Optimisme Vaksin Pulihkan Ekonomi

48
ilustrasi. (net)

Kehadiran vaksin Covid-19 di Tanah Air mendongkrak optimistis terhadap kinerja perekonomian tahun depan. Kegiatan vaksinasi diyakini membuat masyarakat merasa aman melakukan kegiatan ekonomi.

Presiden Jokowi berharap, kehadiran vaksin bisa memulihkan kesehatan dan menggerakkan roda perekonomian. “Kita harapkan setelah vaksinasi, kesehatan masyarakat pulih. Kegiatan ekonomi masyarakat bisa bergerak. Dan, kita harapkan bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” ungkap Jokowi, di Jakarta.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, hadirnya vaksin ini akan menyelesaikan dua persoalan sekaligus. Yaitu, kesehatan dan kepercayaan publik untuk kembali beraktivitas dan berkegiatan sosial. “Vaksin menjadi game changer yang mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kesehatan yang goalnya pada pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Airlangga.

Menurutnya, vaksinasi ke seluruh masyarakat Indonesia, dapat menjadi pendorong terjadinya pemulihan ekonomi secara penuh. Vaksinasi nanti akan didukung penerapan kebijakan gas dan rem oleh pemerintah saat ini untuk mengendalikan kasus Covid-19.


Mantan Menteri Perindustrian itu mengatakan, meskipun kasus pandemi di Indonesia terus bertambah namun tingkat kesembuhannya tinggi, mencapai 82,91 persen. Capaian ini lebih tinggi dari rata-rata kesembuhan global.

Baca Juga:  Belajar Investasi Era Pandemi dari Webinar Nasional IKAFE Unand

Hal ini sinyal positif di tengah pelonggaran aktivitas masyarakat. “Kami pastikan gas dan rem untuk bidang kesehatan dan ekonomi serta hadirnya vaksin akan berimplikasi pada kebangkitan optimisme masyarakat ke depannya,” tegas Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut, 1,2 juta dosis vaksin dari Sinovac yang sudah tiba di Indonesia sedang dalam prosedur emergency user authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pembiayaan vaksin sebagian akan menggunakan APBN. Pembiayaan itu untuk masyarakat tidak mampu. “Masyarakat yang vaksinasinya didanai atau disubsidi oleh pemerintah, ketentuannya nanti akan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan,” ungkap Sri Mulyani. Sekadar informasi, untuk pelaksanaan pemenuhan kebutuhan vaksinasi mandiri akan diatur oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (nov/jpg)