Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Agustus Deflasi Lagi 0,05 Persen, Sri Mulyani: Permintaan Lesu

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Sri Mulyani. (net)
Sri Mulyani. (net)
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Agustus 2020 terjadi deflasi sebesar 0,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,90. Dari 90 kota IHK, 53 kota mengalami deflasi dan 37 kota mengalami inflasi. “Pada Agustus 2020 terjadi deflasi sebesar 0,05 persen,” kata Kepala BPS Suhariyanto, Selasa (1/9).

Suhariyanto mengatakan, tingkat inflasi tahun kalender dari Januari hingga Agustus 2020 sebesar 0,93 persen. Sedangkan tingkat inflasi secara tahun ke tahun sebesar 1,32 persen. Sementara komponen inti pada Agustus 2020 mengalami inflasi sebesar 0,29 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender sejak Januari hingga Agustus 2020 sebesar 1,32 persen. Sedangkan, tingkat inflasi komponen inti tahun secaaa tahunan sebesar 2,03 persen.

Suhariyanto menyebut, deflasi tertinggi terjadi di Kupang sebesar 0,92 persen dengan IHK sebesar 102,48. Sementara itu, deflasi terendah terjadi di Sibolga, Tembilahan, Bekasi, dan Banyuwangi masing-masing sebesar 0,01 persen. “IHK masing-masing sebesar 103,05 (Sibolga), 105,06 (Tembilahan), 106,9 (Bekasi), dan 103,49 (Banyuwangi),” jelasnya.

Suhariyanto menambahkan, inflasi tertinggi terjadi di Meulaboh sebesar 0,88 persen dengan IHK sebesar 107,53 dan terendah sebesar 0,02 persen terjadi di Batam dengan IHK sebesar 103,24, IHK Kediri sebesar 104,51, dan IHK Kotamobagu sebesar 105,93.

“Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,86 persen dan kelompok transportasi sebesar 0,14 persen,” ungkapnya.

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks adalah kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,07 persen. Disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08 persen.

Selain itu, kelompok kesehatan sebesar 0,06 persen, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen. Kemudian, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,05 persen. Sedangkan, kelompok pendidikan sebesar 0,57 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,13 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,02 persen.

Menanggapi demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan bahwa penyebab terjadinya deflasi selama dua bulan berturut-turut karena lesunya sisi permintaan. Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) terjadinya deflasi selama dua bulan berturut-turut, yaitu sebesar 0,10 persen pada Juli dan 0,05 persen pada Agustus 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sisi permintaan berasal dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, perusahaan, maupun ekspor dan investasi. “Ini kan deflasi yang diidentifikasi dengan lemahnya sisi permintaan,” ujarnya di DPR RI Jakarta, Selasa (1/9).

Sri Mulyani menuturkan, porsi terbesar dari konsumsi masyarakat berasal dari masyarakat kelas menengah ke atas. Namun, kelompok ini masih menahan belanjanya karena bergantung pada kepercayaan penanganan virus Covid-19 di Indonesia. “Karena, walaupun mobilitas masyarakat sudah mulai naik, namun belum diterjemahkan dalam bentuk belanja yang meningkat,” jelasnya.

Kemudian, dari sisi investasi, Ia menilai permintaannya memang masih turun melihat pertumbuhan kredit yang juga belum membaik di perbankan. Adapun kredit gross saat ini turun menjadi hanya sekitar 1,45 persen. Sehingga, diharapkan restrukturisasi dari berbagai pinjaman perusahaan-perusahaan di lembaga keuangan bisa mulai pulih kembali kemudian berujung pada kegiatan investasi. “Jadi memang ini permintaan dari sisi investasi juga akan menurun. Oleh karena itu kita berharap,” imbuhnya.

Sementara itu, dari sisi belanja pemerintah, kata dia, sudah diupayakan dengan berbagai langkah untuk mengakselerasi. Sehingga, ia meyakini belanja pemerintah akan membaik di bulan ini. “Pemerintah kan sudah melakukan dan terus melakukan akselerasi belanjanya. Bulan ini kita perkirakan akan lebih baik meskipun tingkatnya tidak sebesar yang mungkin masih kita perkirakan, yaitu supaya bisa tumbuh positif dari belanja pemerintah,” tukasnya. (jpg)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pasaman Barat Terima Tambahan DAU Rp55 Miliar untuk Gaji ASN

Pasaman Barat Terima Tambahan DAU Rp55 Miliar untuk Gaji ASN

Pasaman Barat memperoleh tambahan DAU sekitar Rp55 miliar dari pemerintah pusat untuk mendukung penggajian ASN dan memperkuat fiskal daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer