Defisit APBN Melebar Capai Rp 852 T

Berbagai stimulus yang diberikan pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 membuat APBN melebar. Pemerintah bahkan memperkirakan defisit APBN tahun ini mencapai 5,07 persen terhadap PDB.

”Nominalnya mencapai Rp 852 triliun. Kenaikan defisit di atas 3 persen yang diatur pada UU Keuangan Negara, selama ini kita nggak pernah lampaui. Baru sekali ini sejak era reformasi kita lebarkan defisit melalui perppu sehingga jadi 5 persen dari PDB,” ujar Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani melalui video conference di Jakarta kemarin (20/4).

Banyak hal yang perlu dicermati dari pelebaran defisit itu. Pertama, dampak Covid-19 dipastikan menurunkan kegiatan dunia usaha. Kondisi tersebut tentu mengakibatkan penerimaan perpajakan negatif. Padahal, penerimaan perpajakan merupakan tulang punggung APBN.

Di sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk menambah porsi belanja untuk penanganan Covid-19. Hal itu membuat pemerintah harus melakukan langkah cepat, yakni menerbitkan perppu agar defisit bisa diperlebar untuk mengatasi penerimaan negara yang tertekan.

Askolani memerinci, pemerintah melakukan berbagai penghematan. Di antaranya, penghematan belanja pemerintah pusat, khususnya di kementerian dan lembaga, dengan nilai Rp 142 triliun hingga Rp 145 triliun. Ada pula penghematan dari dana transfer ke daerah dan dana desa sekitar Rp 90 triliun. Kemudian, pemanfaatan dana saldo anggaran lebih (SAL) sekitar Rp 45 triliun. Jika ditotal, terdapat lebih dari Rp 280 triliun untuk menutup defisit Rp 852 triliun.

Untuk sisanya, akan dilakukan beberapa upaya seperti dana abadi, dana badan layanan umum (BLU), efisiensi pembiayaan investasi, pinjaman dari lembaga multilateral seperti World Bank atau Asian Development Bank (ADB), serta penerbitan obligasi pemerintah.”Kami terus dalami. Setelah perppu ditetapkan, kami juga terus jajaki sumber-sumber pendanaan dari domestik,” katanya.

Investasi Tumbuh

Di sisi lain, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi pada kuartal pertama tahun ini sebesar Rp 210,7 triliun. Angka tersebut tumbuh sebesar 8 persen dari periode yang sama 2019 yang sebesar Rp 195,3 triliun.

”Pada posisi 2019 triwulan-I year on year-nya itu pertumbuhannya kurang lebih sekitar 8 persen. Pada periode yang sama tahun 2019 itu kurang lebih sekitar Rp 195,3 triliun. Pada triwulan-IV 2019 itu terjadi Rp 208,6 triliun,” ujarnya dalam video conference.

Bahlil menjelaskan, realisasi sebesar Rp 210,07 triliun tersebut terdiri dari 25,292 proyek. Proyek tersebut terdiri dari realisasi Penanaman Moda Dalam Negeri (PMDN) yang lebih besar dari penanaman modal asing (PMA).

Bahlil merincikan, realisasi penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp 98 triliun, turun dibanding periode sama tahun lalu. Sedangkan realisasi PMDN sebesar Rp 112,7 triliun, naik 29,3 persen secara tahunan. ”Dengan demikian, total investasi yang masuk sepanjang triwulan-I mencapai Rp 210,7 triliun, naik 8 persen secara tahunan,” ucapnya.

Ia menambahkan, saat ini BKPM terus berikhtiar dalam menggenjot investasi. Hal ini dikarenakan pandemi virus korona (Covid-19) merupakan masalah yang besar di seluruh negara, tidak hanya Indonesia. ”Virus korona ini memang masalah dalam segala sektor tapi kita jangan pesimistis. Kita harus ikhtiar agar bisa mendapatkan solusi yang baik dalam menggenjot investasi,” pungkasnya. (*)