Likuiditas Bank Pelat Merah Bisa Anjlok

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani. (Foto: Dok.JPG)

Rencana Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menunjuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai bank penyangga likuiditas bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, menuai reaksi keras banyak pihak.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani, salah satunya. Ia mengaku tak habis pikir jika Himbara mendapat tugas seperti ini. Menurutnya, kebijakan ini akan mempengaruhi saham bank BUMN.

Selain itu, sambung ekonom senior ini, ada beberapa yang perlu dipertimbangkan jika Himbara yang menjadi penyangga likuiditas. Pertama, pasti akan menimbulkan conflict of interest, karena Himbara akan menilai bank lain.

“Karena yang menerima likuiditas itu adalah bank, pasti Himbara harus menilai bank penerima likuiditas (layak atau tidak). Padahal selama ini antar bank itu selalu jaga rahasia data masing-masing. Saya rasa harusnya penilaian itu ada di OJK,” tegasnya kepada Rakyat Merdeka.

Ia menyarankan, baiknya lembaga keuangan lain di luar bank Himbara yang dija dikan sebagai lembaga penyangga likuiditas. Seperti PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), sebuah perusahaan BUMN yang mengelola aset-aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), baik aset kredit, saham maupun properti.

“Kenapa PPA? karena PPA ini kan semacam venture capital. Menempatkan dulu dana kemudian nanti ditarik lagi. Apalagi PPA ini juga milik pemerintah. BUMN juga, jadi kalau dia yang melakukan kan tidak ada conflict of interest. PPA atau PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) juga bisa menjadi kepanjangan tangan dari Kemenkeu untuk penyangga,” cetus Aviliani.

Hal ini juga dipertanyakan Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan. “Jika Himbara melakukan tugas pinjaman likuiditas, maka tugas tersebut bertentangan dengan Undang-Undang PPKSK (Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan) dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020,” kata Heri dalam keterangan resminya akhir pekan kemarin.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, tidak ada dasar hukumnya bagi KSSK melibat kan bank-bank Himbara dalam masalah ini. Karena Himbara bukanlah anggota KSSK. Jika Himbara mendapatkan likuiditas yang digelontorkan dari Kemenkeu melalui BI, itu wajar karena Himbara milik negara.

Untuk itu, sebaiknya KSSK tidak mengorbankan Himbara sebagai penyangga likuiditas bagi per bankan yang kesulitan likuiditas akibat pandemi Covid-19. “Kalau terjadi sesuatu bagaimana? Apakah bank Himbara dipertaruhkan?” ucapnya heran.

Senada, Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun malah mengkhawatirkan bank penyangga yang bakalan sakit, kalau rencana ini dipaksakan.

“Harusnya program penyelamatan dan pemulihan ekonomi tidak boleh membuat sistem perbankannya malah sakit karena skema pemulihan yang dibuat tidak ideal. Serta dipaksakan sebagai kompromi antar anggota KSSK yang masih menjaga hegemoni egosentris lembaganya saja,” tegas Misbakhun.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Kamis (30/4) lalu, menyebut alasan penunjukan Himbara sebagai penyangga likuiditas antar bank karena bank pelat merah memang mendapatkan akses likuiditas yang besar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Bank Indonesia (BI). “Apabila ada bank yang kurang likuiditas bisa ke bank Himbara pakai dana dari Kemenkeu,” kata Wimboh. (dwi/jpg)