Ditjen Pajak Garap PPN Alibaba dan Microsoft

41
ilustrasi. (net)

Pemerintah terus memaksimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi perusahaan digital untuk meningkatkan pendapatan negara. Ada delapan perusahaan digital baru yang resmi dipungut PPN atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menyebut, delapan perusahaan yang resmi dipungut PPN diyakini dapat membantu peningkatan pendapatan negara. “Dengan tambahan delapan perusahaan baru ini, totalnya 36 perusahaan atau badan usaha yang resmi dipungut PPN digital,” kata Hestu di Jakarta, kemarin.

Delapan perusahaan tersebut adalah, Alibaba Cloud (Singapore) Pte Ltd, GitHub, Inc, Microsoft Corporation, Microsoft Regional Sales Pte. Ltd. Kemudian UCWeb Singapore Pte. Ltd, To The New Pte. Ltd, Coda Payments Pte. Ltd dan Nexmo Inc.

Melalui penunjukkan ini, mulai 1 November 2020 para pelaku usaha akan mulai membayar PPN atas produk dan layanan digital yang dijual kepada konsumen di Indonesia. Sebelumnya, sudah terdapat 28 perusahaan global yang sudah bekerja sama dengan DJP sejak awal Juli 2020 untuk PPN digital.

Perusahaan sebagian besar berada di luar negeri tersebut antara lain Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V dan Spotify AB.

Kemudian, Facebook Ireland Ltd dan Facebook Payments International Ltd, Facebook Technologies International Ltd, Amazon.com Services LLC dan Audible, Inc. Selanjutnya, Alexa Internet, Audible Ltd, Apple distribution Inter national Ltd, TikTok Pte. Ltd dan The Walt disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd dan LinkedIn Singapore Pte. Ltd. Lalu, McAfee Ireland Ltd, Micro soft Ireland Operations Ltd dan Mojang AB, Novi digital Entertainment Pte. Ltd dan PCCW Vuclip (Singapore) Pte. Ltd.

Baca Juga:  UU Ciptaker Ikut Picu Ketidakpastian

Terakhir, Skype Communica tions SARL dan Twitter Asia Pacific Pte. Ltd, Twitter In ternational Company, Zoom Video Communications, Inc, PT Jingdong Indonesia Pertama dan PT Shopee International Indonesia.

“Adapun jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak. dan harus dicantumkan pada kwitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN,” kata Hestu.

Kemudian, perusahaan yang telah memenuhi kriteria, termasuk perusahaan dengan penjualan Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta per bulan dapat mengambil inisiatif dan menginformasikan kepada dJP. “Infokan ke kita, supaya proses persiapan penunjukkan, termasuk sosialisasi secara one-onone dapat segera dilaksanakan,” tegas Hestu.

Ditjen Pajak mencatat, setoran PPN untuk transaksi digital sudah mencapai sekitar Rp 97 miliar. Jumlah tersebut berasal dari enam entitas yang sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN digital pada Juli dan mulai melakukan pemungutan selama Agustus.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengatakan, pungutan pajak industri digital yang di berlakukan sejak Agustus 2020, diharapkan bisa memberikan kontribusi besar kepada pen dapatan negara. Khususnya di era pandemi Virus Corona. “Semakin banyak bisnis berbasis offline bergeser menggunakan platform online. Potensinya cukup besar bagi negara,” kata Ira.

Selain itu, penerapan pungutan PPN sebesar 10 persen bisa men ciptakan perlakuan yang setara. Pasalnya, perusahaan asing di luar industri digital telah mendapatkan perlakuan yang sama dalam kewajiban pembayaran pajak.

Meski begitu, menurut Ira, perlu adanya analisis mendalam terhadap kemungkinan negatif dari dampak pengenaan pajak terhadap hubungan bisnis Indonesia dengan negara lain. (nov/jpg)