870 Proyek Infrastruktur Diguyur Rp 25,7 T

ilustrasi proyek infrastruktur. (dok.JawaPos.com)

Banyak proyek porak poranda dihantam korona. Tapi, tidak dengan proyek infrastruktur. Buktinya, kemarin, pemerintah masih mampu mengguyurkan dana Rp 25,7 triliun untuk membiayai 870 proyek infrastruktur yang tersebar di berbagai kementerian.

Pandemi korona sebenarnya cukup menguras kantong pemerintah. Di APBN 2021, pemerintah menganggarkan dana Rp 403,9 triliun untuk anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional. Anggaran ini, rupanya masih kurang.

Awal pekan lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengeluarkan surat edaran, yang intinya memangkas anggaran di kementerian/lembaga sebesar Rp 58 triliun, untuk dialihkan ke penanganan korona. Namun, anggaran untuk proyek infrastruktur tidak diganggu. Dalam APBN 2021, anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp 414 triliun. Jumlah itu masih ditambah dengan pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk Rp 25,7 triliun.

Peresmian Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui SBSN 2021, digelar secara virtual, kemarin. Sri Mulyani mengatakan, pihaknya menjamin pembangunan infrastruktur tidak akan terhambat meski ada pandemi.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan, pihaknya terus mencari alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sehingga tidak mengandalkan anggaran negara. “Dalam suasana Covid, kita tidak melupakan kegiatan pembangunan. Karena itu, kita tetap berharap, meski dalam suasana Covid, (dapat) menjalankan program-program pembangunan,” ucapnya.

Dia menambahkan, selama pandemi, pemerintah memang fokus dalam penanganan Covid-19. Meski begitu, pembangunan infrastruktur tetap menjadi vital. Makanya, tak serta merta dihentikan.

Untuk kementerian/lembaga yang memiliki proyek yang dibiayai SBSN, Sri Mulyani berpesan agar tetap menjaga tata kelola dan akuntabilitas. Kualitas proyek juga harus tetap dijaga dan pengerjaan tidak boleh molor, meski ada pandemi. “Saya berharap tidak ada korupsi dalam proyek,” tegasnya.

Untuk tahun ini, Kemenkeu mencatat ada 11 kementerian/lembaga yang telah menyiapkan 870 proyek yang dibiayai SBSN. Alokasi SBSN di 2021 sebesar Rp 27,58 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menjelaskan, proyek-proyek tersebut tersebar pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agama (Kemenag). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Baca Juga:  Kinerja PT BPR X Koto Singkarak, NPL hanya 0,89 Persen

Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Polri, dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

Alokasi terbesar berada pada sektor transportasi. Sebab, di sektor ini ada penugasan ke Kementerian PUPR dan Kemenhub untuk penguatan konektivitas dan dukungan logistik tahun ini.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan, proyek yang dibiayai SBSN mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, pekerjaan yang tidak bisa selesai pada tahun berjalan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya. Kemudian, tidak dikenakan penghematan anggaran, karena menggunakan rekening khusus. “Kualitas hasilnya cukup baik karena dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan,” kata Basuki.

Sedangkan kekurangannya, pembiayaan diprioritaskan untuk belanja modal dan barang yang asetnya dimiliki Kementerian PUPR. Lalu, fleksibilitasnya rendah. Kemudian, untuk optimalisasi seperti pemanfaatan sisa lelang atau realokasi dan perubahan lokasi atau paket, memerlukan waktu cukup lama, karena harus berkoordinasi dengan tiga pihak. Yaitu Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

Ekonom Core Indonesia, Piter Abdullah setuju dengan langkah pemerintah ini. Dia menganggap, selama ini infrastruktur menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam memulihkan ekonomi. Makanya, pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan meski di tengah pandemi.

Dia menilai, proyek infrastruktur ini akan turut mengerek pertumbuhan ekonomi. “Pekerjaan memunculkan efek penciptaan aktivitas ekonomi harus ditingkatkan seperti proyek-proyek infrastruktur,” kata Piter, kemarin.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira berpikiran lain. Dia kurang setuju dengan langkah pemerintah itu. Kata dia, harusnya pemerintah fokus dulu mengatasi pandemi. Sebab, jika pandemi masih ada, infrastruktur yang jadi pun tidak akan termanfaatkan secara optimal. “Saya kira ini sangat tidak bijak,” kata Bhima.

Dengan masih adanya pandemi, Bhima memperkirakan, kontraksi ekonomi masih akan berlangsung hingga kuartal II-2021. Pertumbuhan ekonomi ke depan bisa lebih rendah dari angka yang diproyeksikan pemerintah pada kisaran 4,5 hingga 5 persen. (bcg/jpg)