Stabilitas Sektor Keuangan di 2020 Terjaga

31
ilustrasi OJK. (JawaPos.com)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons cepat dengan mengeluarkan forward looking and countercyclical policies yang ditujukan untuk mengurangi volatilitas pasar dan outflow non-residen. Termasuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akibat pandemi di 2020 lalu.

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) juga sangat membantu dengan stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang akomodatif. “OJK bersama Pemerintah dan Bank Indonesia telah memberikan ruang bagi sektor riil untuk bertahan dalam menghadapi dampak pelemahan ekonomi khususnya dalam memitigasi risiko gagal bayar debitur (default) dan risiko likuiditas di pasar keuangan,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan secara virtual, Sabtu (16/1).

Mantan Komisaris Bank Mandiri ini mengatakan pandemi Covid-19 membawa guncangan hebat. Dari sisi supply mengakibatkan terganggunya rantai produksi global maupun domestik. Dari sisi demand akibat penurunan pendapatan masyarakat sebagai dampak terbatasnya mobilitas dan turunnya kegiatan ekonomi.

Di sektor jasa keuangan, pandemi ini telah berdampak pada meningkatnya beberapa potensi risiko, baik di sisi risiko likuiditas berupa aliran dana keluar, risiko kredit berupa debitor yang default akibat penurunan aktivitas usahanya, serta tekanan profitabilitas baik pada perusahaan maupun debitur.

“Potensi berlanjutnya pemburukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini, akan mengancam stabilitas sistem jasa keuangan apabila tidak dilakukan pencegahan (mitigasi) lebih dini,” katanya.

Wimboh menuturkan, dengan berbagai kebijakan tersebut, perekonomian domestik secara bertahap terus membaik didorong oleh percepatan realisasi stimulusfiskal dan perbaikan ekspor, serta kebijakan restrukturisasi kredit untuk meringankan beban masyarakat, pelaku sektor informal, dan UMKM serta pelaku usaha lainnya.

“Kebijakan-kebijakan tersebut sangat efektif sehingga perekonomian domestik secara bertahap terus membaik Selain itu, stabilitas sistem keuangan sampai saat ini masih terjaga dengan baik,” katanya.

Di industri pasar modal, kebijakan pengendalian volatilitas yang dikeluarkan OJK sejak awal pandemi serta tindakan tegas pengawasan OJK telah meningkatkan kepercayaan investor yang tercermin dengan membaiknya IHSG di atas 6.000 pada awal 2021 setelah sebelumnya terpuruk di posisi terendah di 3.937,6 pada 24 Maret 2020.

OJK sambung Wimboh, juga fokus untuk meningkatkan integritas pasar dengan serangkaian kebijakan dan langkah-langkah pengawasan yang lebih tegas. Dengan integritas pasar yang lebih baik, aktivitas penghimpunan dana melalui penawaran umum relatif besar yaitu sebesar Rp118,7 triliun dengan 53 emiten baru. “Pertumbuhan emiten baru ini merupakan yang tertinggi di ASEAN,” ucapnya.

Di sektor perbankan, kebijakan restrukturisasi kredit hingga akhir Desember telah mencapai Rp 971 triliun (18 persen dari total kredit) yang diberikan kepada 7,6 juta debitor UKM dan korporasi.

Kebijakan ini menghasilkan profil risiko perbankan yang terkendali dengan rasio NPL gross pada level 3,06 persen (2019: 2,53 persen) atau net 0,98 persen (2019: 1,19 persen) dan didukung oleh permodalan yang cukup tinggi, yaitu CAR sebesar 23,78 persen (2019: 23,31 persen).

Baca Juga:  Indonesia Targetkan Jadi Negara Maju, Mendag: ASEAN Harus Kompak

Sejalan dengan itu, likuiditas perbankan masih cukup memadai (ample) ditandai oleh alat likuid perbankan yang terus meningkat mencapai sebesar Rp 2.111 triliun dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 1.251 triliun, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 11,11 persen yoy. Alat likuid per non-core deposit 146,72 persen dan liquidity coverage ratio 262,78 persen, lebih tinggi dari threshold-nya.

Sementara itu, kebijakan restrukturisasi kredit di Perusahaan Pembiayaan juga berjalan dengan baik yang mencapai Rp 189,96 triliun (48,52 persen dari total pembiayaan) dari 5 juta kontrak. Hal ini telah menjaga profil risiko Perusahaan Pembiayaan dengan NPF yang masih terkendali sebesar 4,5 persen.

Di kesempatan sama, Presiden Joko Widodo menyampaikan, masyarakat harus optimistis kalau di 2021 akan menjadi titik balik permasalahan pandemi yang dialami pada 2020. Kesehatan masyarakat akan segera pulih walaupun harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan perekonomian segera bangkit kembali.

“Dan pengendalian pandemi terutama melalui vaksinasi adalah game changer, adalah kunci agar masyarakat bisa bekerja kembali, anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi dan agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang, dan juga agar perekonomian kita bisa segera bangkit,” kata Jokowi.

Ke depan Jokowi meminta OJK dan pelaku industri jasa keuangan, harus menjaga kepercayaan pasar menjaga kepercayaan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan tidak boleh ada lagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat, dan transaksi keuangan yang menjurus fraud harus dtindak tegas.

Direktur Riset dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia sekaligus Dosen Perbanas Institute, Piter Abdullah menilai, sektor keuangan Indonesia tetap stabil walaupun ada penurunan penyaluran kredit atau juga laba perbankan atau asuransi.

Terlihat di NPL yang terjaga di kisaran 3 persen, CAR yang masih diatas 20 persen, IHSG yang sudah kembali ke level sebelum pandemi, dan sebagainya. “Stabilnya sektor keuangan tidak lepas dari keberhasilan OJK mengambil kebijakan yang cepat dan tepat merespons terjadinya pandemi,” cetus Piter.

Ia mengatakan, kebijakan-kebijakan OJK terbukti efektif menjaga stabilitas sektor keuangan, alangkah baiknya kebijakan-kebijakan stimulus OJK seperti restrukturisasi kredit diperpanjang.

“Kebijakan OJK seperti restrukturisasi kredit sudah terbukti efektif menahan lonjakan NPL sekaligus menjaga ketahanan sistem perbankan. Kebijakan ini sudah tepat untuk dilanjutkan hingga 2022, dalam rangka memastikan pemulihan ekonomi bisa segera diwujudkan,” pungkasnya. (dwi/jpg)