Inklusi Keuangan RI Kalah dari Malaysia

31
ilustrasi. (Dok.JawaPos.com)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Salah satu tugasnya, meningkatkan indeks Inklusi keuangan Indonesia yang kini tertinggal dari negeri tetangga.

“Penetapannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). artinya, Ketua Harian DNKI bertugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala setidaktidaknya 1 tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, “ tulis keterangan resmi Kemenko Perekonomian, kemarin.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi kecewa indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Posisi Indonesia berada di bawah negara-negara tetangga. Tahun lalu, indeks inklusi keuangan Indonesia sebesar 76 persen.

Jumlah itu terpaut jauh dari Singapura yang sudah mencapai 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen. Dengan penetapan Airlangga sebagai Ketua Harian DNKI, pemerintah menetapkan target indeks inklusi keuangan bisa mencapai 90 persen pada 2024.

Airlangga mengatakan, kebijakan inklusi keuangan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama selama pandemi Covid- 19. Misalnya, dalam melakukan penyaluran bantuan sosial tunai. Dengan mengirim langsung ke rekening bank penerima, manfaat realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat segera dirasakan langsung masyarakat.

“Sasaran Strategi Nasional Keuangan Inklusif kepada semua segmen masyarakat, namun fokusnya kepada masyarakat berpendapatan rendah, masyarakat lintas kelompok, serta pelaku UMKM,” ungkap Airlangga.

Baca Juga:  Kendalikan Inflasi, Leonardy: Perlu Penggemukan Sapi dan Bibit Jengkol

Airlangga pede Perpres SNKI bisa memperpecat inklusi keuangan untuk masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau terluar. Sebab, lewat regulasi itu, bisa mendukung sinergi kebijakan antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Sebagai informasi, pemerintah telah mencanangkan SNKI sejak 2016. Tiga tahun berselang, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 76,19 persen, melampaui target yang ditetapkan Presiden selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif sebesar 75 persen.

Artinya, saat ini sekurang-kurangnya 76,19 persen dari seluruh penduduk dewasa di Indonesia telah menggunakan layanan keuangan formal. Kepemilikan produk keuangan formal di kalangan masyarakat juga tercatat meningkat seiring penggunaannya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai, salah satu faktor banyak masyarakat belum terakses industri keuangan yakni kendala infrastruktur. “Masalah akses internet, masalah ketersediaan, pengadaan, masih sangat buruk di Indonesia. Tower-tower infrastruktur saja masih sangat rendah,” ujar Nailul.

Ditambah lagi, lanjutnya, sebagian besar masyarakat Indonesia yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih sangat sulit untuk menjangkau perbankan. “Untuk mencapai target inklusi keuangan mencapai 90 persen di tahun 2024, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dengan industri jasa keuangan. Jika kolaborasi tak dilakukan, target tersebut sulit untuk tercapai,” tegasnya. (nov/jpg)