Tingkat Hunian Hotel Tahun Ini Diyakini Belum Membaik

22
ilustrasi uang. (net)

Suramnya bisnis perhotelan diyakini berlanjut tahun ini. Biarpun, awal tahun 2021 ini mulai menunjukkan pertanda baik. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar, Maulana Yusran mengatakan, tingkat okupansi perhotelan di Sumbar memasuki tahun 2021 diprediksi masih rendah akibat pandemi Covid-19. Lebih-lebih, tresn pemulihan ekonomi perhotelan terbilang masih panjang.

”Pada bulan Januari, Februari dan Maret memang memasuki kondisi low season yang merupakan siklus tahunan, apalagi kalau berbicara Sumbar itu mayoritas masih berbicara traveler domestik. Sebab, tidak ada pergerakan yang signifikan karena habis tutup tahun,” ungkapnya kepada Padang Ekspres, kemarin, (21/2).

Saat ini, tambah dia, perhotelan di Sumbar ini bisa dikatakan 40 persen penghasilannya dari belanja pemerintah yakni sewa meeting room. Sisanya, barulah tamu yang menginap. Sementara APBD dan APBN pemerintah itu normalnya baru di bawah bulan Maret.

”Memang kontribusi okupansi kita kebanyakan dari kegiatan pemerintah yang dibiayai APBD dan APBN, sehingga kegiatan-kegiatan pemerintah berkaitan dengan perhotelan belum ada jalan. Artinya, kondisi perhotelan Januari-Maret itu memang sepi,” jelas Yusran.

Di samping itu, faktor yang lebih penting lagi adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) DKI Jakarta yang ikut mempengaruhi kunjungan ke Sumbar. Mengingat, kegiatan yang bersumber dari pergerakan di sana sangat menentukan tumbuhnya okupansi di Sumbar.

Jadi Januari hingga Maret ini memang performance memang terjadi penurunan khususnya week days atau hari biasa dan weekend sedikit terjadi peningkatan. Namun, di Kota Padang cukup rendah jika di bandingkan dari Kota Bukittinggi yang jauh lebih baik,” bebernya.

Tak hanya itu, lanjutnya, tamu yang menginap pun sangat sedikit karena masa liburan mereka habis terutama di bulan Januari. Kondisi inilah yang membuat PHRI memprediksi bahwa okupansi hotel di 2021 masih rendah. Artinya, pandemi Covid-19 masih memberikan dampak pada tahun ini.

”Kita berbicara ini sangat rumit, karena pariwisata itu memang suatu kegiatan yang membutuhkan pergerakan orang. Problemnya ada di situ. Nah, situasi pandemi Covid-19 ini kan belum tau sampai sejauh apa, makanya kalau kita bicara outlook memang agak sulit untuk sektor pariwisata apalagi kalau hotel dan restoran. Karena, memang kita ini sektor yang tergantung kepada kebijakan,” imbuhnya.

Yusran menyebutkan, hal itu dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang tidak konsisten alias terus berubah-ubah. Ketika suatu keluarga ingin melakukan perjalanan jarak jauh, ternyata ada kebijakan pemerintah yang membuat agenda perjalanan itu harus diubah. Misalnya, soal liburan akhir tahun yang dijanjikan pemerintah sebagai pengganti liburan lebaran, ternyata mereka tidak bisa menikmati liburan lebaran lalu di akhir tahun ini. Padahal, mereka telah merancang dana, waktu, dan reservasi juga.

Namun di informasi jelang akhir tahun dari pemerintah, soal rencana liburan akhir tahun sebagai pengganti liburan lebaran tidak bisa terwujud. ”Akibatnya, semua rencana itu di hapus saja. Nah, hal semacam ini yang berdampak kepada dunia pariwisata termasuk itu bagi pelaku usaha perhotelan,” ungkap Yusran.

Jadi, sektor perhotelan sangat rentan saat sekarang ini. Seharusnya strategi bertahan harus dilakukan semaksimal mungkin atau efisiensi. Dalam konteksnya harus melakukan over head cost. ”Kalau okupansi rendah yang pertama. dilakukan tentu penghematan listrik yang tidak terpakai dan juga harus menutup sebagian fasilitas dan juga pengurangan karyawan,” terangnya.

Baca Juga:  Unit Workshop, Embrionya Departemen BINS Semen Padang

Seharusnya, kata Yusran, hotel-hotel seharusnya harus bisa inovatif dalam menarik wisatawan . ”Karena kebanyakan dari provinsi tetangga yang akan menjadi potensi di Sumbar. Semoga yang dijaga itu tidak putus, jika itu terjadi akan menjadi kendala besar,” tukasnya.

Di sisi lain, Ketua ASITA Sumbar Ian Hanafiah mengatakan, sektor perhotelan yang terdampak pandemi bakal memberi imbas ke pedagang dan petani. Misalnya, pasokan beras yang harus dikurangi pada hotel. Pelaku usaha hotel tentunya harus mengurangi pasokan bahan kebutuhan karena rendahnya tingkat hunian.

”Bayangkan berapa jumlah kebutuhan pangan yang harus dikurangi pelaku perhotelan karena sepinya hunian. Kondisi itu juga memperburuk sektor lainnya seperti pertanian, UMKM dan perdagangan,” tutur Ian Hanafiah. Ian sendiri tidak menapikan bahwa pariwisata dan perhotelan sedang dalam kondisi tidak baik karena pandemi.

Menurutnya, pada kondisi seperti ini pelaku perhotelan dan pariwisata tidak harus diam. Namun harus tetap mempersiapkan hotel dan objek wisata sebaik mungkin, sehingga pascapandemi pelaku hotel dan pariwisata tinggal menghadapi lonjakan kunjungan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Padang, Al Amin mengatakan, untuk membiayai pembangunan daerah salah satunya upaya pemko adalah melakukan usaha-usaha peningkatan pajak hotel untuk meningkatkan kas daerah dalam membiayai pembangunan.

”Target pajak hotel di Kota Padang pada tahun 2021 sebanyak Rp 42 miliar. Naik pencapaian 100 persen dari tahun 2020 yang hanya Rp 21 milyar. Sampai hari Kamis (18/2) lalu, baru terealisasi Rp 3.341.366.632 atau 7,96 persen,” jelas Al Amin.

April dan Mei 2020 lalu, Bapenda Kota Padang sudah memberi keringanan sebagai kompensasi bagi wajib pajak pelaku usaha hotel yang terdampak pandemi Covid-19 akibat anjloknya jumlah hunian dan menguras pendapatan perhotelan.

”Jadi untuk kompensasi tahun 2021 ini kepada pelaku usaha perhotelan kita belum berbicara ke sana, karena melihat target sangat tinggi. Kita menginginkan pandemi Covid-19 cepat berlalu sehingga target pajak bisa terealisasi, bisa dicapai dan dipergunakan segera untuk kelanjutan kota dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Al Amin menjelaskan, secara keseluruhan pada tahun 2021 PAD Kota Padang ditargetkan sebesar Rp 880 miliar dan sekitar 75 persen atau Rp 670 milyar berasal dari pajak daerah. ”Jadi Bapenda harus optimistis karena salah satu sumber untuk melaksanakan pembangunan daerah berasal dari pajak daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja Disnakerin Kota Padang, Muhammad Faizal mengatakan, perusahaan perhotelan yang telah melaporkan pekerja yang telah di PHK maupun dirumahkan terkait Covid-19 di Kota Padang mencapai 697 orang.

”Ada sekitar 17 hotel yang sudah melaporkan, itu terhitung sampai tanggal 14 April 2020 dengan jumlah pekerja di PHK dan dirumahkan sudah mencapai 697 orang,” ungkap Muhammad Faizal kepada Padang Ekspres.

Berdasarkan data yang diperoleh Disnakerin Padang, sudah ada sebanyak 51 jumlah hotel berbintang dan 84 hotel non bintang di Kota Padang. ”Dari data yang diperoleh dari tahun 2015 hingga 2019 pertumbuhan perhotelan secara keseluruhan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dengan total saat ini sudah mencapai 135 hotel, baik itu hotel berbintang maupun non bintang,” paparnya. (r/wni)