Dana Pemda Mengendap Rp 94 Triliun

24
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (IST)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ada dana Pemerintah Daerah (Pemda) sebesar Rp 94 triliun masih mengendap di perbankan hingga Desember 2020.

Angka tersebut sudah mengalami perbaikan dibanding posisi pada akhir November yang masih mengendap sebesar Rp 218,6 triliun. “Penurunan dana Pemda yang masih mengendap di perbankan pada tahun 2021 pun masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp 101,5 triliun,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara virtual, kemarin.

Sri mengatakan, pada November simpanan Pemda mengalami tren penurunan dan berada di titik terendahnya pada Desember. Ini menunjukkan, pada triwulan IV Pemda menarik simpanannya di perbankan untuk mengakselerasikan belanja.

Menurutnya, hal itu sangat berbeda dengan kondisi dua tahun ke belakang, yaitu setiap Januari, Pemda selalu memiliki dana simpanan di perbankan mencapai Rp 150 triliun. “Ada Rp 94 triliun sisa dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang tidak terbelanjakan dan akan mendapatkan transfer pada Januari dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Selanjutnya, untuk total belanja daerah pada 2020 mencapai Rp 1.088,7 triliun atau 100,94 persen dari pagu yang telah ditetapkan dalam APBD hasil penyesuaian, meski secara total mengalami penurunan 8,4 persen.

“Belanja APBD cukup bagus diharapkan menopang dan mengurangi beban masyarakat akibat Covid-19. Tapi polanya belum berubah, yaitu meningkat signifikan pada Desember mencapai 25,36 persen dari total belanja,” jelas Sri.

Dia minta Pemda segera mengakselerasi belanja dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, sehingga mendukung perputaran uang di masyarakat. Sri juga merinci, untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang 2020 mencapai Rp 250,38 triliun atau 22,06 persen dari target total pendapatan daerah sebesar Rp 1.134,81 triliun.  “PAD mengalami penurunan 14,7 persen dibandingkan realisasi 2019 Rp 293,66 triliun,” ujarnya.

Baca Juga:  23 Mei, Ekspor CPO Dibuka, Andre Rosiade: Solusi Menyelamatkan Petani

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu melanjutkan, realisasi anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 762,5 triliun atau 99,8 persen dari pagu Rp 763,9 triliun. Dari realisasi tersebut, untuk transfer ke daerah realisasinya Rp 691,4 triliun atau 99,8 persen dari pagu 692,7 triliun. “Transfer ke daerah realisasinya terjadi penurunan 7 persen dari tahun 2019 sebesar Rp 643,2 triliun,” kata Sri.

Namun begitu, realisasi penyaluran dana desa menunjukkan peningkatan lantaran didukung oleh penyederhanaan prosesnya. Hingga akhir 2020, realisasi dana desa mencapai Rp 71,1 triliun atau 99,9 persen dari pagu Rp 71,2 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Sri juga menerangkan kas Pemda dapat menyumbang Rp 15 triliun untuk pelaksanaan vaksinasi di tingkat daerah pada tahun ini.
Alokasi tersebut dikhususkan untuk eksekusi vaksinasi melalui sumber daya, koordinasi dan pengelolaan berbagai fasilitas kesehatan daerah.

Dia menyebut, kas Pemerintah Pusat tidak bisa menutupi semua kebutuhan vaksin nasional yang mencapai lebih dari Rp 74 triliun. Oleh karena itu, keterlibatan Pemda melalui alokasi anggarannya sangat dibutuhkan. Ini untuk mensukseskan vaksinasi gratis.

Sri juga menekankan, peranan Pemda serta berbagai fasilitas yang dimiliki daerah sangat penting. Sebab, jumlah masyarakat Indonesia sangat banyak dengan geografis yang besar. Sementara, jenis vaksin yang diimpor Indonesia pun beragam, sehingga membutuhkan penanganan berbeda pula. (nov/jpg)