Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menurut Tiko-sapaan Kartika, ada tiga hal utama yang akan muncul dari kehadiran holding BUMN untuk UMi. Pertama, integrasi BUMN pada holding ini diharap menciptakan efisiensi biaya dana (cost of fund) dari BUMN terlibat.
“Dengan sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM cost of fund dari ekosistem ini bisa lebih rendah,” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk Kebangkitan UMKM untuk Mendorong Perekonomian Nasional, Senin (18/1).
Kedua, sinergi jaringan. Sehingga ekspansi usaha bisa dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Sehingga cost of serve dan acquire customer bisa menjadi lebih murah. Ketiga, kata dia, kehadiran holding BUMN untuk UMi diproyeksi menghasilkan sinergi digitalisasi dan platform pemberdayaan pelaku usaha kecil di Indonesia.
Sinergi ini akan menghadirkan pusat data UMKM yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber data UMKM dalam skala nasional. Menurut Tiko, kehadiran pusat data UMKM ini dapat banyak membantu pemerintah sehingga nantinya berbagai program untuk UMKM bisa dieksekusi secara lebih tepat sasaran. Pembentukan holding BUMN untuk UMi disebutnya menjadi salah satu cara Kementerian BUMN untuk mengakselerasi akses keuangan formal UMKM di Indonesia.
Ia menegaskan, UMKM adalah engine economy yang sangat besar. Karena itu kami sangat fokus mendukung berbagai effort meningkatkan kapasitas, akses keuangan dan pasar terhadap UMKM.
“Kami yakin pasca-pandemi ini peranan BUMN untuk meningkatkan akses UMKM dapat ditingkatkan lebih tajam lagi, terutama dengan adanya nanti integrasi layanan ultra mikro di ekosistem BRI, Pegadaian, dan PNM,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Mohamad Dian Revindo mengatakan, efisiensi pelayanan UMKM bisa tercipta jika holding BUMN berkomitmen meningkatkan jangkauan pembiayaan.
Peningkatan jangkauan juga diperlukan untuk melayani UMKM yang selama ini belum tersentuh layanan pembiayaan formal. “Saya melihat positif upaya pembentukan holding itu. Harapannya, akan ada integrasi data UMKM dan efisiensi biaya untuk melayani UMKM yang jumlahnya 26 juta,” ujar Revindo.
Menurut dia, selama ini masih banyak UMKM yang mengalami masalah aksesibilitas pembiayaan. Problem ini kerap muncul karena faktor UMKM belum tertarik mengajukan pembiayaan ke lembaga formal, karena merasa tidak memiliki kapasitas cukup.
Selain itu, Revindo mengungkapkan, masih ada beberapa bank yang dalam menyalurkan pembiayaan masih mempertimbangkan keberadaan jaminan dari UMKM. Hal ini membuat semakin minim jumlah UMKM yang bisa mendapat pembiayaan.
Menurut Revindo, perlu dipastikan bahwa holding ini punya motivasi untuk meningkatkan outreach, yaitu menyasar mereka yang selama ini belum tersentuh pembiayaan. Kemudian, perlu dimonitor betul dampak dari pembiayaan terhadap bisnis UKM.
“Di sini peran aplikasi UMKM naik kelas menjadi penting, yaitu memantau dan menyediakan data untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menentukan pembiayaan akan berdampak pada UKM,” tuturnya.
Revindo juga mengusulkan agar pendampingan untuk UMKM tidak semata diukur dari kenaikan omzet pelaku usaha terkait. Alasannya, sepanjang 2021 diprediksi kondisi perekonomian belum akan kembali ke titik nomal seperti sebelum pandemi. (jpg)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




