saat diwawancara.

Ia menjelaskan, dalam kepengurusan sertifikat tanah milik PLN , tidak ada syarat khusus yang akan diberikan. PLN hanya harus melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan datang ke kantor BPN guna mengurusnya. “Kami siap untuk mengurus kebutuhan PLN dalam hal sertifikat tanah. Jadi PLN bisa datang kapan pun selama 24 jam,” tuturnya. (*)