Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Kami mengapresiasi dan terima kasih kepada Kanwil DJPb Provinsi Sumbar dan LNSW atas inisiatifnya dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kami berharap kegiatan ini membuka wawasan mahasiswa soal APBN dan peran Kemenkeu dalam pembangunan Indonesia khususnya di wilayah Sumbar,” ujar Wakil Rektor IV Unand Dr Hefrizal Handra MSoc Sc.
Kakanwil DJPb Provinsi Sumbar, Syukriah HG menyampaikan, Kemenkeu Goes To Campus bagian dari upaya pengenalan APBN dan Kemenkeu kepada generasi muda.
“Informasi dan edukasi akan pengetahuan APBN perlu terus kita lakukan sebagai upaya pengenalan APBN dan peran Kemenkeu, serta guna menyiapkan para generasi muda yang memahami dan mendukung kebijakan pengelolaan keuangan negara secara umum dengan cepat dan mudah dipahami,” ujar dia di hadapan sekitar 120 mahasiswa Unand.
Kegiatan bertajuk “Mengenali, memahami dan menjaga APBN”, menghadirkan narasumber Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Sumbar Zulfitri Nasran dan Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW YFR Hermiyana, serta dimoderatori Ketua Departemen Ekonomi FEB Unand Fajri Muharja.
“LNSW hadir dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait logistik di Indonesia, hingga saat ini sudah hamper 15 instansi pemerintah yang terkait dengan ekspor impor telah terintegrasi dalam Sistem Indonesia National Single Window (SINSW),”
Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Sumbar, Zulfitri Nasran menyampaikan bahwa perubahan besar pengelolaan keuangan negara sejak adanya paket undang-undang keuangan Negara (UU 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, dan UU 15 Tahun 2004).
Dalam UU 17/2003, secara eksplisit dijelaskan hubungan presiden, Kemenkeu sebagai Chief Financial Officer (CFO), dan menteri negara/ pimpinan lembaga sebagai Chief Operational Officer (COO). Selain itu, ia juga menyampaikan perihal belanja pemerintah pusat yang dianggarkan ke Sumbar.
“Tahun ini telah dianggarkan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 11 triliun ke Sumbar. Selain itu, transfer ke daerah dan Dana Desa juga digelontorkan sebesar Rp 19 triliun. Makanya, perlu upaya kita bersama untuk memastikan agar anggaran anggaran tersebut bisa terlaksana dengan baik, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga, bisa memberikan manfaat bagi pembangunan di Sumbar,” ujar Zulfitri. (k)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



