Ekonomi 33 Negara akan Berkontraksi

13
ilustrasi. (jawapos.com)

Bencana Covid-19 yang merusak berbagai sendi kehidupan membuat pendapatan seluruh dunia mengalami penurunan. Bahkan beberapa negara masuk ke jurang resesi. Belanja melonjak lantaran ada kebutuhan penanganan Covid-19. Di sisi lain penerimaan negara cenderung tersendat.

Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa menyebut, pandemi Covid-19 telah menimbulkan kerusakan serius di seluruh kawasan Asia dan Pasifik. Pihaknya meramalkan, akan ada banyak negara yang mengalami kontraksi ekonomi pada tahun ini. Sebab, kemiskinan global akan meningkat, layanan publik menjadi lebih tegang terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, pertumbuhan ekonomi menyusut, dan ketimpangan meningkat. “ADB memperkirakan ekonomi 33 dari 46 negara berkembang akan berkontraksi tahun ini,” ujarnya dalam webinar ADB, Kamis (17/9).

Asakawa memaparkan, dalam situasi saat ini hampir semua pemerintahan mengalami tekanan serupa. seperti meningkatnya penggunaan anggaran dan utang publik. Pasalnya, banyak program pengeluaran berskala besar namun pendapatan pajak menurun.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga harus mengamankan sumber daya keuangan tambahan untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi gelombang pandemi berikutnya. Namun sayangnya banyak negara yang bahkan sebelum krisis Covid-19, tak mampu meningkatkan pendapatan untuk mengimbangi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

ADB mencatat rata-rata rasio pajak negara di Asia hanya 17,6 persen, lebih rendah dibandingkan dengan negara OECD 24,9 persen. Sedangkan di Asia Tenggara rasio pajaknya jauh lebih rendah yakni hanya 15 persen. “Asia berkembang terus menghadapi hasil pajak yang agak tidak stabil dengan variabilitas yang besar dari waktu ke waktu,” jelasnya.

Di sisi lain, karena pendapatan pajak menurun, banyak negara berkembang memiliki sedikit ruang untuk meningkatkan utang luar negeri mereka lebih jauh. Sehingga, pihaknya menyarankan, negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia untuk terus melakukan perluasan basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Menurutnya, kebijakan perpajakan harus berjalan antara meningkatkan pendapatan pajak dan mempromosikan investasi yang dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi dari pandemi. “Pemerintah dapat mengadopsi instrumen kebijakan yang ditargetkan seperti insentif pajak yang lebih disesuaikan dan hemat biaya,” imbuhnya.

Baca Juga:  Bertemu LaNyalla, Pengusaha Keluhkan Kenaikan Cukai dan Rokok Ilegal

Selain itu, pemerintah dapat mengadopsi sistem pajak yang lebih progresif untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yang semakin memburuk akibat Covid-19. “Pajak karbon atau pajak lingkungan lainnya juga dapat mendorong kegiatan ekonomi untuk mencapai pemulihan hijau dan mendorong adaptasi dan ketahanan,” ucapnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga dapat memperkuat penarikan basis pajak perusahaan dari upaya peralihan laba ke wilayah lain. Praktik penghindaran pajak ini sering dilakukan oleh perusahaan multinasional yang menjalankan bisnis di negara berkembang.
“Tantangan ini semakin dekat mengingat transformasi digital yang semakin cepat akibat pembatasan mobilitas Covid-19,” pungkasnya.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kemenkeu terus berupaya dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui reformasi pajak. Pasalnya, bukan hanya rasio pajaknya yang rendah tapi juga banyak perusahaan yang melakukan penghindaran dan penggelapan pajak.

Sri Mulyani mengaku, Indonesia memiliki perekonomian yang terbuka sehingga terdapat celah bagi perusahaan menghindari pajak. “Penghindaran dan penggelapan pajak ini menjadi bagian penting bagi kami untuk memeranginya. Karena Indonesia memiliki perekonomian terbuka,” ujarnya dalam webinar ADB.

Sri Mulyani memaparkan, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) di seluruh wilayah nusantara. Karena begitu luasnya sehingga banyak perusahaan yang akhirnya bisa beroperasi lintas perbatasan negara. “Itu membuka peluang untuk penghindaran pajak dan penggelapan pajak,” ucapnya.

Dengan demikian, kata dia, pemerintah tengah melakukan upaya dalam mengejar pihak yang tak bertanggungjawab. Namun, Ia mengaku, pemerintah tidak bisa sendiri melakukannya, dan butuh kerjasama dengan negara lain.

Sehingga, mobilisasi sumber daya domestik sangat penting dibangun di banyak negara anggota ADB termasuk Indonesia. “Kami mereformasi pajak untuk meningkatkan tax ratio yang rendah, tetapi kami tidak dapat melakukannya sendiri,” jelasnya.

Sri Mulyani menambahkan, Indonesia dan negara-negara di kawasan perlu bekerjasama, termasuk untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan tentang pajak. “Kami juga membutuhkan banyak dukungan dan benchmarking yang dapat diberikan oleh lembaga multilateral seperti ADB, IMF, dan World Bank,” tutupnya. (jpg)