Krisis Ekonomi Diprediksi Hingga 2022

99
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: jawapos)

Pemerintah pesimistis krisis ekonomi akibat virus korona akan berakhir pada 2020. Krisis ekonomi akibat pandemi virus korona bisa terus berlangsung hingga 2022. “Krisis ekonomi akibat wabah korona ini jauh lebih parah dari krisis ekonomi 2008 lalu. Di 2008, hanya sektor keuangan yang terpukul, sedangkan lainnya bisa dibilang selamat. Sekarang, semua sektor terkena dampak akibat penyebaran virus korona. Termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Krisis ini tidak akan selesai akhir tahun ini, bisa terus bergeser ke 2021 hingga 2022,” ucap Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam video conference, di Jakarta.

Ia menambahkan, pandemi korona yang berlangsung sejak Maret lalu, telah memberikan tekanan pada perekonomian. Baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Semua indikator memberikan sinyal pelemahan ekonomi. Kondisi tersebut juga dialami oleh 215 negara lain di dunia.

Ia mengatakan, hampir seluruh negara di dunia masuk di dalam periode minus. “Pandemi korona memberikan dampak besar pada berbagai sektor perekonomian. Hal ini yang membedakan dengan krisis pada 1998 dan 2008,” sambungnya.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 akan minus 3 persen. “Kalau kita lihat di kuartal pertama Indonesia masih positif. Tapi memang di kuartal kedua dengan adanya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), Indonesia diprediksi masuk di dalam jalur minus sekitar 3 persen,” kata Airlangga.

Karena itu, sebagai antisipasi, pemerintah kini sedang gencar-gencarnya menerbitkan insentif fiskal kepada hampir seluruh lapisan masyarakat yang terdampak virus korona. Insentif itu mulai dari pembebasan pajak, bantuan sosial (bansos), hingga diskon listrik.

Pemerintah juga siapkan pelebaran defisit anggaran agar ada ruang untuk melakukan stimulus fiskal dan pembiayaan. Seperti diketahui, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran belanja untuk penanganan virus korona Rp 695,2 triliun. Dengan penambahan itu, total belanja otomatis menjadi bengkak. Pemerintah pun memproyeksi defisit APBN 2020 tembus 6,27 persen. “Kami siapkan skenario defisit akan kembali normal pada 2023,” tegas Airlangga.

Sementara, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sudah mengubah lagi target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari kisaran minus 0,4 persen sampai 2,3 persen menjadi 0,4 persen sampai 1 persen pada tahun ini. Revisi target ini dilakukan karena pemerintah kembali memperhitungkan kemungkinan kontraksi ekonomi pada kuartal II-2020.

“Proyeksi ekonomi untuk batas atas kami turunkan dari 2,3 persen menjadi 1 persen. Revisi agak turun karena kami melihat kontraksi cukup dalam di kuartal kedua,” ungkap Ani, sapaan akrabnya.

Penurunan target ini juga tak lepas dari dampak penerapan kebijakan PSBB di sejumlah wilayah di Indonesia. Kebijakan itu membuat aktivitas ekonomi masyarakat terhambat. Namun, Ani menyebut, perkembangan kondisi ekonomi yang terus berjalan masih membuka ruang yang tidak pasti pada proyeksi ekonomi tahun ini. “Tapi ini semua tergantung kemampuan kita untuk memulihkan ekonomi di kuartal III dan IV-2020 atau di semester II-2020,” katanya.

Selain dari dalam negeri, Sri Mulyani juga mengatakan, revisi ini turut memperhitungkan ramalan dari berbagai lembaga ekonomi internasional. Seluruhnya, menurunkan lagi proyeksi laju ekonomi Indonesia pada tahun ini.

Bank Dunia yang sebelumnya memproyeksi Indonesia masih tumbuh 2,5 persen hingga akhir tahun, merevisi menjadi 0 persen. Sementara, Organisasi Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pun merevisi pertumbuhan ekonomi RI hingga akhir tahun di kisaran -3,9 persen hingga -2,8 persen. Adapun Bank Pembangunan Asia (ADB) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI dari 2,5 persen menjadi minus 1 persen hingga akhir tahun. (nov/jpg)