Posisi Utang Luar Negeri masih Terkendali

Ilustrasi. (Foto: IST)

Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2020 sebesar 400,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp 5.603 triliun (kurs Rp 14.000). Jumlah itu tumbuh 2,9 persen dibandingkan periode Maret 2020 sebesar 0,6 persen.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko mengatakan, meski ada kenaikan namun posisi struktur ULN masih sehat dan terkendali. “ULN tumbuh 2,9 persen, lebih tinggi dibandingkan per tumbuhan Maret 2020 sebesar 0,6 persen, karena ada pening katan utang luar negeri publik,” kata Onny dalam keterangan tertulis BI, kemarin.

Diterangkannya, ULN 400,2 miliar dolar AS tersebut, mencakup utang publik 192,4 miliar dolar aS dan utang swasta 207,8 miliar dolar AS. ULN publik yang mencakup pemerintah dan bank sentral mengalami peningkatan, terutama utang pemerintah yang tercatat 189,7 miliar dolar AS atau tumbuh 1,6 persen.

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh arus modal masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) dan penerbitan Global Bonds pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pembiayaan. “ULN pemerintah ini antara lain mencakup jasa kesehatan dan kegiatan sosial hingga 23,3 persen. Konstruksi 16,4 persen dan jasa pendidikan 16,2 persen,” ujar Onny.

Selain itu, jasa keuangan dan asuransi mencapai 12,8 persen dan administrasi pemerintah, pertahanan, serta jaminan sosial wajib 11,6 persen. “Sementara ULN swasta yang mencakup BUMN justru melam bat atau hanya tumbuh 4,2 persen karena adanya kontraksi pertumbuhan utang lembaga keuangan,” katanya lagi.

Pada akhir April 2020, ULN terkontraksi 4,8 persen, atau lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya 2,4 persen. Dalam kondisi ini, utang perusahaan bukan lembaga keuangan mengalami peningkatan dari periode Maret 2020 sebesar 7 persen menjadi 7,3 persen pada April 2020.

“Sektor swasta yang mempunyai utang luar negeri antara lain jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan,” ujar Onny.

Kendati meningkat, menurut dia, pengelolaan utang luar negeri pemerintah tetap dilakukan secara hatihati dan akuntabel untuk mendukung belanja pri oritas yang fokus kepada upaya penanganan Covid-19 dan stimulus ekonomi. “BI juga mencatat struktur utang luar negeri Indonesia dalam keadaan sehat yang didukung pen erapan prinsip kehati-hatian dengan rasio mencapai 36,5 persen terhadap PDB,” ujarnya.

Struktur utang juga didominasi oleh utang luar negeri berjangka panjang dengan pangsa mencapai 88,9 persen dari total utang luar negeri. “BI dan pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi memantau perkembangan utang luar negeri, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” kata Onny.

Peran utang luar negeri juga terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adinegara menyebut, peningkatan utang pemerintah harus diwas padai di masa pandemi korona. “Utang pemerintah meningkat signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan ekspor bergerak lambat. Berbahaya jika utang meningkat sementara produktivitas rendah,” kata Bhima.

Pemerintah, kata dia, juga harus punya pertimbangan ke depan dalam menambah utang, misalnya terkait beban pembiayaan bunga utang dan defisit keseimbangan primer. Selain itu, ada juga faktor lain yang tak kalah penting untuk dipertimbangkan yakni risiko nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga acuan. (nov/jpg)