Waspadai Bencana Utang di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 mengakibatkan beban utang pemerintah bertambah. (Foto: IST)

Usai pandemi, beban utang yang makin berat akan memaksa pemerintah melakukan pemangkasan anggaran subsidi dan jaminan sosial besar-besaran.

“Kondisi sekarang dengan pelebaran defisit di atas 5 persen sudah menunjukkan negara kekurangan pendapatan dalam mengatasi korona. Risikonya, kita akan berutang dalam jumlah besar. Rencana utangnya Rp 1.000 triliun, tapi itu masih bisa jebol,” kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, kemarin.

Masalahnya, yang mencari utangan saat ini bukan hanya pemerintah, tapi juga BUMN dan swasta, termasuk perbankan. Ada juga gladiator di pasar keuangan, semua berlomba cari utang.

“Akibatnya, biaya utang semakin mahal. Lihat saja yield tenor 10 tahun utang pemerintah sudah di atas 8 persen. Padahal, inflasi rendah dan bunga acuan beberapa kali dipangkas. Jadi ini namanya pembayar pajak sedang mensubsidi kreditur utang,” ujar Bhima.

Kalau cara seperti ini terus dilakukan, lanjut Bhima, bukan tidak mungkin usai pandemi beban utang yang makin berat akan memaksa pemerintah melakukan pemangkasan anggaran subsidi dan jaminan sosial besar-besaran.

“Ini akan jadi bencana utang yang sangat berdampak bagi Indonesia ke depannya,” ucapnya.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Riko Amir mengatakan, ada lima langkah yang jadi kebijakan strategi pembiayaan tahun 2020 dalam penanganan pandemi.

Pertama, optimalisasi sumber pembiayaan nonutang, dengan pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) pada tahun 2020 sebesar Rp 70,64 triliun, pos dana abadi pemerintah serta dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU).

“Dana-dana ini yang akan kita lihat bersama temanteman di internalnya, mana yang bisa dilakukan untuk optimalisasi,” terang Riko di lansir laman resmi Kemenkeu, kemarin.

Kedua, fleksibilitas pinjaman tunai melalui up size (penambahan) pinjaman program yang ada saat ini dari development partners.

Baik bilateral maupun multirateral, di antaranya dengan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), Badan Pembangunan Prancis (AFD) hingga Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Namun, Riko memastikan up size ini tidak dilakukan semena-mena atau menaikkan setinggi-tingginya karena ada cyling (batas atas) yang harus dipatuhi, baik secara tahunan maupun jangka menengah dari masing-masing development partners.

“Dengan begitu, pinjaman tunai ini bersifat fleksibel namun tetap terukur,” ujarnya.

Sebagai langkah ketiga, Riko mengatakan, pemerintah akan melakukan fleksibilitas dalam penambahan Surat Berharga Negara (SBN). Langkah ini dilakukan dengan cara up size penerbitan SBN domestik dan SBN valas dengan tetap memperhatikan kondisi pasar keuangan.

“Pemerintah juga akan membuka kesempatan permintaan private placement dari BUMN/Lembaga Aset seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan lainnya,” kata Riko seraya mengatakan langkah keempat yang akan dilakukan adalah mengutamakan penerbitan SBN domestik melalui mekanisme pasar. (nov/jpg)