Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menuturkan bahwa ULN sektor publik, mencakup pemerintah dan bank sentral, mencapai USD 209,2 miliar. Itu setara dengan Rp 2.911 triliun. Angka tersebut tumbuh sekitar 3,3 persen year-on-year (YoY) ketimbang kuartal sebelumnya. Pemicu utang adalah aliran modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman luar negeri.
”Untuk penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas,” ungkap Erwin kemarin (15/2).
Di sisi lain, ULN swasta hanya berkisar 3,8 persen YoY. Itu termasuk utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Angka tersebut lebih kecil dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 6,2 persen YoY. Itu disebabkan lesunya ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) dan kontraksi ULN lembaga keuangan (LK) yang lebih dalam.
Kendati demikian, Erwin menegaskan bahwa ULN Indonesia tetap sehat. Itu tercermin pada rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang terjaga pada kisaran 39,4 persen. Namun, rasio terhadap PDB itu meningkat jika dibandingkan dengan rasio triwulan sebelumnya yang tercatat 38,1 persen.
Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menegaskan bahwa kenaikan ULN pemerintah perlu diwaspadai. Sebab, pemerintah perlu mengantisipasi pelebaran defisit. Menurut dia, sebagian besar utang pemerintah tidak hanya dialokasikan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Melainkan juga belanja yang sifatnya rutin. Seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja pembayaran bunga utang. ”Beban belanja birokrasi tetap berat pada 2020,” kata Bhima kepada Jawa Pos (grup Padang Ekspres).
Untuk sektor swasta, ULN yang rendah dipicu aktivitas industri dan perbankan yang lambat. ULN swasta memang berkorelasi dengan pertumbuhan kredit. ”Jika pertumbuhan kredit sedang terkontraksi, maka pinjaman luar negerinya juga melambat,” jelasnya.
Menurut Bhima, salah satu indikator kesehatan utang adalah debt to service ratio alias DSR. Ada kekhawatiran DSR tier 2 yang mencapai 54,3 persen menjadi lampu kuning. Artinya, kemampuan membayar utang luar negeri berkurang karena tidak seimbang dengan penerimaan valas.
”Salah satu cara untuk menurunkan tingkat DSR adalah dengan mengendalikan ULN atau memperbesar kinerja ekspor dan aktivitas untuk menarik valas lainnya,” tandas alumnus University Of Bradford itu. (han/hep/jpg)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




