Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Defisit APBN 2023 Digenjot di Bawah 3%

N
Penulis: Novitri Selvia❯
ilustrasi APBN. (IST)
ilustrasi APBN. (IST)
Target pemerintah menurunkan rasio defisit APBN 2023 di bawah 3 persen, bukan pekerjaan rumah (PR) yang mudah. Banyak tantangan yang bakal dihadapi di tengah tingginya jumlah kasus Covid-19.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, meski pemulihan ekonomi sudah terjadi, pemulihan pajak dan penerimaan negara lainnya tidak langsung terjadi. “Pemasukan negara masih tidak akan maksimal,” kata Yusuf.

Ditambah lagi, kontraksi pertumbuhan ekonomi dan stimulus pajak juga tinggi. Ini membuat penerimaan negara sulit mengejar pertumbuhan belanja yang membengkak.
Menurut Yusuf, saat ini semua pihak masih menunggu strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sampai 2023. Yang pasti, defisit anggaran merupakan instrumen pemerintah mendorong ekonomi.

Menurutnya, yang perlu diperhatikan bukanlah seberapa cepat mengembalikan defisit anggaran. Tapi bagaimana defisit anggaran dalam kebijakan fiskal berhasil mendorong perekonomian. “Mampu menekan kemiskinan hingga menahan laju pengangguran,” tegas Yusuf.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, pemerintah berkomitmen membawa defisit APBN 2023 di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Seperti diketahui, dalam Undang-undang Nomor 2/2020, defisit APBN diperbolehkan berada di atas 3 persen selama tiga tahun atau hingga 2022. Sehingga, di tahun 2023 defisit APBN sudah kembali seperti saat belum pandemi atau di bawah 3 persen.

Alhasil, defisit APBN 2020 ditetapkan sebesar 6,34 persen terhadap PDB. Padahal sebelum pandemi, pemerintah menargetkan defisit 2020 sebesar 1,76 persen atau turun dari realiasi 2019 yakni 2,2 persen terhadap PDB.

Sri Mulyani, mengatakan pemerintah akan tetap menggunakan timeline dalam UU Nomor 2/2020. Ia bilang, tren defisit ke depan tentunya akan tergantung dari dinamika pemulihan ekonomi yang diproyeksikan terus membaik. Namun, penggunaan APBN dalam dua tahun ke depan dipastikan sangat teliti dan berhati-hati.

Kendati demikian, Sri Mulyani menekankan, pemulihan ekonomi tidak boleh dan tidak hanya tergantung APBN. Karena pemerintah lewat fiskalnya tidak akan bisa berdiri sendiri mendompleng kompensasi konsumsi, investasi dan ekspor impor.

Sri Mulyani menyampaikan, sesuai instruksi Presiden Jokowi, seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) harus berupaya keras agar investasi meningkat kembali. Sebab, saat ekonomi lebih baik daripada tahun 2020, momentum investasi akan datang.

Pemulihan ekonomi pun sebetulnya sudah mulai dirasakan pada 2021. Sambil menunggu vaksinasi beres, Sri Mulyani meminta masyarakat tetap menggunakan protokol kesehatan. Kalau ini terjadi, APBN akan lebih sehat karena ekonomi lebih sehat dan penerimaan dari pajak, bea cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga meningkat sementara belanja dijaga tepat. (nov/jpg)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Apa itu Filateli dan Bagaimana Sejarahnya di Indonesia?

Apa itu Filateli dan Bagaimana Sejarahnya di Indonesia?

Setiap 29 Maret, komunitas filatelis nasional dan internasional memperingati Hari Filateli, menandai perjalanan panjang kontribusi penting filateli

Pasaman Barat Terima Tambahan DAU Rp55 Miliar untuk Gaji ASN

Pasaman Barat Terima Tambahan DAU Rp55 Miliar untuk Gaji ASN

Pasaman Barat memperoleh tambahan DAU sekitar Rp55 miliar dari pemerintah pusat untuk mendukung penggajian ASN dan memperkuat fiskal daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer