Anggota DPR Usulkan Pelanggan Listrik 1.300 VA Diberi Diskon 25%

Anggota DPR RI Nevi Zuairina rapat Komisi VI DPR RI secara virtual dengan Pertamina, PLN dan PGN, Kamis (16/4) siang. (Foto: ist)

Kondisi ketahanan energi listrik diperkirakan aman selama masa bencana nasional non-alam akibat mewabahnya virus korona (Covid-19).

Namun, tindakan preventif dari seluruh BUMN energi strategis seperti Pertamina, PGN dan PLN sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi.

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengatakan, beragam stimulus untuk membantu masyarakat terdampak pandemi korona, seperti keringanan pembayaran hingga penggratisan dan pemberian diskon tarif listrik PLN sudah sangat baik.

Namun di lapangan dia menerima banyak keluhan dari masyarakat bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya menyentuh semua warga terdampak.

“Sasaran pemerintah melalui PLN bahwa pelanggan 450 VA digratiskan, dan pelanggan 900 VA mendapat diskon 50 persen masih belum cukup. Pelanggan 1.300 VA, kini juga sangat terdampak. Jadi, minimal mesti diberikan perlakuan (stimulus) juga misalnya diskon 25%,” ujar Nevi saat rapat Komisi VI DPR RI secara virtual dengan Pertamina, PLN dan PGN, Kamis (16/4) siang.

Dalam kesempatan yang sama, wakil rakyat daerah pemilihan Sumbar itu juga menyampaikan terima kasih kepada BPH MIGAS. Alokasi solar subsidi tahun 2020 naik 15% dibandingkan 2019, lebih besar dari kenaikan solar biasanya hanya 1-3%. Namun, sayangnya di lapangan antrean orang yang akan mengisi BBM di SPBU masih banyak.

Anggota Fraksi PKS ini pun menindaklanjuti beberapa masukan masyarakat yang dia himpun. Nasib rakyat, khususnya di pelosok, kata Nevi agak terganggu akibat kesulitan pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan.

Mestinya, kata dia, anggaran Rp 1,77 triliun dari subsidi BBM, Rp 2,5 triliun dari subsidi listrik, dapat digunakan untuk alokasi penanganan wabah Covid-19 sehingga menjamin ketersediaan kebutuhan energi untuk rakyat kecil.

“Saya berharap, ketersediaan energi berupa BBM, gas dan listrik ini bukan saja hanya untuk tiga bulan saja. Sebab, kita tidak tahu, virus korona ini kapan usainya. Rp 450 triliun anggaran yang disiapkan pemerintah mesti efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan rakyat kecil. Kami di Komisi VI, sepakat meminta Pertamina PGN dan PLN untuk tidak menjalankan peraturan atau regulasi yang dapat menimbulkan kerugian sampai ada kejelasan dan mekanisme insentif maupun kompensasi yang diberikan,” tukasnya.

Nevi juga meminta pemerintah memperhatikan poin penting di sektor energi, khususnya gas bumi. “Perlu ada relaksasi dalam pelaksanaan kontrak jual beli dengan pemasok gas bumi yang dilakukan Perusahaan Gas Negara (PGN). BPH Migas juga perlu mengkaji kemungkinan pelaksanaan keringanan pada pengenaan iuran kegiatan usaha, dan untuk mendorong pemanfaatan LNG diperlukan realisasi insentif fiskal berupa pembebasan PPN untuk LNG, ujar Nevi.(rel/esg)