
Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para nelayan dalam mengurus administrasi perizinan kapal mereka secara terpadu.
Gerai tersebut menyajikan berbagai instansi terkait administrasi perizinan kapal, seperti unsur DKP yang menerbitkan surat keterangan kapal perikanan, KSOP Teluk Bayur yang mengeluarkan pas kecil, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu yang memberikan Nomor Induk Berusaha, serta Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sumbar.
Dari hasil pelaksanaan gerai selama dua hari, data yang terhimpun mencatat 186 surat keterangan kapal perikanan, 38 pas kecil (masih dalam proses), dan 35 Nomor Induk Berusaha (masih dalam proses).
Pencapaian ini mencerminkan antusiasme nelayan dalam memanfaatkan kesempatan untuk mengurus perizinan kapal mereka.
Gubernur Sumatera Barat diwakili oleh Asisten II Setprov Sumbar, Arry Yuswandi, menjelaskan bahwa tujuan dari Gerai Perizinan Kapal Perikanan ini adalah untuk memberikan layanan yang mudah dan gratis bagi para nelayan.
Dengan konsep jemput bola, gerai ini tersebar di sejumlah pelabuhan padat nelayan, sehingga memastikan para nelayan dapat mengakses layanan tersebut dengan mudah.
Kepala DKP Sumbar, Reti Wafda, menegaskan bahwa Program Gerai Terpadu Perizinan Kapal Perikanan telah dimulai sejak tahun 2023, dan telah membantu proses perizinan sekitar 100 kapal perikanan di Sumbar.
Ia juga mengumumkan rencana perluasan program ini pada tahun 2024 ke beberapa tempat, termasuk Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padangpariaman.
“Gerai Terpadu ini tidak hanya memfasilitasi pengurusan perizinan, tetapi juga memberikan panduan langsung kepada nelayan dalam mengisi aplikasi perizinan melalui sistem online Kementerian,” ujar Reti.
Ia menyoroti pentingnya pendataan kapal sebagai bagian dari upaya menciptakan satu data terpadu untuk kebutuhan pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih baik.
Pada kesempatan yang sama, Pemprov Sumbar turut memberikan santunan secara simbolis dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada nelayan Pasaman Barat yang mengalami kecelakaan.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar dalam memberikan perlindungan sosial kepada nelayan. Reti menegaskan bahwa pendaftaran lebih dari 6.000 nelayan Pasaman Barat pada BPJS Ketenagakerjaan memungkinkan pemberian santunan kepada mereka yang mengalami kecelakaan.
“Tahun ini, kami berencana untuk melanjutkan bantuan asuransi ketenagakerjaan ini untuk terus memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan di wilayah Sumatera Barat,” tambahnya.
Ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar untuk terus mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan para nelayan dalam menghadapi berbagai tantangan. (rid)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


