Menkeu Ketar-ketir UKM Terdampak PSBB, Jurang Krisis Makin Dekat

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (net)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ketar-ketir usaha kecil dan menengah (UKM) terkena dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Jika sektor itu terganggu, laju pertumbuhan bisa dipastikan akan nyungsep.

“Jika usaha kecil menengah tidak dapat melanjutkan kegiatan (bisa ganggu laju pertumbuhan-red). Karena, sektor ini adalah tulang punggung bagi perekonomian kita,” ungkap Ani-sapaan akrab Sri Mulyani di Jakarta, kemarin.

Dia memastikan PSBB akan memukul perekonomian. Dampak PSBB akan mengganggu produksi sektor pertanian, perdagangan, manufaktur, transportasi hingga sektor jasa. Hal itu akan memicu kemiskinan, pengangguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Seperti diketahui, PSBB di Jakarta akan diterapkan lagi mulai hari ini (14/9). Selama ini kontribusi Dki Jakarta terhadap perekonomian nasional cukup besar, sekitar 18 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.

Terganggunya kinerja perekonomian Jakarta tentu akan memperkecil peluang Indonesia mencegah masuk jurang resesi yang diproyeksi akan terjadi pada kuartal III-2020.
Untuk mengantisipasi dampak PSBB, Ani menuturkan, pemerintah segera merespons dengan membuat kebijakan prioritas untuk melindungi orang miskin dan rentan, dan kalangan dunia usaha.

“Dalam menggodok kebijakan, pemerintah tentu melihat aspek pandemi, aspek permintaan hingga produksi atau pasokan. Namun kita tegaskan, sisi kesehatan harus menjadi prioritas,” ujar Ani.

Baca Juga:  Jamin Keamanan para Mitra, Digital Platform Gojek semakin Dipercaya

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita khawatir pengetatan PSBB di akhir kuartal III-2020 dapat memberikan tekanan pada sektor manufaktur.

“PSBB DKI tentu akan mempengaruhi industri manufaktur, apalagi kalau provinsi lainnya ikut menerapkan PSBB yang ketat. Tapi, yang terpenting bagi pemerintah saat ini adalah kesehatan masyarakat. itu tidak bisa ditawar,” kata Agus di Jakarta, kemarin.

Dia menuturkan, sejak PSBB mulai dilonggarkan pada Juli lalu, sebenarnya utilisasi sektor manufaktur telah berangsur pulih ke kisaran 53-54 persen. Bahkan, diprediksinya, bisa menyentuh level 60 persen pada akhir 2020. Namun, akibat pengetatan kembali PSBB, target tersebut bisa gagal tercapai.

Jaga Arus Distribusi
Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto meminta, semua pihak tetap menjaga arus pendistribusian logistik di Jakarta. Sebab, bila ruang gerak mereka juga dibatasi bisa melumpuhkan perekonomian.

“Setiap wilayah yang memberlakukan PSBB harus memberikan kelancaran jalur-jalur distribusi, termasuk logistik supaya usaha dan perekonomian tetap berjalan,” kata Agus.
Dia menjelaskan, sebanyak 50 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia disumbang dari sektor konsumsi. Sehingga, bila distribusi logistik terganggu, perputaran ekonomi di sektor kebutuhan pokok menurun tajam. (nov/jpg)